Korea Selatan Pasok Bahan Bakar ke Rusia via Kapal Sanksi, Kyiv Terancam
Baca dalam 60 detik
- Lebih dari 176.000 ton diesel dikirim dari pelabuhan Korea Selatan ke Rusia sepanjang Juli–Agustus, melibatkan tujuh kapal tanker.
- Tiga kapal di antaranya masuk daftar sanksi Inggris dan Uni Eropa, dengan satu transfer antar-kapal di perairan Korea Selatan untuk menyamarkan asal kargo.
- Langkah ini berpotensi mengikis kredibilitas Seoul di mata sekutu Barat dan memperuncing ketegangan dengan Ukraina.

Korea Selatan diam-diam menjadi jalur pasokan bahan bakar bagi Rusia di tengah perang Ukraina yang masih berkecamuk. Investigasi The Guardian mengungkap lebih dari 176.000 ton bahan bakar—mayoritas diesel—dikirim dari sejumlah pelabuhan Korea Selatan ke Rusia bagian timur sepanjang Juli dan Agustus 2026, menggunakan tujuh kapal tanker dalam 14 pelayaran.
Temuan ini memicu pertanyaan serius tentang konsistensi Seoul dalam mendukung Kyiv. Tiga dari kapal yang terlibat telah dikenai sanksi oleh Inggris dan Uni Eropa. Salah satunya bahkan melakukan transfer antar-kapal (ship-to-ship) di perairan Korea Selatan—taktik yang lazim digunakan untuk menyembunyikan asal muasal kargo dan menghindari pencatatan di terminal pelabuhan.
Analis dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), Isaac Levi, menilai pengiriman ini sebagai pukulan telak bagi rezim sanksi. "Sangat mengejutkan bahwa tanker yang disanksi UE memuat bahan bakar di pelabuhan Korea Selatan dan membawanya ke Rusia," ujarnya. "Ini melemahkan sanksi dan dukungan Korea Selatan terhadap Ukraina."
"Ini melemahkan rezim sanksi dan dukungan Korea Selatan terhadap Ukraina." — Isaac Levi, analis CREA
Seoul sebenarnya telah menyalurkan bantuan kemanusiaan dan perlengkapan non-letas ke Ukraina, termasuk helm, rompi antipeluru, dan kendaraan penyapu ranjau. Pada 2023, Korea Selatan menjanjikan dukungan senilai US$2,3 miliar, sebagian besar dalam bentuk pinjaman. Namun, negara itu konsisten menolak memasok senjata mematikan ke negara yang sedang berperang, sejalan dengan kebijakan luar negerinya yang ingin menjaga hubungan dengan Moskow.
Meski melibatkan kapal yang disanksi mitra Barat, perdagangan bahan bakar ini tampaknya tidak melanggar hukum Korea Selatan. Langkah anti-Rusia Seoul selama ini bertumpu pada kontrol ekspor barang seperti mesin industri, elektronik, dan kendaraan—bukan larangan pengiriman minyak. Celah inilah yang kini dieksploitasi.
Pola pengiriman menunjukkan modus operandi yang makin canggih. Kapal tanker Layla, yang disanksi, dua kali berlayar dari Ulsan ke Vladivostok pada 19 Juli dan 10 Agustus dengan total 57.000 ton diesel. Pada pelayaran kedua, kapal itu dilaporkan menuju Niigata, Jepang—bukan Vladivostok. Tanker Astoria berbendera Rusia, yang juga disanksi Australia, memuat hampir 11.000 ton bahan bakar di Ulsan pada 1 Agustus dengan tujuan yang dideklarasikan Jepang, sebelum berbelok ke Vladivostok. Sementara tanker Chongchon tidak pernah merapat ke dermaga; ia menerima sekitar 26.000 ton bahan bakar dari kapal Celeste I di perairan Yeosu, lalu menuju Vladivostok dengan deklarasi tujuan Singapura.
Pemilik dan manajer keempat kapal tersebut tidak menanggapi permintaan komentar.
Lonjakan ekspor ini terjadi di saat yang sensitif. Pada Juli, Presiden Lee Jae Myung baru saja mengumumkan komitmen US$100 juta untuk rekonstruksi Ukraina dalam KTT NATO di Turki. Hampir bersamaan, data menunjukkan pengiriman dari pelabuhan Korea Selatan meroket. Survei asosiasi dagang 2025 bahkan menemukan hampir 80% perusahaan Korea Selatan yang menghentikan ekspor ke Rusia sejak perang meletus bersedia kembali berbisnis.
Kebutuhan Rusia akan bahan bakar kian mendesak. Serangan drone Ukraina melumpuhkan kapasitas kilang minyak Rusia. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), throughput kilang Rusia pada Juni 2026 merosot ke level terendah dalam lebih dari 20 tahun, dan produksi diesel turun hampir 30% dibanding tahun lalu. Badan intelijen militer Ukraina, HUR, menyatakan Moskow terpaksa mengimpor produk minyak untuk menyuplai "mesin perang Rusia".
Data Kpler yang dianalisis CREA mencatat Rusia mengimpor 368.000 ton produk minyak via laut pada Agustus 2026—lebih dari tujuh kali lipat bulan sebelumnya dan tertinggi sejak invasi besar-besaran. Korea Selatan menyumbang 112.000 ton (31%), hanya kalah dari India. Pembelinya termasuk Rosneft, perusahaan minyak milik negara Rusia yang disanksi Inggris, AS, UE, dan Australia, serta NNK, grup minyak Rusia yang pemiliknya, Eduard Khudainatov, dan salah satu perusahaannya, NNK-Oil, dikenai sanksi Inggris.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, saat dikonfirmasi, tidak menanggapi secara spesifik soal pengiriman atau kapal yang disanksi. Dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa sebagai "anggota bertanggung jawab komunitas internasional", pemerintah mendukung upaya mengakhiri perang di Ukraina dan pemulihan damai. Mereka juga mengklaim telah memperluas kontrol ekspor ke Rusia "di luar item strategis menjadi 1.402 item non-strategis yang berpotensi dialihfungsikan untuk militer" dan menegakkan aturan tersebut secara ketat.
Sementara itu, Kantor Luar Negeri Inggris tidak menjawab pertanyaan tentang kapal yang disanksi Inggris menggunakan pelabuhan Korea Selatan, atau apakah isu ini telah dibahas dengan Seoul. Juru bicaranya hanya menyatakan komitmen untuk memantau sanksi secara efektif dan meningkatkan tekanan ekonomi pada Rusia.
Yang paling terdampak dari dinamika ini adalah Ukraina. Hubungan Kyiv-Seoul memang sedang tidak mulus, terutama setelah transfer dua tahanan perang Korea Utara ke Korea Selatan—yang menurut Seoul seharusnya dirahasiakan. Ditambah lagi, pada Maret 2026, saat perang dengan Iran menutup Selat Hormuz, Korea Selatan membatasi ekspor bahan bakar tertentu dan justru mengimpor nafta Rusia di bawah keringanan sanksi AS. Pada 1 Oktober, Inggris bahkan memberikan pengecualian sementara bagi kontrak gas Korea Selatan dari larangan layanan maritim untuk LNG Rusia yang akan berlaku Januari 2027.
Jika pola ini berlanjut, Korea Selatan berisiko dicap sebagai titik lemah dalam upaya Barat menekan Moskow. Pertanyaannya kini: akankah Seoul memperketat pengawasan ekspor bahan bakar, atau membiarkan celah ini terbuka demi menjaga hubungan dengan Rusia?



