Partai Hijau Inggris Tinggalkan Oposisi Nuklir: Strategi Baru atau Kontradiksi?
Baca dalam 60 detik
- Partai Hijau Inggris dan Wales resmi mengakhiri penolakan menyeluruh terhadap energi nuklir dalam pemungutan suara di konferensi partai.
- Kebijakan baru tetap memprioritaskan angin dan surya, tetapi anggota parlemen dapat mendukung reaktor nuklir baru secara kasus per kasus.
- Keputusan ini memicu perdebatan internal dan eksternal, dengan kritik dari akademisi yang menilai langkah tersebut tidak rasional.

Partai Hijau Inggris dan Wales secara mengejutkan mengakhiri penolakan lama mereka terhadap energi nuklir. Dalam pemungutan suara di konferensi partai, anggota menyetujui mosi yang menghapus komitmen untuk menghentikan teknologi fisi nuklir, menandai pergeseran besar dalam kebijakan energi partai yang telah lama menjadi ciri khas mereka.
Mosi tersebut tidak serta-merta menjadikan Partai Hijau sebagai pendukung nuklir. Kebijakan pembangkitan listrik mereka tetap menempatkan tenaga angin lepas pantai, angin darat, dan surya atap sebagai sumber utama. Namun, anggota parlemen kini diberi keleluasaan untuk menilai proyek nuklir baru berdasarkan keunggulan masing-masing, membuka pintu bagi dukungan terhadap reaktor tertentu jika dianggap masuk akal.
Anggota Parlemen dari Partai Hijau, Carla Denyer, menyatakan bahwa keputusan ini mengakui peran nuklir selama transisi menuju sistem kelistrikan yang berbasis energi terbarukan. Menurutnya, kebijakan ini tidak mengikat partai untuk mendukung nuklir baru, tetapi menerima kenyataan bahwa sumber daya ini masih akan bertahan untuk sementara waktu. Denyer menambahkan bahwa mempertahankan pembangkit nuklir yang ada bisa menjadi opsi rendah karbon karena sebagian besar jejak karbonnya berasal dari konstruksi. Ia menekankan pendekatan berbasis bukti akan mempertimbangkan biaya, kecepatan, dan dampak lingkungan secara hati-hati.
Pergeseran ini kontras dengan sikap Denyer pada 2023 yang menyebut nuklir "sangat lambat dan sangat mahal". Saat itu ia menegaskan bahwa energi terbarukan adalah jalan ke depan dan nuklir tidak akan membantu mengatasi darurat iklim. Kritik serupa juga pernah dilontarkan pemimpin Partai Hijau, Zack Polanski, yang menyamakan investasi reaktor nuklir baru dengan "membuat mesin faks". Tahun lalu, Adrian Ramsay, ketika masih menjadi co-leader, mengkritik dukungan pemerintah untuk Sizewell C, dengan alasan dana tersebut lebih baik digunakan untuk isolasi rumah dan menurunkan tagihan energi.
Oposisi Partai Hijau terhadap fisi nuklir sebelumnya berakar pada penentangan keras terhadap senjata nuklir, salah satu prinsip pendirian partai. Namun, Eugene McCarthy, salah satu pendiri Greens for Nuclear dan pendukung mosi, berargumen bahwa urgensi krisis iklim menuntut keterbukaan terhadap semua opsi yang tersedia. Ia menyebut kita berada di fase "melempar semua ke dapur" dalam krisis iklim, di mana tidak ada yang bisa dikesampingkan. Mosi ini, kata McCarthy, memungkinkan anggota parlemen menilai proposal secara individual, misalnya memperpanjang umur Sizewell B atau menolak proyek lain jika angkanya tidak masuk akal. Menanggapi kritik Polanski, McCarthy menilai pemimpin partai tetap berhak pada pandangannya, dan kini dapat mengambil posisi yang lebih bernuansa.
"Mengapa partai yang memelopori kekhawatiran tentang tenaga nuklir yang telah terbukti benar oleh sejarah, kini memilih mengubah posisinya?" โ Prof Andrew Stirling, penasihat kebijakan energi.
Prof Andrew Stirling, yang pernah menjadi penasihat pemerintah untuk kebijakan energi nuklir, menilai mosi tersebut "sepenuhnya tidak rasional". Ia mempertanyakan mengapa partai yang telah lama menyuarakan kekhawatiran nuklir justru bergeser. Menurutnya, semua sumber otoritatif sepakat bahwa aksi iklim lebih cepat, terjangkau, dan berdampak jika menggabungkan energi terbarukan dan penyimpanan. Ia mempertanyakan alasan membelanjakan sumber daya langka untuk tindakan yang kurang efektif. McCarthy menanggapi bahwa energi terbarukan memang lebih murah dan kapasitasnya lebih besar, serta dapat diterapkan lebih cepat, tetapi ada masalah beban dasar (baseload) yang dapat dibantu oleh nuklir.
Keputusan Partai Hijau ini mencerminkan dilema global dalam transisi energi: antara idealisme lingkungan dan realitas kebutuhan listrik stabil. Di Indonesia, perdebatan serupa mengemuka seiring rencana pemerintah mengejar target nol emisi 2060. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan melimpah, tetapi juga mempertimbangkan nuklir sebagai opsi beban dasar. Langkah Partai Hijau bisa menjadi cermin bagi partai politik hijau di Indonesia untuk menimbang ulang posisi mereka terhadap nuklir, meskipun konteks geografis dan risiko gempa menjadi faktor pembeda.
Ke depan, mosi ini akan diuji dalam pemilu berikutnya. Akankah Partai Hijau mampu mempertahankan identitasnya sebagai partai pro-lingkungan sambil merangkul nuklir secara terbatas? Ataukah ini justru awal pergeseran paradigma yang lebih besar dalam politik energi global? Yang jelas, transisi energi tidak lagi bisa berpijak pada posisi hitam-putih semata.



