MK Tolak Gugatan Ijazah Gibran, tetapi Pertanyaan Konstitusional Tak Ikut Selesai
Baca dalam 60 detik
- Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden meski tidak menemukan bukti ijazah setara SMA.
- Putusan ini menutup salah satu sengketa hukum paling sensitif pasca-Pilpres 2024, namun menyisakan perdebatan soal standar verifikasi syarat pencalonan.
- Publik dan elite politik kini menanti apakah preseden ini akan memperkuat atau justru melemahkan integritas proses pencalonan di masa depan.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar Selasa (6/10) malam, meski majelis hakim konstitusi tidak menemukan bukti yang cukup bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan konstitusi.
Keputusan ini menjadi titik akhir dari salah satu gugatan paling menyita perhatian publik pasca-Pilpres 2024. Gugatan yang diajukan sejumlah pihak, termasuk tokoh seperti Denny Indrayana dan Bambang Widjojanto, menyoroti keabsahan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden. Namun MK menilai dalil para pemohon tidak dapat diterima, sehingga nama Gibran tetap sah secara hukum menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia.
Secara hukum, putusan ini menegaskan bahwa MK memilih untuk tidak mencampuri lebih jauh proses pencalonan yang telah berjalan. Namun secara politik, keputusan tersebut tidak serta-merta meredakan kritik. Sejumlah pengamat menilai ada paradoks: di satu sisi MK mengakui tidak ada bukti kualifikasi pendidikan, di sisi lain lembaga itu menolak membatalkan hasil pencalonan. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang seberapa ketat sebenarnya standar verifikasi syarat calon presiden dan wakil presiden yang dijalankan penyelenggara pemilu.
"Putusan ini menunjukkan MK lebih memilih menjaga stabilitas ketatanegaraan daripada membuka kotak pandora sengketa pencalonan yang bisa berdampak luas," ujar seorang analis hukum tata negara yang memantau persidangan.
Konsekuensi jangka panjangnya bisa lebih rumit. Jika preseden ini diterima, ke depan bisa muncul anggapan bahwa syarat konstitusional seperti pendidikan setara SMA tidak lagi menjadi penghalang utama selama proses politik dan administrasi dianggap selesai. Sebaliknya, jika publik terus mempersoalkan, tekanan terhadap integritas lembaga penyelenggara pemilu dan MK sendiri berpotensi menguat, terutama menjelang siklus pemilu berikutnya.
Bagi Indonesia, kasus ini juga menguji sejauh mana lembaga peradilan mampu menjadi penjaga terakhir konstitusi ketika berhadapan dengan kepentingan politik elektoral. Putusan MK sering disebut sebagai final dan mengikat, tetapi legitimasi sosialnya bergantung pada seberapa meyakinkan penalaran hukum yang dibangun. Dalam perkara ini, sebagian publik mungkin merasa penalaran tersebut belum sepenuhnya menjawab kegelisahan soal keabsahan syarat pencalonan.
Ke depan, perhatian akan tertuju pada dua hal: pertama, apakah akan ada langkah hukum lanjutan atau gugatan baru dengan dalil berbeda; kedua, apakah DPR dan penyelenggara pemilu akan merevisi aturan verifikasi syarat calon agar celah serupa tidak terulang. Tanpa pembenahan, setiap pemilu berpotensi mewarisi sengketa yang sama, hanya dengan aktor dan tahun yang berbeda.



