MK Tolak Gugatan Ijazah Gibran, Kuasa Hukum Nilai PKPU Cacat Prosedur
Baca dalam 60 detik
- Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima.
- Bambang Widjojanto menuding PKPU Nomor 19 Tahun 2023 melanggar asas pemilu jujur dan adil karena menutup akses Bawaslu.
- Putusan ini menutup jalur hukum terakhir untuk mempersoalkan keabsahan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Jakarta, Selasa (6/10) malam, dengan amar putusan yang menyatakan pokok permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Keputusan ini menjadi pukulan bagi pihak pemohon yang menilai ada pelanggaran prosedural dalam pencalonan Gibran. Kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto, usai persidangan menyatakan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya, aturan itu menjadi dasar yang cacat sejak awal.
Dalam persidangan, terungkap bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak diberikan akses oleh KPU untuk melakukan verifikasi terhadap ijazah yang menjadi syarat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Bambang menegaskan hal itu merupakan pelanggaran serius karena menghambat fungsi pengawasan. "Konfirmasi dari Bawaslu bahwa KPU tidak memberikan akses... Ini pelanggaran," ujarnya.
Lebih jauh, Bambang menilai pencalonan Gibran mengandung cacat formil yang seharusnya menjadi perhatian sejak awal. Menurutnya, jika masalah itu ditemukan pada tahap pendaftaran, Gibran tidak layak maju sebagai cawapres. "Cacat formil ini kalau ditemukan di awal Gibran tidak pantas jadi cawapres. Persidangan ini sebenarnya mendiskusikan dan kita berhasil membuktikan," kata pria yang akrab disapa BW tersebut.
"PKPU telah melanggar azas-azas pemilu yakni jujur dan adil." โ Bambang Widjojanto, kuasa hukum pemohon
Putusan MK ini menegaskan bahwa secara hukum, persoalan syarat pendidikan Gibran tidak dapat dilanjutkan melalui jalur sengketa hasil pemilu. Namun, implikasi politiknya tetap terasa: publik dan peserta pemilu lainnya mungkin akan mempertanyakan sejauh mana integritas proses pencalonan dapat diuji ketika penyelenggara pemilu dianggap menutup akses pengawasan. Kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam verifikasi dokumen calon, terutama untuk mencegah sengketa di kemudian hari.
Keputusan ini berpotensi menjadi preseden bagi penyelenggaraan pemilu mendatang. Jika akses Bawaslu terhadap data calon dibatasi, fungsi pengawasan yang menjadi pilar pemilu demokratis bisa melemah. Di sisi lain, MK sebagai penjaga konstitusi telah memilih untuk tidak memasuki ranah yang dianggap bukan kewenangannya. Pertanyaannya, akankah KPU dan Bawaslu memperbaiki mekanisme verifikasi agar kontroversi serupa tidak terulang pada Pilpres 2029?



