Albanese Berpidato soal Keadilan Iklim di Fiji, tapi Dukung Ekspansi Tambang Batu Bara di Dalam Negeri
Baca dalam 60 detik
- Mahkamah Agung Australia membatalkan izin perluasan tambang batu bara Mount Pleasant di Lembah Hunter, memukul mundur rencana operasi hingga 2048.
- Perdana Menteri Anthony Albanese memimpin delegasi ke Tuvalu untuk menyoroti krisis iklim, tetapi sebelumnya berharap komunitas penentang tambang kalah di pengadilan.
- Kontradiksi ini memicu kritik bahwa Australia mengirim pesan berbeda kepada audiens internasional dan domestik, menjelang KTT COP31 di Turki.

Mahkamah Agung Australia pada Rabu (8/10/2026) membatalkan persetujuan regulator negara bagian untuk perluasan besar-besaran tambang batu bara Mount Pleasant di Lembah Hunter, New South Wales. Putusan ini dianggap kemenangan bersejarah bagi warga setempat dan berpotensi menjadi preseden yang menghambat ekspansi bahan bakar fosil lain di seluruh negeri.
Namun, keputusan tersebut justru bertentangan dengan sikap Perdana Menteri Anthony Albanese. Dalam wawancara radio 2HD di Newcastle pada Mei lalu, Albanese berharap kelompok masyarakat yang menggugat kalah, dengan alasan perluasan tambang telah melewati proses perizinan yang semestinya. Ia menegaskan transisi energi terbarukan tetap diperlukan, tetapi pemerintah juga mendukung "industri yang sudah ada"—yakni batu bara.
Kontradiksi ini mencuat ke permukaan ketika Albanese menghadiri konferensi iklim pra-COP31 di Fiji selama tiga hari. Bersama sekitar 50 pejabat tinggi dari berbagai negara, ia mengunjungi Tuvalu, negara atol yang terancam tenggelam. Tuvalu hanya memiliki luas daratan 26 kilometer persegi dengan ketinggian rata-rata di bawah dua meter dari permukaan laut. Menurut peneliti NASA, laju kenaikan air laut di sekitar Tuvalu sekitar dua kali rata-rata global, menggerus garis pantai dan mengancam permukiman.
Delegasi tersebut menyaksikan langsung proyek reklamasi lahan di Funafuti yang sebagian besar dibiayai Australia. Pasir dan kerikil dikeruk dari laguna untuk menciptakan lebih dari 20 hektare tanah yang lebih tinggi—sebuah upaya membeli waktu. Momen paling menyentuh datang dari Melelusi Sokotia, remaja 13 tahun, yang berbicara tentang bagaimana cita-cita teman-temannya menjadi guru, dokter, atau tukang bangunan terancam oleh pertanyaan dasar: apakah mereka bisa tumbuh dengan aman di Tuvalu. "Tolong bekerja sama melindungi pulau-pulau kecil seperti kami," pintanya.
Di Fiji, Menteri Luar Negeri Nepal Shisir Khanal menyampaikan pesan serupa. Nepal sedang dilanda banjir dahsyat pada Agustus lalu, sementara gletser di pegunungan mencair dan berkontribusi pada kenaikan permukaan laut. Khanal menegaskan Nepal dan negara-negara Pasifik sama-sama nyaris tidak menyumbang emisi global, namun menanggung akibat terburuk. "Inilah definisi ketidakadilan iklim yang sesungguhnya," ujarnya.
Albanese mengutip sebagian pesan Khanal dalam pidatonya sebelum meninggalkan Fiji. Ia menyebut perubahan iklim bukan tantangan abstrak, melainkan "realitas harian" yang dihadapi komunitas. Ia pun mendorong investasi internasional untuk Pacific Resilience Facility, dana yang telah mendapat dukungan A$100 juta dari Australia. Namun, dalam pidato itu, ia sama sekali tidak menyinggung batu bara.
Kritik pun mengalir. Perdana Menteri dianggap menyampaikan pesan yang bertolak belakang kepada audiens yang berbeda: di panggung internasional ia tampil sebagai juara keadilan iklim, tetapi di dalam negeri ia membela ekspansi tambang yang berkontribusi pada krisis tersebut. Albanese meninggalkan Fiji tanpa memberi kesempatan kepada jurnalis untuk menguji sikapnya.
Meski demikian, pertemuan pra-COP di Fiji tidak sepenuhnya sia-sia. Forum ini mempertemukan para diplomat dan birokrat sebelum KTT iklim PBB akhir tahun di Turki. Tahun ini, pertemuan digelar di Pasifik untuk menyoroti kebutuhan mendesak kawasan tersebut. Sejumlah menteri dan ribuan anggota masyarakat sipil hadir, membahas isu-isu yang jarang mendapat perhatian global.
Beberapa pemimpin Pasifik mengapresiasi fokus dan dukungan Australia, tetapi tidak sedikit yang sinis terhadap kemunafikan Canberra dalam soal bahan bakar fosil. Isu ini dipastikan akan terus menghantui diplomasi iklim Australia.
Ujian sesungguhnya dari rangkaian pertemuan ini adalah apakah COP31 di Turki mampu menghasilkan kesepakatan berarti untuk membatasi bencana iklim dan mengalirkan pendanaan ke negara-negara yang paling rentan. Presiden negosiasi resmi, Chris Bowen dari Australia, dan Presiden COP31 dari Turki, Murat Kurum, telah memiliki waktu beberapa hari untuk membangun hubungan dan menyusun strategi. Mereka juga mendapat pengingat konstan dari sekitar tentang mengapa upaya ini penting.
Bagi Indonesia, kontradiksi Australia ini menjadi cermin. Sebagai negara penghasil batu bara terbesar dunia, Indonesia menghadapi dilema serupa: mendorong transisi energi di forum internasional, namun masih menggantungkan diri pada komoditas fosil untuk pendapatan negara. Tekanan global untuk mengakhiri ekspansi batu bara akan semakin menguji konsistensi kebijakan iklim Jakarta, terutama menjelang COP31. Akankah Indonesia belajar dari putusan Mahkamah Agung Australia, atau justru memperkuat posisi sebagai pemasok batu bara terakhir dunia?



