WWF: Populasi Satwa Dunia Anjlok 73%, Sistem Pangan Jadi Kunci Penyelamatan
Baca dalam 60 detik
- WWF mencatat rata-rata penurunan 73% populasi vertebrata global sejak 1970, dengan wilayah tropis mengalami kerugian terparah hingga 95%.
- Sektor pangan menjadi penyebab utama hilangnya habitat, sehingga transisi menuju sistem pertanian berkelanjutan dinilai sebagai titik kritis berikutnya setelah energi terbarukan.
- Keberhasilan konservasi harimau, tuna, dan penyu hijau membuktikan bahwa pemulihan ekosistem masih mungkin dilakukan asalkan ada intervensi terarah dan pendanaan yang memadai.

Laporan terbaru World Wildlife Fund (WWF) mengungkap bahwa populasi satwa liar vertebrata di seluruh dunia menyusut rata-rata 73% dalam kurun 1970–2022. Temuan ini menegaskan bahwa krisis keanekaragaman hayati tidak lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi global yang bergantung pada jasa ekosistem senilai sekitar US$58 triliun atau hampir separuh PDB dunia pada 2023.
Analisis terhadap hampir 36.000 populasi dan lebih dari 5.000 spesies itu memperlihatkan pola yang timpang: wilayah tropis yang kaya biodiversitas mengalami penurunan paling tajam, sementara kawasan beriklim sedang di belahan utara relatif lebih stabil. Amerika Latin dan Karibia mencatat penurunan rata-rata 95% untuk satwa darat dan air tawar, diikuti Afrika 80%, sedangkan Eropa dan Asia Tengah hanya 23%. Ekosistem air tawar menjadi yang paling terpukul dengan penurunan 85%, jauh melampaui spesies darat (69%) dan laut (59%).
Meski demikian, laporan tersebut juga menyoroti kisah sukses yang memberi harapan. Populasi harimau liar global naik dari sekitar 3.200 individu pada 2010 menjadi kurang lebih 5.700 ekor, atau tumbuh lebih dari 70%, berkat intervensi konservasi yang terarah dan berkelanjutan. Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik yang sempat terpuruk akibat penangkapan berlebihan kini telah pulih dan tidak lagi masuk kategori terancam. Penyu hijau bahkan menjadi reptil laut pertama yang statusnya diturunkan dari "genting" menjadi "risiko rendah" dalam Daftar Merah IUCN tahun lalu, buah dari kerja sama konservasi lintas 80 negara selama setengah abad.
Dr Mike Barrett, penasihat ilmiah utama WWF UK dan salah satu penulis laporan, menilai bahwa konservasi semata tidak akan cukup membendung laju kerusakan. Menurutnya, dunia harus mentransformasi tiga sistem utama yang menjadi pendorong hilangnya alam: energi, pangan, dan keuangan. Ia mencontohkan sektor energi yang telah melewati titik kritis positif dengan adopsi energi terbarukan yang kini tak terbendung, meski lajunya belum memadai.
"Pertanian adalah penyebab terbesar hilangnya dan degradasi habitat, sekaligus sumber emisi gas rumah kaca yang mendorong perubahan iklim. Kita menghadapi umpan balik yang saling memperkuat," ujar Barrett.
Senada dengan itu, Dr Steve Smith dari Global Systems Institute menyebut sistem pangan berkelanjutan sebagai "hadiah terbesar" bagi pemulihan alam, namun ironisnya justru paling tertinggal dalam mencapai titik kritis positif. Ia mencatat ekspansi pertanian menjadi motor utama deforestasi global, sehingga reformasi tata kelola lahan dan pola konsumsi menjadi prasyarat mutlak.
Tanya Steele, CEO WWF UK, mengingatkan bahwa kerugian alam sudah menagih biaya nyata melalui meningkatnya risiko terhadap ketahanan pangan, pasokan air, dan ketahanan ekonomi terhadap guncangan iklim. "Kita berdiri di persimpangan: terus membayar harga kerusakan alam yang kian mahal, atau berinvestasi pada pemulihan alam," tegasnya.
Bagi Indonesia, temuan ini menjadi cermin penting. Sebagai negara megabiodiversitas dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia, Indonesia menghadapi tekanan serupa dari ekspansi perkebunan dan alih fungsi lahan. Data WWF menunjukkan bahwa kawasan tropis adalah episentrum krisis, dan Indonesia berada tepat di dalamnya. Kebijakan seperti moratorium izin sawit, program perhutanan sosial, serta komitmen FOLU Net Sink 2030 akan menjadi ujian apakah Indonesia mampu membalikkan tren sebelum ambang batas ekologis terlampaui.
Pertanyaannya kini: akankah sektor pangan global—termasuk Indonesia—mampu mengikuti jejak energi terbarukan menuju titik kritis positif, atau justru menjadi penghambat terakhir yang mempercepat keruntuhan keanekaragaman hayati?



