BGN Kejar Target 1.000 Dapur MBG Baru Pekan Ini, Fokus Wilayah 3T dan Stunting Tinggi
Baca dalam 60 detik
- Badan Gizi Nasional menargetkan pembukaan hingga 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dalam sepekan, terkonsentrasi di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
- Ekspansi ini menyasar daerah 3T serta kantong stunting tinggi, namun masih tersandung persoalan data penerima manfaat dan sekitar 500 dapur berstatus suspend.
- Pemerintah menegaskan seluruh proses berjalan by system tanpa calo, sementara evaluasi menyeluruh menentukan apakah dapur yang bermasalah bisa kembali beroperasi.

Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menargetkan pembukaan 900 hingga hampir 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur baru dalam sepekan ke depan. Langkah ini menyasar wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali, dengan prioritas utama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kabupaten/kota yang memiliki prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan bahwa pembukaan dapur-dapur tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendahulukan wilayah yang paling membutuhkan layanan gizi. "Minggu ini saya rencana buka ada sekitar 900, hampir 1.000 di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Ya, daerah 3T sama prevalensi stunting tinggi dan tinggi sekali. Jadi kita ingin yang prioritas kita beresin dulu lah," ujarnya di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (5/10).
Namun, ekspansi ambisius ini tidak lepas dari tantangan operasional. BGN mencatat saat ini terdapat 27.022 dapur SPPG yang telah beroperasi. Meski demikian, tidak semua dapur dapat langsung melayani penerima manfaat karena BGN menerapkan Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sementara (SPS) sebagai dasar pelayanan. Per Senin (5/10), sekitar 1.100 dapur belum mengantongi SPS sehingga belum bisa beroperasi. Dari jumlah itu, sekitar 500 dapur berstatus suspend akibat berbagai persoalan, mulai dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL), kasus keracunan makanan, hingga kebutuhan perbaikan fasilitas.
Sudaryono menegaskan bahwa proses pembukaan dapur dilakukan sepenuhnya melalui sistem yang telah disiapkan BGN. Ia membantah adanya pihak yang ditunjuk untuk menawarkan jasa atau menjadi perantara. "Tentunya pembukaan dapur ini tidak, ini by system semua, jadi enggak ada orang yang akan datang janjiin jasa, biasa kan suka ada calo ya, ini nanti kalau tolong diberitakan ya, enggak ada calonya di sini," katanya. Ia juga menegaskan tidak ada biaya yang perlu dibayarkan oleh calon mitra karena MBG merupakan program pemerintah.
Selain masalah perizinan dan suspend, BGN tengah membenahi data penerima manfaat yang mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ditemukan sejumlah data jumlah siswa yang belum diperbarui, sehingga jumlah penerima yang dilayani tidak sesuai kondisi aktual. Kepala SPPG atau mitra dapur dapat melengkapi data siswa melalui keterangan dari pihak sekolah. Pembaruan ini penting agar penerima MBG tercatat jelas berdasarkan nama, alamat, NIK, sekolah, dan kelas, sekaligus untuk menelusuri perkembangan gizi sebelum dan setelah intervensi.
BGN juga masih mengevaluasi sekitar 500 SPPG yang berstatus suspend. Tidak semua dapur otomatis dapat kembali beroperasi; keputusan bergantung pada hasil pemeriksaan dan kondisi masing-masing. Sudaryono menekankan standar keamanan dan higiene tetap dijaga ketat karena MBG adalah makanan siap saji yang rentan rusak jika penanganannya salah. Ia mencontohkan satu dapur yang harus ditutup permanen karena ditemukan masalah serius. "500 suspend itu kita lihat, kalau misalnya contoh kita suspend untuk diperiksa, ternyata diperiksa kami udah, ada satu dapur misalnya di bawah masak di atas sarang burung walet ya tutup permanen," ujarnya.
Perluasan dapur MBG ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan kecepatan penyaluran manfaat dengan tata kelola yang bersih. Di satu sisi, percepatan layanan di wilayah 3T dan kantong stunting dapat mempercepat penurunan prevalensi tengkes. Di sisi lain, penambahan dapur baru berisiko memperbesar beban pengawasan, terutama jika data penerima belum akurat dan masih ada dapur yang belum memenuhi standar. Ke depan, publik akan mencermati apakah target 1.000 dapur pekan ini benar-benar terealisasi tanpa mengorbankan kualitas dan transparansi.



