Puan Desak Polisi Tangkap Pelaku Pengeroyokan Aktivis BEM UI di Tebet
Baca dalam 60 detik
- Ketua DPR Puan Maharani meminta kepolisian segera mengusut dan menangkap pelaku penyerangan terhadap Hafidz Hernanda, aktivis BEM UI, di Tebet.
- Insiden yang terjadi Minggu malam memicu kecurigaan karena pelaku tak langsung membawa motor korban, melainkan menyerang lebih dulu.
- Komisi III DPR akan memanggil pihak terkait untuk mendalami motif dan memastikan kekerasan terhadap mahasiswa tidak terulang.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menuntut aparat kepolisian bergerak cepat menangkap pelaku penyerangan terhadap Hafidz Hernanda, Koordinator Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia. Insiden yang terjadi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu malam (4/10) itu dinilai tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Dalam pernyataannya di kompleks parlemen, Selasa (6/10), Puan menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan. Ia meminta penyidik bekerja tuntas mengungkap siapa dalang di balik aksi tersebut. "Kami akan meminta kepada pihak kepolisian untuk bisa menyelidiki hal tersebut dengan sebaik-baiknya dan kemudian segera menemukan pelakunya," ujar politikus PDIP itu.
Puan juga menyatakan akan menugaskan Komisi III DPR untuk mengawal kasus ini. Menurutnya, insiden yang menimpa aktivis mahasiswa itu harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kebebasan sipil dan keamanan publik. "Nanti di Komisi III kami akan pertanyakan kenapa itu bisa terjadi dan hal-hal seperti itu tidak boleh terulang kembali," kata dia.
Senada dengan Puan, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyebut penyerangan fisik terhadap mahasiswa sebagai bentuk teror nyata. Ia mendesak polisi mengungkap motif di balik aksi tersebut. "Penyerangan secara fisik kepada mahasiswa adalah bentuk teror yang nyata dan harus diungkap agar motif pemukulan itu dapat diketahui," kata Nasir. Ia berharap keberadaan saksi atau rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi dapat mempercepat penangkapan pelaku.
Insiden ini bermula ketika Hafidz—yang akrab disapa Bapis—hendak pulang usai melakukan konsolidasi di wilayah Tebet. Menurut Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra, korban tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal hingga mengalami ancaman pembunuhan. "Dalam perjalanan pulangnya usai konsolidasi, teman kami Hafidz yang kerap kami panggil Bapis, yang mengendarai sepeda motor menjadi korban tindak kekerasan, penganiayaan, pencurian, dan ancaman pembunuhan oleh orang tak dikenal," ujar Fathimah di Mapolda Metro Jaya, Selasa.
Yang menjadi sorotan adalah modus operandi yang tidak lazim. Legal Consultant BEM UI, Adiluhung, menyoroti bahwa pelaku tidak langsung membawa kabur sepeda motor korban. "Setelah menendang motor Bapis, pelaku justru memilih untuk memukuli saudara Bapis. Tidak ada upaya dari pelaku untuk mengambil motor atau barang berharga lainnya, pada awalnya," jelasnya. Barang berharga berupa ponsel baru diambil setelah pertikaian usai. Fakta itu, menurut Adiluhung, janggal jika motifnya murni pembegalan.
Polda Metro Jaya menyatakan akan mendalami kasus ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto berharap korban atau pihak terkait segera melaporkan dugaan penganiayaan tersebut agar penyelidikan bisa berjalan. "Tentunya kami dari Polda Metro Jaya akan mendalami peristiwa ini yang kejadian di Tebet, adanya pemukulan ataupun dugaan penganiayaan kepada salah satu dari organisasi mahasiswa," kata Budi kepada wartawan.
Kasus ini mencuat di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap keamanan aktivis mahasiswa dan kebebasan berekspresi. Pola penyerangan yang tidak sepenuhnya bersifat kriminal biasa—dengan indikasi teror dan intimidasi—memicu pertanyaan tentang apakah ada pihak yang ingin membungkam gerakan mahasiswa. DPR melalui Komisi III diharapkan tidak hanya mengawal penangkapan pelaku, tetapi juga mendorong reformasi pengamanan di ruang publik.
Ke depan, publik akan menanti apakah penyelidikan polisi mampu mengungkap aktor intelektual di balik penyerangan ini. Jika benar ada unsur teror, kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi. Sebaliknya, transparansi dan ketegasan aparat akan menjadi ujian kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.



