Modernisasi Alutsista TNI di Usia 81 Tahun: Antara Pengadaan dan Integrasi Sistem
Baca dalam 60 detik
- TNI memasuki usia ke-81 dengan gelombang pengadaan alutsista baru, namun tantangan utama bukan sekadar jumlah, melainkan integrasi sistem pertahanan.
- Pengamat menilai transisi dari Minimum Essential Force (MEF) ke postur jangka panjang masih menyisakan pekerjaan rumah, dengan capaian MEF baru sekitar 65 persen hingga 2024.
- Keberhasilan modernisasi akan ditentukan oleh kemampuan menyatukan platform dari berbagai negara ke dalam satu ekosistem komando dan kendali yang efektif.

Memasuki usia ke-81, TNI berada di persimpangan antara kebutuhan mendesak memperbarui arsenal dan tantangan menyatukan beragam sistem senjata yang datang dari pelbagai penjuru dunia. Sejumlah alutsista anyar—mulai dari pesawat tempur Rafale, radar GCI, hingga rudal Meteor—telah memperkuat tiga matra. Namun, pengamat militer mengingatkan bahwa penambahan platform tidak otomatis meningkatkan daya gentar, terutama jika ekosistem pertahanan belum terintegrasi.
Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai modernisasi alutsista adalah keniscayaan yang tak bisa ditawar. Situasi geopolitik yang memanas dan ketidakpastian lingkungan strategis membuat Indonesia harus mempercepat pembaruan. "Modernisasi alutsista TNI dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan langkah yang memang tidak bisa ditunda-tunda lagi karena Indonesia menghadapi situasi lingkungan strategis yang semakin tidak pasti akibat geopolitik dunia yang juga sedang memanas," ujar Selamat kepada Kompas.com, Minggu (4/10/2026).
Sebagian besar alutsista TNI memang telah berusia lebih dari 20 hingga 30 tahun. Pengadaan platform baru, menurut Selamat, merupakan bagian dari upaya membangun kemampuan pertahanan yang selaras dengan perkembangan teknologi militer. Proses ini telah dimulai sejak Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan pada 2019, yang kemudian diikuti dengan kedatangan sejumlah pesawat tempur, radar, dan persenjataan canggih.
Namun, Selamat menggarisbawahi bahwa modernisasi tidak boleh berhenti pada pembelian platform dari banyak negara. Semakin beragam jenis alutsista tanpa dibangun dalam satu ekosistem justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. "Jangan sampai kita memiliki banyak platform modern dari banyak negara karena belum tentu kita kemudian sesuai dengan ekosistem pertahanan modern," kata dia.
Ukuran keberhasilan modernisasi, tegas Selamat, bukan terletak pada seberapa banyak senjata yang dimiliki. Hal yang jauh lebih penting adalah apakah seluruh alutsista tersebut dapat terhubung dan digunakan secara efektif dalam satu sistem pertahanan. Sistem komunikasi, satelit, radar, perangkat surveilans, hingga sistem komando dan kendali harus mampu bekerja secara terintegrasi. "Keberhasilan modernisasi bukan dari berapa banyak alutsista yang dibeli, tapi berapa besar kemampuan tempur kita benar-benar bertambah secara efektif," ujarnya.
Karakter perang modern pun telah berubah. Pertempuran tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah prajurit atau banyaknya senjata konvensional. Indonesia harus memperhitungkan kemampuan real time dalam mendeteksi ancaman, mengambil keputusan, hingga mengerahkan kekuatan. "Perang modern yang tidak semata-mata mengandalkan jumlah prajurit, tapi juga situasi-situasi real time-nya harus kita ikuti karena sistem komando dan kendalinya mesti kuat," kata Selamat.
Karena itu, pembangunan kemampuan pertahanan harus mencakup pesawat tempur, kapal perang, rudal, drone, radar, satelit, serta jaringan komunikasi yang terintegrasi. Kemampuan tersebut juga harus mendukung operasi gabungan tiga matra. "Satelitnya harus terhubung dalam sistem komando, terutama juga dengan komputer, dengan alat-alat surveillance yang memadai," ujar Selamat.
Persoalannya, modernisasi alutsista yang berjalan saat ini belum sepenuhnya menjawab seluruh kebutuhan postur pertahanan Indonesia. Selamat mengatakan, pembangunan kekuatan TNI masih berada dalam masa transisi dari konsep Minimum Essential Force (MEF) menuju pembangunan postur pertahanan jangka panjang. "Pengadaan alutsista itu belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan geostrategis dan MEF kita, karena proses dan transisi dari paradigma MEF menuju pembangunan postur pertahanan jangka panjang," kata dia.
Menurut dia, MEF sejak awal bukan sekadar ukuran mengenai jumlah senjata yang dimiliki TNI. MEF juga menyangkut kekuatan, kemampuan, serta bagaimana kekuatan tersebut digelar untuk menghadapi ancaman. Selamat menyebutkan, hingga 2024 capaian MEF masih sekitar 65 persen.
Dengan demikian, tantangan ke depan bukan hanya soal anggaran dan pengadaan, tetapi juga kemauan politik untuk membangun industri pertahanan dalam negeri dan memastikan interoperabilitas antarplatform. Tanpa itu, modernisasi alutsista berisiko menjadi sekadar daftar belanja yang tidak menyelesaikan persoalan mendasar. Pertanyaannya, mampukah Indonesia mengubah gelombang pengadaan ini menjadi lompatan kemampuan pertahanan yang sesungguhnya?


