Prabowo Targetkan 70 Ribu Polisi Hutan, Baru Terealisasi 4.500 Personel
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hanya ada 4.500 polisi hutan untuk mengawasi puluhan juta hektare kawasan hutan di seluruh Indonesia.
- Pemerintah mengajukan penambahan hingga 70 ribu personel, namun baru 21 ribu yang bisa diakomodasi pada 2027 karena keterbatasan anggaran.
- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB mempercepat proses penambahan personel sesuai ketentuan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penambahan jumlah polisi hutan hingga 70 ribu personel. Saat ini, hanya 4.500 personel yang tersedia untuk mengawasi seluruh kawasan hutan Indonesia yang luasnya mencapai puluhan juta hektare. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan denda administratif kehutanan senilai Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung, Selasa (6/10).
Dalam sambutannya, Prabowo mengapresiasi kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang beroperasi di medan sulit. Sebagai mantan prajurit, ia mengaku memahami tantangan yang dihadapi aparat di hutan, gunung, dan rawa. Namun, ia terkejut dengan jumlah polisi hutan yang sangat minim. "Menjaga puluhan juta, hanya ada 4.500 polisi hutan. Bagaimana terhadap penjarah liar? Bagaimana mereka yang membakar hutan? Kita terus akan memperbaiki," ujarnya.
Prabowo mengungkapkan bahwa ia telah mengajukan permohonan tambahan personel kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Namun, keterbatasan anggaran membuat realisasi bertahap. "Dari 70 ribu baru bisa 21 ribu di tahun 2027. Berarti mungkin 3-4 tahun kita akan sampai 70 ribu," jelasnya. Ia juga menyoroti kebutuhan serupa di instansi lain seperti bea cukai yang mengawasi ratusan pelabuhan dan bandara, serta aparat keamanan lainnya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyambut baik komitmen Presiden. Menurutnya, tambahan personel sangat penting untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan hutan. "Kami berharap Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB dapat segera memproses kebutuhan penambahan personel ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Raja Juli.
Penambahan polisi hutan menjadi krusial di tengah maraknya illegal logging, kebakaran hutan, dan konflik lahan. Dengan rasio saat ini, satu polisi hutan harus mengawasi sekitar 20 ribu hektareโbeban yang tidak realistis. Target 70 ribu personel setara dengan satu petugas per 1.300 hektare, jauh lebih memadai untuk penegakan hukum dan pencegahan kerusakan lingkungan.
Namun, proses rekrutmen dan pelatihan membutuhkan waktu. Pemerintah perlu memastikan anggaran tidak hanya untuk gaji, tetapi juga sarana prasarana, transportasi, dan teknologi pemantauan. Tanpa dukungan tersebut, penambahan personel tidak akan efektif. Ke depan, keberhasilan target ini akan bergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB. Mampukah pemerintah mempercepat realisasi sebelum kerusakan hutan semakin parah?



