Wantimpres 26 Orang: Antara Nasihat Kritis atau Rumah Pensiunan Tokoh?
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026, dipimpin Pratikno sebagai ketua dan Hatta Rajasa sebagai wakil.
- Komposisi besar dan beragam memicu pertanyaan apakah lembaga ini mampu menjadi penguji kebijakan independen atau sekadar wadah penghormatan bagi tokoh senior.
- Fungsi strategis Wantimpres sebagai penyedia second opinion kritis akan menentukan kualitas pengambilan keputusan pusat-daerah dalam lima tahun ke depan.

Setelah hampir dua tahun dibiarkan kosong, kursi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) akhirnya terisi. Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota pada Jumat, 2 Oktober 2026, dengan komposisi yang langsung memantik diskusi publik: Pratikno duduk sebagai ketua, Hatta Rajasa sebagai wakil, dan Muhammad Qodari sebagai sekretaris. Jumlah itu terbilang jumbo untuk sebuah lembaga penasihat kepala pemerintahan.
Keberagaman latar belakang anggota—akademisi, tokoh agama, mantan menteri, politisi, eks kepala daerah, purnawirawan TNI-Polri, pengusaha, hingga pesohor—diklaim pemerintah sebagai kekayaan perspektif. Namun, pertanyaan mendasar justru muncul dari besarnya formasi: untuk apa Presiden membutuhkan 26 penasihat sekaligus? Jika tujuannya hanya mengumpulkan orang berpengalaman, negara sudah punya banyak kanal lain.
Guru Besar IPDN Djohermansyah Djohan dalam kolomnya menilai Wantimpres semestinya tidak berhenti sebagai tempat transit para tokoh yang telah menyelesaikan jabatan publik. Ia mengingatkan risiko lembaga ini menjelma menjadi ruang penghormatan bagi mereka yang pernah berjasa kepada kekuasaan. "Wantimpres harus menjadi tempat Presiden memperoleh second opinion—pandangan kedua yang kritis, independen, berbasis keahlian, dan berani mengatakan tidak apabila suatu kebijakan berpotensi keliru," tulisnya.
Dalam kerangka UU Nomor 19 Tahun 2006, Wantimpres memang diberi mandat memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Nasihat itu bersifat wajib, bahkan ketika tidak diminta, namun tidak boleh dipublikasikan. Mandat sekuat itu, menurut kalangan pengamat tata kelola, tidak cocok diisi oleh mereka yang cenderung menjadi "yes man" dalam jumlah besar.
Kritik utama bukan pada senioritas atau junioritas anggota, melainkan pada desain fungsi. Seorang presiden sebagai chief executive membutuhkan mata kedua yang mampu menguji informasi dari luar jalur birokrasi. Selama ini, laporan dan rekomendasi mengalir dari struktur yang sama—kementerian dan lembaga di bawah Presiden. Tanpa penguji independen, risiko bias kebijakan sulit dihindari.
"Yang langka justru adalah orang yang dapat berkata kepada Presiden: kebijakan ini perlu dikaji ulang; datanya belum cukup; dampaknya terhadap daerah akan berat; atau kebijakan ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari."
Komposisi 26 orang itu sekilas mengingatkan pada model Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di masa lalu, ketika banyak tokoh senior duduk sebagai penasihat Presiden. Perbedaannya, tantangan hari ini jauh lebih kompleks: relasi pusat-daerah, fiskal, hingga geopolitik menuntut nasihat yang tajam dan spesifik, bukan sekadar kumpulan pengalaman.
Bagi daerah, keberadaan Wantimpres yang kritis bisa menjadi saluran penting. Kebijakan pusat sering kali berdampak asimetris di daerah—mulai dari transfer fiskal, tata ruang, hingga otonomi. Jika Wantimpres mampu mengangkat perspektif daerah secara berbasis data, lembaga ini berpotensi meredam konflik pusat-daerah yang kerap muncul di permukaan.
Sebaliknya, jika Wantimpres hanya menjadi wadah seremonial, publik akan menilai lembaga ini sebagai pemborosan politik. Ekspektasi terhadap Pratikno dan Hatta Rajasa sebagai motor utama sangat tinggi. Keduanya punya rekam jejak birokrasi dan politik yang mumpuni, tetapi ujian sesungguhnya adalah keberanian menyampaikan pendapat yang tidak populer di meja Presiden.
Ke depan, publik akan mengukur Wantimpres bukan dari daftar nama, melainkan dari jejak kebijakan yang berubah karena nasihatnya. Akankah 26 orang ini menjadi penguji kebijakan yang berani, atau justru memperbesar lingkaran afirmasi di sekitar kekuasaan? Jawabannya hanya bisa dibaca dari keputusan-keputusan Presiden dalam beberapa bulan mendatang.



