BEM UI Dikeroyok di Tebet, Polda Metro Jaya Bergerak Tanpa Laporan Resmi
Baca dalam 60 detik
- Hafidz Hernanda, Koordinator Sosial-Politik BEM UI, diduga menjadi korban pengeroyokan di Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu malam (4/10).
- Polda Metro Jaya memastikan penyelidikan berjalan meski belum menerima laporan resmi dari korban maupun pihak universitas.
- UI menyiapkan pendampingan medis, hukum, dan proses pelaporan, sementara publik menanti apakah kasus ini akan terungkap tuntas atau menguap seperti banyak kasus kekerasan jalanan lainnya.

Koordinator Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Hafidz Hernanda, diduga menjadi sasaran pengeroyokan oleh orang tak dikenal di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu (4/10) sekitar pukul 23.50 WIB. Peristiwa ini mencuat ke publik setelah beredar luas di media sosial, memicu pertanyaan tentang keamanan aktivis mahasiswa di ruang publik ibu kota.
Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan telah mengambil langkah penyelidikan, meski hingga kini belum ada laporan resmi yang diterima. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menegaskan pihaknya tidak menunggu laporan untuk bergerak. Menurutnya, pendalaman tetap dilakukan dengan mengumpulkan barang bukti guna mengungkap dugaan penganiayaan tersebut. Ia juga mengimbau korban atau pihak terkait segera melapor agar proses hukum bisa berjalan lebih cepat.
Dari sisi kronologi, informasi yang beredar menyebutkan Hafidz mengalami kekerasan setelah ditendang hingga terjatuh dari sepeda motor, lalu diduga dipukul oleh pelaku. Narasi ini pertama kali muncul melalui akun Instagram @gerpolek.id, yang aktif menyoroti isu-isu gerakan mahasiswa. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi mengenai identitas maupun motif pelaku.
Pihak Universitas Indonesia membenarkan insiden tersebut. Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menyatakan institusinya prihatin dan menegaskan bahwa kekerasan terhadap siapa pun, termasuk mahasiswa, tidak dapat dibenarkan. UI mengambil peran aktif dengan memberikan pendampingan dalam tiga aspek: pengobatan hingga pemulihan, pendampingan proses pelaporan ke kepolisian, serta konsultasi hukum untuk memastikan hak-hak mahasiswa tetap terlindungi.
"UI mempercayakan pengungkapan fakta peristiwa ini kepada aparat penegak hukum dan akan terus mengawal prosesnya," ujar Erwin, seraya berharap penyelidikan berjalan cepat, profesional, dan tuntas.
Kasus ini menyita perhatian bukan hanya karena melibatkan mahasiswa dari kampus terkemuka, tetapi juga karena posisi Hafidz sebagai koordinator sosial-politik BEM UI—salah satu organisasi mahasiswa yang kerap bersuara kritis terhadap kebijakan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah aktivis mahasiswa di Jakarta dan kota-kota lain mengalami intimidasi, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun digital. Pola ini memunculkan kekhawatiran bahwa ruang ekspresi mahasiswa semakin menyempit.
Dari kacamata penegakan hukum, absennya laporan resmi bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, polisi tetap memiliki kewenangan untuk menyelidiki tindak pidana umum. Namun di sisi lain, tanpa laporan korban, proses penyelidikan sering kali terkendala dalam hal pembuktian dan penetapan tersangka. Karena itu, dorongan agar korban segera melapor menjadi krusial, bukan sekadar formalitas administratif.
Yang juga patut dicermati adalah respons institusi pendidikan. Langkah UI menyediakan pendampingan hukum dan medis menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab perlindungan terhadap sivitas akademika. Namun, efektivitas pendampingan itu akan diuji di lapangan: apakah kasus ini benar-benar terungkap, atau justru berhenti di tengah jalan seperti banyak kasus kekerasan jalanan lain yang tidak tuntas.
Ke depan, publik akan menantikan apakah Polda Metro Jaya mampu mengidentifikasi pelaku dan mengungkap motif di balik aksi tersebut. Jika benar ada unsur terorganisir, temuan itu bisa membuka tabir tentang pola kekerasan terhadap aktivis mahasiswa. Sebaliknya, jika kasus ini menguap tanpa kejelasan, kepercayaan terhadap penegakan hukum—terutama di kalangan generasi muda—berpotensi tergerus lebih dalam.



