Dua Tahun MBG: 57 Juta Penerima Manfaat, 27 Ribu Dapur, dan Ujian Efisiensi Anggaran
Baca dalam 60 detik
- Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 56,99 juta orang per 31 Agustus 2026, atau sekitar 76 persen dari target 74,56 juta penerima.
- BGN mengoperasikan 27.022 dapur SPPG dan menyerap 1,28 juta tenaga kerja serta 142 ribu pemasok, mayoritas UMKM dan koperasi desa.
- Pengamat menilai sasaran program perlu dipertajam ke wilayah tertinggal, sementara pemerintah daerah diminta aktif mengawasi keamanan pangan.

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada akhir Oktober 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat per 31 Agustus 2026. Angka itu setara 76,45 persen dari target 74,56 juta jiwa yang ditetapkan pemerintah, menandai lompatan besar sejak program ini pertama diluncurkan pada Januari 2025.
Perluasan layanan berjalan agresif. Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan sekitar 340 ribu dari total 580 ribu satuan pendidikan di Indonesia telah menerima layanan MBG per 10 September 2026. Pada 2 Oktober lalu, BGN meresmikan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di 16 provinsi kawasan timur, termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Penambahan itu menggenapi total dapur SPPG yang beroperasi menjadi 27.022 unit, setelah sebelumnya sempat melewati masa moratorium.
Dampak pada pola konsumsi peserta didik tergambar dari riset Bappenas yang dipaparkan eks Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari. Konsumsi buah di kalangan siswa melonjak dari 26 persen menjadi 84 persen, sedangkan asupan protein hewani naik dari 65 persen ke 90 persen. Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan belajar dalam kondisi kenyang pun melesat dari 43 persen menjadi 84 persen.
"Kami melihat perubahan besar dalam semangat belajar mereka. Anak-anak lebih fokus di kelas, lebih aktif bertanya, dan lebih ceria sepanjang hari," ujar Kepala SD Negeri 24 Rufei, Kota Sorong, Sientje Martentji Ajomi.
Temuan itu diperkuat survei evaluasi kerangka Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH) yang digelar Kemendikdasmen terhadap 1.203.309 responden peserta didik pada Mei–Juni 2025 hingga November–Desember 2025. Hasilnya, sekolah penerima MBG mencatat penurunan gangguan belajar akibat lapar 2,37 poin persentase lebih tinggi dibanding sekolah non-penerima, dengan selisih paling mencolok di Indonesia timur.
Di sisi ekonomi, survei BPS menunjukkan MBG meringankan beban pengeluaran rumah tangga karena keluarga dapat mengalihkan anggaran pangan harian ke kebutuhan lain. "Sisa pendapatan yang dimiliki keluarga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Program ini juga menggerakkan rantai pasok lokal dengan melibatkan 1.285.250 tenaga kerja dan 142.387 pemasok, terdiri dari 59.291 UMKM, 13.306 koperasi, 690 KDKMP, 1.410 BUMDes, 157 BUMDesma, dan 66.903 penyuplai lainnya.
Meski capaiannya mengesankan, sejumlah pengamat menyoroti perlunya penajaman sasaran. Peneliti kebijakan publik dari IDP-LP, Riko Noviantoro, menilai MBG merupakan terobosan karena menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan balita—kelompok yang sebelumnya jarang menjadi fokus program gizi. Namun ia mendorong BGN memindahkan prioritas ke daerah tertinggal dan menyisir sekolah di Jabodetabek yang benar-benar membutuhkan. "Tidak semua sekolah itu pasti membutuhkan. Kita bisa sisir kepada kelompok-kelompoknya," ujarnya.
Langkah itu sejalan dengan keputusan BGN mencoret 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima pada awal September, mayoritas sekolah swasta bertaraf internasional yang dinilai mampu membiayai kebutuhan sendiri. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menambahkan, dampak MBG relatif positif bagi masyarakat desil 1 hingga 4, tetapi optimalisasi menuntut keterlibatan bupati, wali kota, gubernur, dan DPRD dalam pelaksanaan maupun pengawasan.
Kepala BGN Sudaryono pun meminta pemerintah daerah melakukan inspeksi mendadak ke SPPG, bahkan hingga dini hari, guna memastikan kebersihan, kedisiplinan, dan keamanan pangan. Pertanyaannya kini: mampukah tata kelola MBG mengejar laju ekspansi dapurnya, sehingga kualitas gizi dan akuntabilitas anggaran tetap terjaga saat program ini memasuki tahun ketiga?



