Putusan MK soal Ijazah Gibran: Temuan Hukum yang Berpotensi Jadi Senjata Politik Baru
Baca dalam 60 detik
- MK menolak gugatan Denny Indrayana Cs karena pemohon dinilai tak punya legal standing, tetapi dalam pertimbangannya mengakui tidak menemukan bukti ijazah Gibran yang setara SMA.
- Pakar hukum tata negara menilai MK masuk terlalu dalam ke substansi sebelum memutus kedudukan hukum, menciptakan preseden yang bisa dimanfaatkan aktor politik di luar ruang sidang.
- Kasus ini membuka diskusi lebih luas tentang judicialization of politics, di mana pengadilan berisiko menjadi alat legitimasi pertarungan politik elektoral.

Mahkamah Konstitusi memutus tidak dapat menerima gugatan atas keabsahan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Alasan yang dipakai: para pemohon, termasuk Denny Indrayana, dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Namun, di balik amar putusan itu, Mahkamah justru menyisipkan temuan yang tidak biasa โ bahwa tidak ada dokumen meyakinkan yang menunjukkan Gibran menamatkan pendidikan setingkat SMA di luar negeri.
Temuan itu menjadi magnet perhatian karena bertolak belakang dengan duduk perkara. Dalam praktik peradilan, isu legal standing biasanya diperiksa lebih dulu sebelum majelis menyentuh pokok persoalan. Jika pemohon dianggap tidak berhak, pengadilan umumnya tidak perlu menelusuri substansi. Pola yang diambil MK dalam perkara ini dinilai berbeda oleh pengamat.
Peneliti Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) sekaligus dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Yoppy Adhi Hernawan, menyoroti metode pemeriksaan Mahkamah. Menurutnya, Mahkamah terlebih dahulu masuk cukup jauh ke substansi perkara sebelum akhirnya kembali menilai kedudukan hukum pemohon. "Catatan saya justru terletak pada cara MK sampai pada amar tersebut," ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (7/10).
Yoppy menilai konsekuensi politik dari konstruksi putusan ini tetap besar meskipun permohonan tidak diterima. Mahkamah tidak menghentikan langkah Gibran, tetapi pertimbangan mengenai pembuktian syarat pendidikan dapat menjadi bahan yang hidup di ruang publik. "Pertimbangan semacam itu tentu dapat digunakan kembali oleh aktor politik di luar ruang sidang," kata dia.
Dalam teori hukum tata negara, fenomena ini kerap disebut judicialization of politics โ keadaan ketika persoalan yang sangat politis, yang semestinya diselesaikan melalui lembaga politik, semakin banyak dibawa ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian atau legitimasi hukum. Konsep itu sendiri tidak sepenuhnya buruk. Di negara demokrasi, pengadilan memang dituntut mampu mengontrol proses politik berdasarkan konstitusi. Persoalan muncul ketika mekanisme peradilan mulai dipakai untuk mencari keuntungan dalam persaingan politik.
"Persoalan yang saya lihat bukan sekadar soal Gibran. Preseden yang lebih besar adalah apakah pada masa mendatang proses di MK dapat digunakan oleh aktor politik untuk menghasilkan pertimbangan hukum mengenai lawan politiknya, sekalipun pihak yang mengajukan perkara sebenarnya tidak memiliki kedudukan hukum." โ Yoppy Adhi Hernawan, pakar hukum tata negara
Bagi publik, putusan ini menyisakan pertanyaan tentang batas antara kewenangan hukum dan manuver politik. Di satu sisi, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang harus memastikan setiap syarat pencalonan dipenuhi secara sah. Di sisi lain, cara Mahkamah membangun pertimbangan dapat menciptakan efek jangka panjang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali institusi peradilan.
Konteks Indonesia menunjukkan bahwa sengketa elektoral kerap berlanjut menjadi pertarungan narasi setelah putusan dibacakan. Temuan hukum yang tidak berujung pada sanksi bisa berubah menjadi alat delegitimasi di ruang publik, terutama menjelang kontestasi berikutnya. Dalam kerangka itu, pertimbangan MK tidak hanya berbicara tentang Gibran, melainkan tentang bagaimana lembaga peradilan diperlakukan dalam dinamika kekuasaan.
Ke depan, yang patut dicermati adalah apakah preseden ini akan mendorong lebih banyak perkara politik dibawa ke MK dengan harapan memperoleh pertimbangan strategis, meski peluang diterima tipis. Jika tren itu menguat, beban Mahkamah tidak lagi sekadar memutus perkara, tetapi juga mengelola risiko politisasi institusi. Pertanyaannya, sampai sejauh mana Mahkamah dapat menjaga jarak dari pusaran kepentingan elektoral yang terus menekan ruang sidang?



