Pakar: Setelah Putusan MK, Pertanggungjawaban Ijazah Gibran Harus Menyeluruh
Baca dalam 60 detik
- Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima, namun dalam pertimbangannya menegaskan tak ada bukti ijazah setingkat SMA.
- Pakar politik Iqbal Themi menilai fokus publik kini bergeser dari keaslian dokumen ke akuntabilitas seluruh rantai verifikasi pencalonan wakil presiden.
- Transparansi dokumen penyetaraan dan proses verifikasi dinilai menjadi kunci untuk menghentikan spekulasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan gugatan atas keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima. Namun, dalam pertimbangan putusan, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Putusan ini dibacakan dalam sidang perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (6/10) malam, dan langsung memantik reaksi dari kalangan pengamat politik.
Pakar politik sekaligus Direktur SCL Taktika Konsultan, Iqbal Themi, menilai persoalan yang mencuat pasca-putusan bukan lagi sekadar perdebatan soal keaslian atau kepalsuan dokumen. Menurutnya, pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana persyaratan pendidikan calon wakil presiden diverifikasi pada Pemilu 2024. "Setelah putusan MK, isu ini bukan lagi semata-mata soal ijazah Gibran asli atau palsu. Pertanyaan yang lebih penting secara politik adalah, jika dokumen pendidikan menjadi syarat pencalonan, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab memastikan syarat itu terpenuhi?" ujar Iqbal dalam keterangannya, Rabu (7/10).
Iqbal menekankan bahwa pernyataan MK yang tidak menemukan dokumen setingkat SMA membuat publik berhak mempertanyakan proses verifikasi yang berlangsung sejak awal. Ia menilai persoalan ini tidak seharusnya hanya dibebankan kepada Gibran secara personal. Institusi yang terlibat dalam penyetaraan pendidikan, verifikasi persyaratan pencalonan, hingga pengawasan pemilu juga perlu menjelaskan peran masing-masing secara terbuka. "Karena ini menyangkut calon wakil presiden, standar verifikasinya seharusnya sangat ketat. Jika sekarang muncul pertanyaan atas dokumen dasarnya, seluruh rantai verifikasi perlu dijelaskan kepada publik," tegasnya.
Sebelumnya, dalam persidangan, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menjelaskan bahwa dokumen syarat pencalonan Gibran hanya berupa surat keterangan penyetaraan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan. Surat itu, menurut Denny, tidak memuat keterangan bahwa yang bersangkutan telah lulus dari sekolah tersebut. Ia menyebut surat tersebut menyatakan Gibran melaksanakan studi di UTS Insearch, Sydney, Australia, dan pendidikan itu setara dengan Grade 12 atau kelas 12 SMA serta setara dengan SMK peminatan Akuntansi.
Perkara ini dimohonkan oleh sejumlah pihak, termasuk Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing. Ketua MK Suhartoyo dalam sidang menyatakan, "Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima."
Iqbal menilai transparansi menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas sistem dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, cara terbaik menghentikan spekulasi bukan dengan perang opini, melainkan dengan membuka dokumen yang digunakan, menjelaskan proses penyetaraan dan verifikasinya. "Sehingga publik bisa menilai apakah persoalannya ada pada dokumen, prosedur, regulasi, atau memang terdapat kelemahan dalam proses verifikasi," kata Iqbal.
"Cara terbaik menghentikan spekulasi bukan dengan perang opini, tetapi dengan transparansi. Buka dokumen yang digunakan, jelaskan proses penyetaraan dan verifikasinya." โ Iqbal Themi
Lebih jauh, Iqbal menyoroti bahwa putusan MK ini meninggalkan pekerjaan rumah besar bagi institusi penyelenggara pemilu dan pemerintah. Ia menilai verifikasi persyaratan calon wakil presiden seharusnya melibatkan standar ketat, mengingat posisi tersebut merupakan jabatan publik tingkat nasional. Jika dokumen dasar saja masih menimbulkan pertanyaan, maka seluruh mekanisme yang ada perlu dievaluasi, bukan hanya diarahkan pada satu individu.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi KPU dan Kementerian Pendidikan untuk menjelaskan secara rinci bagaimana surat keterangan penyetaraan dapat diterima sebagai pemenuhan syarat pendidikan. Publik menanti penjelasan resmi mengenai dasar hukum dan prosedur yang digunakan, termasuk apakah ada mekanisme verifikasi tambahan yang seharusnya dijalankan. Tanpa penjelasan itu, spekulasi politik diperkirakan akan terus berkembang dan berpotensi menggerus kepercayaan terhadap proses pemilu.
Ke depan, desakan transparansi diperkirakan tidak akan surut. Pertanyaannya, apakah institusi terkait akan membuka seluruh dokumen dan proses verifikasi, atau justru membiarkan isu ini menjadi beban politik yang berkepanjangan menjelang siklus pemilu berikutnya?



