Jokowi Buka Suara soal Wacana Pemakzulan Gibran: Ikuti Mekanisme Konstitusi
Baca dalam 60 detik
- Jokowi menanggapi desakan pemakzulan Gibran pasca-putusan MK dengan menekankan jalur demokrasi konstitusional.
- MK tidak menemukan bukti ijazah SMA Gibran, tetapi tidak bisa mendiskualifikasi karena sudah dilantik.
- Dampak putusan terhadap pencalonan 2029 diserahkan ke KPU dan Bawaslu.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya angkat bicara mengenai gelombang wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara sengketa Pilpres 2024. Berbicara di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/10), Jokowi memilih tidak menempuh jalur konfrontatif dan menyerahkan sepenuhnya pada prosedur hukum yang berlaku.
"Silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan aturan hukum yang ada," ujar Jokowi, seperti dikutip dari keterangan persnya. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa ia tidak akan menahan laju desakan politik, namun juga tidak mendorong eskalasi di luar koridor negara.
Wacana pemakzulan mencuat tak lama setelah MK membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Gugatan yang diajukan Denny Indrayana—salah satunya meminta Gibran didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden—memang tidak diterima. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mengungkap temuan yang menjadi pemicu reaksi publik: tidak ada bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma setara SMA dari pendidikan luar negeri sebagaimana disyaratkan UU Pemilu.
Meski demikian, MK menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari kursi wakil presiden. Alasannya, perkara tersebut dinilai tidak lagi tepat diselesaikan melalui rezim perselisihan hasil Pilpres karena Gibran telah dilantik dan disumpah pada 20 Oktober 2024. Amar putusan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima lantaran tidak memiliki kedudukan hukum.
Menghadapi temuan MK, Jokowi memilih menjelaskan perbedaan sistem pendidikan antarnegara. Ia menyebut jenjang pendidikan di Indonesia memiliki alur yang berbeda dengan sejumlah negara yang mengenal program pathway sebelum masuk diploma atau sarjana. Menurutnya, Gibran telah menyelesaikan pendidikan S1, sehingga secara logika telah melewati tahapan sebelumnya. "Kalau menyelesaikan S1 itu kan mestinya sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau belum kan ya enggak bisa daftar ke S1-nya," katanya.
Pernyataan Jokowi ini menyiratkan bahwa ia memandang persoalan ijazah bukan pelanggaran konstitusional yang serta-merta berujung pada pemakzulan. Ia juga menegaskan menghormati putusan MK beserta seluruh pertimbangan hukumnya. Sikap tersebut berbeda dari sebagian kelompok yang menuntut konsekuensi politik lebih lanjut, termasuk penggunaan hak angket atau mekanisme pemakzulan di DPR.
Secara politik, putusan MK menyisakan paradoks. Di satu sisi, Mahkamah tidak menemukan bukti kualifikasi pendidikan minimal, namun di sisi lain tidak memiliki kewenangan untuk mencabut mandat Gibran. Kondisi ini membuka ruang tafsir bagi partai oposisi dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong pengawasan legislatif. Namun, tanpa dukungan suara mayoritas di DPR, jalur pemakzulan tetap sulit terwujud.
Ketika ditanya soal kemungkinan dampak putusan terhadap pencalonan Gibran pada Pilpres 2029, Jokowi enggan berspekulasi. Ia menyerahkan persoalan itu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki kewenangan sesuai peraturan. Ia juga tidak berkomentar banyak mengenai peluang pasangan Prabowo Subianto-Gibran kembali maju, dengan alasan pelaksanaan pemilu masih lama.
Yang patut dicermati, pertimbangan MK soal tidak adanya bukti ijazah setara SMA bisa menjadi amunisi politik jangka panjang. Jika kelak Gibran kembali mencalonkan diri, verifikasi administrasi KPU berpotensi menghadapi gugatan serupa. Di sisi lain, preseden ini bisa mendorong revisi aturan syarat pencalonan agar lebih tegas mengatur penyetaraan pendidikan luar negeri. Publik kini menunggu apakah institusi pemilu akan proaktif memperjelas standar, atau justru membiarkan persoalan ini menjadi bom waktu menjelang 2029.



