Progres Kompleks Legislatif dan Yudikatif IKN Sentuh 16 Persen, Target Rampung 2028
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah mencatat pembangunan Kompleks Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara baru mencapai 16 persen per Oktober 2026.
- Kompleks berkapasitas 1.579 orang ini dirancang menampung gedung parlemen dan lembaga peradilan, menjadi penanda perpindahan pusat kekuasaan.
- Target penyelesaian 2028 menjadi ujian kredibilitas janji pemerintah, sementara investor dan ASN menanti kepastian ekosistem pendukung.

Pemerintah mengonfirmasi bahwa pembangunan Kompleks Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, baru mencapai 16 persen. Target penyelesaian dipatok pada 2028, meninggalkan waktu sekitar dua tahun untuk mengejar sisa pekerjaan konstruksi yang jauh lebih besar.
Angka tersebut terungkap dari laporan visual yang dipublikasikan pada Rabu (7/10/2026), memperlihatkan hamparan lahan di Penajam Paser Utara yang masih didominasi struktur dasar. Kompleks ini diproyeksikan menampung 1.579 orang dan mencakup gedung untuk fungsi legislatif serta yudikatif โ dua cabang kekuasaan yang selama ini terpusat di Jakarta.
Jika mengacu pada tenggat 2028, laju pembangunan saat ini menuntut percepatan signifikan. Sebab, 16 persen dalam hitungan tahun keempat sejak ground breaking menunjukkan bahwa pekerjaan struktural utama belum memasuki fase akhir. Pemerintah belum memerinci apakah target tersebut masih realistis atau akan mengalami revisi, seperti yang kerap terjadi pada proyek-proyek mercusuar IKN sebelumnya.
Kompleks Legislatif dan Yudikatif bukan sekadar proyek fisik. Kehadirannya menjadi prasyarat bagi pemindahan fungsi parlemen dan Mahkamah Agung ke IKN, yang selama ini menjadi indikator utama keseriusan pemerintah memindahkan pusat pemerintahan. Tanpa gedung-gedung ini, IKN hanya akan berfungsi sebagai kawasan administratif tanpa legitimasi kekuasaan penuh.
Dari sisi anggaran, pembangunan kawasan inti pemerintahan menyerap porsi besar dari belanja infrastruktur IKN. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa percepatan konstruksi berisiko membebani APBN di tengah kebutuhan fiskal lain. Sebaliknya, penundaan dapat mengirim sinyal negatif ke pasar dan investor yang telah menanamkan modal di kawasan penyangga.
"Progres 16 persen menunjukkan pekerjaan masih panjang. Yang menjadi pertanyaan bukan hanya soal fisik, tetapi kesiapan ekosistem hukum, administrasi, dan sumber daya manusia untuk mendukung perpindahan lembaga negara," ujar seorang pengamat tata kota yang enggan disebutkan namanya.
Bagi masyarakat luas, dampak langsung proyek ini terasa pada lapangan kerja konstruksi dan pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan Timur. Namun, manfaat jangka panjang baru akan terasa jika kompleks tersebut benar-benar difungsikan, bukan sekadar menjadi bangunan megah tanpa penghuni. Pengalaman sejumlah proyek IKN sebelumnya memperlihatkan risiko pembangunan yang tidak diikuti kesiapan operasional.
Pemerintah memiliki ruang untuk mempercepat melalui skema pendanaan kreatif atau keterlibatan swasta. Akan tetapi, opsi itu menuntut transparansi dan kepastian regulasi. Tanpa itu, target 2028 berpotensi menjadi janji politik yang kembali digeser, seperti yang terjadi pada beberapa tenggat sebelumnya.
Ke depan, publik akan menantikan laporan progres berkala yang lebih rinci โ bukan hanya persentase, tetapi juga tahapan pekerjaan, serapan anggaran, dan jadwal operasional. Pertanyaannya sederhana: apakah 2028 benar-benar menjadi akhir dari penantian, atau hanya babak baru dari penundaan?



