Demo Buruh di DPR: 11 Ribu Aparat Dikerahkan, Massa 6.000 Orang
Baca dalam 60 detik
- Polda Metro Jaya mengerahkan 11.261 personel gabungan untuk mengawal aksi unjuk rasa Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia di depan Gedung DPR/MPR, Selasa (6/10).
- Pengamanan dilakukan secara persuasif dan humanis, dengan larangan membawa senjata api maupun senjata tajam bagi seluruh petugas.
- Rekayasa lalu lintas disiapkan secara situasional, sementara masyarakat diimbau memantau informasi terkini melalui kanal resmi kepolisian.

Sebanyak 11.261 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi yang digelar Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia di depan Gedung DPR/MPR, Selasa (6/10). Aksi ini diperkirakan diikuti sekitar 6.000 massa, menjadikannya salah satu unjuk rasa buruh terbesar yang berlangsung di kawasan Senayan dalam beberapa waktu terakhir.
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar, merinci bahwa personel pengamanan berasal dari Polda Metro Jaya, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pengamanan internal DPR. Mereka akan ditempatkan tidak hanya di sekitar kompleks parlemen, tetapi juga di kawasan penyangga dan sepanjang jalur pergerakan massa.
Penempatan personel dalam jumlah besar ini menunjukkan bahwa kepolisian memperhitungkan potensi eskalasi, meskipun secara resmi menegaskan pendekatan persuasif. Selain mengawal aksi buruh, aparat juga disiagakan untuk mengamankan berbagai kegiatan masyarakat lain di Jakarta pada hari yang sama. Artinya, beban pengamanan tidak hanya terpusat pada satu titik, tetapi tersebar di beberapa lokasi strategis.
"Seluruh personel dalam pelayanan penyampaian pendapat ini juga dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, maupun benda sejenis, serta menjaga sikap-sikap humanis," ujar Onkoseno.
Larangan membawa senjata api dan senjata tajam bagi petugas menjadi penanda penting bahwa kepolisian berupaya menghindari gesekan fisik dengan peserta aksi. Instruksi ini juga menegaskan bahwa personel tidak boleh bertindak di luar perintah maupun kewenangannya. Dalam konteks demokrasi, pengamanan yang humanis menjadi kunci agar penyampaian aspirasi tidak berubah menjadi konflik.
Dari sisi lalu lintas, kepolisian menyiapkan rekayasa arus kendaraan untuk mengantisipasi kemacetan. Namun, pengaturan akan dilakukan secara situasional, bergantung pada dinamika di lapangan. Masyarakat yang hendak melintas di sekitar kawasan DPR/MPR diminta mengikuti informasi lalu lintas terkini dan mematuhi arahan petugas. Kanal media sosial Polda Metro Jaya dan TMC Polda Metro Jaya dapat menjadi rujukan untuk pembaruan informasi.
Kepolisian juga mengimbau peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, menjaga fasilitas umum, dan tidak mudah terprovokasi. Imbauan ini sejalan dengan prinsip bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi, tetapi tetap harus menghormati kepentingan publik lainnya. Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum menjadi tantangan yang harus dikelola bersama.
Dalam pernyataan penutupnya, Onkoseno menegaskan bahwa Polda Metro Jaya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Kepolisian hadir untuk memberikan pelayanan agar aspirasi tersampaikan dengan aman dan tertib, sekaligus menjaga aktivitas warga lain tetap berjalan lancar. Pernyataan ini menggarisbawahi peran polisi sebagai fasilitator, bukan penghalang, dalam proses demokrasi.
Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada bagaimana aksi berlangsung dan apakah tuntutan buruh mendapat respons dari DPR. Jika aksi berjalan damai, momentum ini bisa menjadi preseden positif bagi dialog antara pemerintah, legislatif, dan serikat pekerja. Sebaliknya, jika terjadi ketegangan, pertanyaan tentang efektivitas pengamanan persuasif akan kembali mengemuka. Bagaimana pun, hari ini menjadi ujian bagi komitmen semua pihak terhadap demokrasi yang tertib dan bermartabat.



