Mahkamah Agung Argentina Buka Jalan Reformasi Lahan, Petani dan Masyarakat Adat Bersiap Lawan
Baca dalam 60 detik
- Putusan Mahkamah Agung Argentina mencabut pemblokiran atas upaya Presiden Javier Milei merevisi Undang-Undang Lahan 2011, membuka peluang liberalisasi kepemilikan asing atas tanah dan sumber daya alam.
- Sekitar 13 juta hektare lahan Argentina—setara luas Inggris—kini dikuasai pihak asing, dengan konsentrasi ekstrem di Patagonia dan cekungan Sungai Paraná yang kaya mineral dan air tawar.
- Kebijakan ini memicu gelombang penggusuran masyarakat adat Mapuche dan menuai kritik karena berpotensi membebani keuangan negara hingga US$2,3 miliar per tahun.

Mahkamah Agung Argentina pada pekan lalu membatalkan putusan pengadilan bawah yang sebelumnya menghalangi langkah Presiden Javier Milei merevisi Undang-Undang Lahan 2011. Keputusan itu efektif membuka pintu bagi liberalisasi kepemilikan asing atas tanah dan sumber daya alam, hanya dua bulan setelah upaya serupa kandas di Kongres. Bagi kalangan aktivis, ini bukan sekadar kemenangan prosedural pemerintah—melainkan sinyal bahwa benteng terakhir perlindungan lahan publik sedang diruntuhkan.
Sejak menjabat Desember 2023, Milei konsisten mengarahkan kebijakan ekonominya pada pembukaan sektor sumber daya untuk investor global. Undang-Undang Lahan 2011 sebenarnya sudah membatasi kepemilikan asing maksimal 15 persen per departemen administratif dan 30 persen per kebangsaan. Namun data Land Observatory Universitas Buenos Aires menunjukkan aturan itu kerap dilanggar. Di Departemen Lácar, Provinsi Neuquén, sekitar 54 persen lahan dikuasai asing—didominasi entitas Amerika Serikat yang menguasai area 14 kali lebih luas dari tanah komunitas Mapuche Curruhuinca.
Angka nasionalnya pun signifikan: sekitar 13 juta hektare lahan Argentina, atau lima persen dari total daratan, berada di tangan warga asing. Luas itu setara dengan seluruh wilayah Inggris. Konsentrasinya mengikuti jalur pegunungan Andes—dari Salta dan Jujuy di utara hingga Tierra del Fuego—serta cekungan Sungai Paraná di sepanjang Misiones, Corrientes, dan Entre Ríos. Wilayah-wilayah ini bukan kebetulan: kaya cadangan mineral, litium, dan air tawar dari zona glasial.
Pemerintahan Milei tidak berhenti pada revisi undang-undang lahan. Pada 2024, ia memberlakukan Regime de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) yang melonggarkan repatriasi modal, menurunkan pajak korporasi, dan membebaskan bea masuk mesin impor dengan jaminan stabilitas regulasi 30 tahun. Sebuah proposal "super Rigi" bahkan menyasar proyek-proyek frontier seperti pusat data AI dan manufaktur semikonduktor—industri yang membutuhkan air dalam jumlah masif dan mineral kritis seperti litium, di mana Argentina termasuk pemilik cadangan terbesar dunia.
Dampaknya bagi masyarakat adat sudah terasa. Pablo Volkind, pengajar di Fakultas Ilmu Ekonomi UBA, menilai deregulasi ini telah memicu "banjir penggusuran" di Jujuy, Neuquén, Chubut, dan Misiones. "Ini bukan soal apa yang mungkin terjadi; ini sudah terjadi," ujarnya, seraya menambahkan bahwa pengadilan kini bergerak lebih cepat dalam sengketa properti yang sebelumnya bisa diperdebatkan.
"Kebijakan 'foreignisasi' ini sudah berlangsung sejak pembentukan negara-bangsa Argentina di atas wilayah adat, pendudukan paksa tanah leluhur," kata Moira Ivana Millán, pemimpin Mapuche di Lof Pillan Mahuiza, Chubut.
Millán menuding pemerintahan Milei melegalkan praktik yang dulu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ia merujuk kasus miliarder Inggris Joe Lewis yang dituduh membeli 12.000 hektare di zona keamanan perbatasan Patagonia secara curang pada 1990-an untuk estate Lago Escondido. Pemerintahan Milei mencabut gugatan negara atas kasus itu awal tahun ini. Pada 2024, pemerintah juga mencabut undang-undang yang menangguhkan penggusuran masyarakat adat dan membubarkan registri nasional komunitas adat—menghapus dua pengaman penting.
Kritik tidak hanya datang dari aktivis lingkungan. Center for Argentine Political Economy (CEPA) memperkirakan biaya fiskal dari proyek-proyek yang tercakup Rigi mencapai US$1,3–2,3 miliar per tahun. Artinya, insentif bagi investor asing berpotensi dibayar oleh pembayar pajak Argentina melalui pemangkasan belanja publik atau pelebaran defisit.
Bagi Indonesia, dinamika ini relevan. Sejumlah negara berkembang menghadapi dilema serupa: menarik investasi asing untuk menggenjot pertumbuhan versus menjaga kedaulatan atas tanah, air, dan mineral kritis. Argentina menjadi studi kasus bagaimana deregulasi agresif dapat memicu resistensi sosial dan biaya fiskal tersembunyi—pelajaran yang patut dicermati ketika Indonesia menyusun kebijakan hilirisasi dan investasi di sektor strategis.
Dengan Mahkamah Agung yang telah membuka jalan, pertarungan berikutnya akan berlangsung di DPR Argentina, tempat versi ramping RUU properti masih menunggu. Jika lolos, ia akan mempercepat penggusuran dan mempersulit ekspropriasi tanah untuk kepentingan publik. Pertanyaannya kini: seberapa jauh Milei akan melangkah sebelum gelombang protes—yang telah menyatukan pekerja, pensiunan, mahasiswa, dan masyarakat adat—memaksa kompromi baru?



