Trump Janji Cek Rp5.000 per Warga AS Jelang Pilmid, tapi Sumber Dana Masih Misteri
Baca dalam 60 detik
- Presiden AS Donald Trump kembali menggaungkan janji transfer tunai $5.000 untuk setiap warga dewasa, dengan syarat Partai Republik tetap menguasai Kongres pada pemilu sela November mendatang.
- Sejumlah program pembayaran langsung berskala lebih kecil telah berjalan, termasuk $90 untuk 20,8 juta penerima Medicare dan $500 bagi sekitar 950.000 peserta pasar asuransi kesehatan federal.
- Rencana ini dinilai sarat muatan politik karena belum jelas siapa yang berwenang mengesahkan dan dari mana anggarannya, sementara sejumlah ekonom memperingatkan risiko inflasi serta pelemahan fiskal.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menebar janji transfer tunai besar-besaran menjelang pemilu sela November. Dalam unggahan video di platform Truth Social, ia menjanjikan cek senilai $5.000 bagi setiap warga dewasa AS, dengan syarat Partai Republik mempertahankan kendali atas DPR dan Senat.
Janji itu bukan yang pertama. Sebulan sebelumnya, dalam konvensi nasional Partai Republik di Dallas, Trump sudah melontarkan komitmen serupa. Namun hingga kini, tidak ada penjelasan resmi mengenai mekanisme pembayaran, otoritas yang berwenang mengesahkan, maupun sumber pendanaannya. Pemerintah federal sendiri tidak memiliki kewenangan mencetak uang tanpa persetujuan Kongres.
Di saat yang sama, dua program bantuan tunai berskala lebih kecil sudah berjalan. Jumat pekan lalu, Trump mengumumkan pembayaran sekali sebesar $90 kepada 20,8 juta penerima Medicare Part B, yang dijadwalkan cair bulan ini melalui Medicare Improvement Fund. Sebelumnya, cek "refund" Obamacare senilai $500 mulai disalurkan kepada sekitar 950.000 pemegang polis HealthCare.gov yang membayar penuh tanpa subsidi.
Kombinasi janji dan realisasi sebagian ini memunculkan pertanyaan tentang motif di baliknya. Pemilu sela kali ini didominasi isu harga dan ekonomi, dan Partai Republik tengah berupaya keras mempertahankan mayoritas. Sejumlah pengamat menilai pola pembagian uang langsung ke pemilih sebagai upaya membeli dukungan politik, meski secara hukum penerima manfaat ditentukan oleh status kepesertaan asuransi, bukan afiliasi partai.
"Saya akan mengerahkan seluruh hati dan jiwa untuk menghentikan proposal ini," ujar Anggota DPR dari Arizona, David Schweikert, kepada Reuters, seraya memperingatkan bahwa kebijakan itu berpotensi mendorong suku bunga lebih tinggi.
Dari kubu Demokrat, Anggota DPR Jamie Raskin menyebut rencana tersebut sebagai "suap politik" dan menegaskan bahwa Kongres-lah yang memegang kendali atas belanja federal. Kritik juga datang dari kalangan ekonom yang khawatir defisit anggaran membengkak dan inflasi kembali melonjak jika dana sebesar itu benar-benar disalurkan.
Rekam jejak Trump dalam hal janji tunai tidak selalu berujung realisasi. Pada Februari 2025, pemerintahannya mengusulkan "DOGE dividend" senilai $5.000 yang diklaim berasal dari penghematan pemangkasan anggaran, tetapi tidak pernah terwujud. November lalu, ia menawarkan dividen setidaknya $2.000 per orang yang didanai tarif timbal balik; Mahkamah Agung membatalkan tarif tersebut pada Februari tahun ini, dan cek pun tak pernah terkirim. Pola serupa terjadi pada 2020, ketika kartu diskon obat resep senilai $200 untuk 33 juta penerima Medicare dijanjikan enam pekan sebelum pemilu, namun tak pernah sampai ke tangan penerima.
Meski demikian, bukan berarti semua janji kosong. Tahun lalu, pemerintahan Trump menyalurkan "Warrior Dividend" sebesar $1.776 kepada sekitar 1,5 juta anggota militer, dan Kongres pernah menyetujui stimulus pandemi pada periode pertama kepresidenannya.
Bagi Indonesia, dinamika fiskal AS ini patut dicermati. Jika cek $5.000 benar-benar terealisasi, lonjakan likuiditas di ekonomi terbesar dunia itu berpotensi memicu inflasi dan mendorong kenaikan suku bunga Federal Reserve. Dampaknya akan terasa pada pasar keuangan global, termasuk nilai tukar rupiah dan arus modal ke negara berkembang. Sebaliknya, jika janji ini kembali menguap, kredibilitas janji fiskal AS di mata investor bisa tergerus.
Yang jelas, hingga hari pemungutan suara, pertanyaannya bukan lagi apakah cek itu akan cair, melainkan seberapa besar janji populis ini mampu menggoyang peta politik dan stabilitas ekonomi global.



