Pramono Anung: Jakarta Kota Global, Respons Bencana Harus Kilat dan Presisi
Baca dalam 60 detik
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuntut sistem penanggulangan bencana yang gesit dan akurat karena status Jakarta sebagai kota global.
- Rakorda Penanggulangan Bencana 2026 menyoroti sinergi lintas sektor, mulai dari BNPB, BMKG, TNI/Polri, hingga dunia usaha dan komunitas.
- Kemarau panjang El Nino meningkatkan risiko kebakaran di permukiman padat, sementara penataan 13 sungai utama masih terkendala pembebasan lahan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa posisi Jakarta sebagai kota global menuntut sistem penanggulangan bencana yang tidak sekadar responsif, tetapi juga presisi. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 bertema "Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana: Tantangan atau Peluang" di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).
Menurut Pramono, isu kebencanaan menjadi sangat sensitif bagi kota berskala internasional karena menyangkut keselamatan warga, kelangsungan ekonomi, dan citra Jakarta di mata dunia. "Ketepatan dan kecepatan mengantisipasi menjadi hal yang sangat penting," ujarnya, seraya menekankan bahwa penanganan bencana tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja.
Ia menyebut sinergi seluruh pemangku kepentingan sebagai kunci utama, melibatkan perangkat daerah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, Forkopimda, dunia usaha, relawan, komunitas, hingga masyarakat. Kolaborasi ini dinilai penting karena setiap jenis bencana memiliki karakteristik berbeda yang menuntut respons terkoordinasi.
Salah satu ancaman yang menjadi perhatian serius adalah kebakaran di kawasan permukiman padat. Pramono meminta jajarannya meningkatkan kewaspadaan dan langkah pencegahan, terutama di wilayah berisiko tinggi. "Potensi kebakaran sekarang sangat tinggi, terutama di daerah padat penduduk," katanya, meminta seluruh jajaran mengantisipasi dan menjaga wilayah masing-masing.
Untuk penanganan banjir, Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah sekitar, khususnya dalam penataan sungai yang melintasi batas wilayah. Pramono menjelaskan bahwa pembebasan lahan menjadi fokus Pemprov DKI, seperti yang dilakukan di Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama, sedangkan pembangunan turap menjadi kewenangan pemerintah pusat. "Hal yang berkaitan dengan perbatasan antarwilayah sebenarnya menjadi tugas pemerintah pusat," ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Pemulihan warga terdampak harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial, melibatkan Dinas Sosial, Dinas PPKUKM, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pendidikan. "Penanganan pasca-kejadian adalah hal yang utama," tegasnya.
"Melalui Rakorda ini, kami mengharapkan dapat menjadi momentum guna memperkuat kesiapsiagaan Jakarta terhadap bencana, pemetaan evakuasi, kecukupan logistik dan infrastruktur, serta penanganan kebutuhan pengungsi yang memenuhi standar pelayanan minimum." โ Marulitua Sijabat, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menambahkan bahwa Rakorda juga membahas kesiapan evakuasi, kecukupan logistik dan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan pengungsi sesuai standar pelayanan minimum. Forum ini diharapkan menjadi titik balik penguatan kesiapsiagaan Jakarta menghadapi berbagai risiko bencana.
Dengan kompleksitas ancaman yang mencakup banjir, kebakaran, dan potensi bencana lain, pertanyaan ke depan adalah seberapa cepat koordinasi lintas sektor dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan. Jakarta sebagai kota global tidak hanya dituntut memiliki sistem peringatan dini yang canggih, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap kebijakan benar-benar melindungi warga di wilayah paling rentan.



