Bebas Bersyarat Mas Bechi Dicabut, Kemenimipas Kembalikan Terpidana Kekerasan Seksual ke Lapas Malang
Baca dalam 60 detik
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencabut status pembebasan bersyarat Muhammad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi, terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati.
- Pencabutan tertuang dalam surat keputusan yang diterima Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dari Kanwil Ditjenpas Jawa Timur pada 6 Oktober 2026, dan Bechi langsung dibawa kembali ke Lapas Klas I Malang.
- Langkah ini menandai koreksi kebijakan di tengah sorotan publik terhadap penegakan hukum kasus kekerasan seksual, sekaligus menguji konsistensi pemerintah dalam melindungi korban.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) resmi mencabut status bebas bersyarat yang sebelumnya dinikmati Muhammad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi, terpidana kasus pemerkosaan dan pencabulan terhadap santriwati. Keputusan itu membuat putra seorang kiai asal Jombang, Jawa Timur, tersebut harus kembali menjalani sisa hukumannya di Lapas Klas I Malang.
Pencabutan ini menutup babak kontroversi yang mencuat sejak Bechi memperoleh pembebasan bersyarat pada 15 Agustus 2026. Saat itu, Bapas Malang beralasan yang bersangkutan telah menjalani dua pertiga masa pidana dan dinilai berkelakuan baik selama di penjara. Namun, keputusan tersebut memicu gelombang protes publik karena kasusnya tergolong kejahatan seksual berat.
Kepala Bapas Kelas I Malang, Fathorrosi, mengungkapkan bahwa surat keputusan pencabutan diterima pihaknya dari Kanwil Ditjenpas Jawa Timur pada Selasa, 6 Oktober 2026. "SK pencabutan klien Bapas Malang sudah kami terima melalui Kanwil Ditjenpas Jatim," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (8/1).
Pada hari yang sama, Bechi yang tengah menjalani wajib lapor langsung diberi tahu mengenai pencabutan tersebut. Petugas Bapas Malang kemudian mengantarnya ke Lapas Klas I Malang dengan pengawalan dari petugas lapas. "Hari ini yang bersangkutan langsung kami antar ke Lapas Malang," tambah Fathorrosi.
Sebelumnya, Kepala Lapas Klas I Malang, Christo Victor Nixon Toar, menegaskan bahwa pemberian hak pembebasan bersyarat bukan keputusan sepihak. Menurutnya, ada rekomendasi resmi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang menilai Bechi kooperatif dan aktif mengikuti pembinaan. Prosedur itu mengacu pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022.
Meski demikian, pencabutan ini menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi terhadap penerima bebas bersyarat tetap berjalan. Publik menilai kasus Bechi sebagai ujian bagi negara dalam menegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual, terutama ketika pelaku memiliki kedekatan dengan tokoh agama.
"Pencabutan ini menjadi sinyal bahwa hak bebas bersyarat tidak bersifat final dan bisa dicabut jika ada pertimbangan baru," ujar seorang pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, yang meminta namanya tidak disebut.
Kasus Bechi sendiri bermula dari laporan sejumlah santriwati yang menjadi korban tindak pidana seksual di lingkungan pesantren. Vonis 7 tahun penjara dijatuhkan pengadilan, namun baru sekitar tiga tahun dijalani sebelum ia memperoleh pembebasan bersyarat. Kini, dengan dicabutnya status itu, ia harus kembali ke balik jeruji besi untuk menuntaskan sisa pidana.
Keputusan Kemenimipas ini juga menjadi peringatan bagi seluruh balai pemasyarakatan agar lebih cermat menilai kelayakan pembebasan bersyarat, khususnya untuk kasus kejahatan seksual yang berdampak luas. Transparansi dalam setiap tahapan, mulai dari penilaian TPP hingga penerbitan SK, akan terus diawasi publik.
Ke depan, publik menanti apakah ada evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan bebas bersyarat bagi terpidana kekerasan seksual. Jika tidak, kepercayaan terhadap sistem pemasyarakatan bisa terus tergerus, dan korban kembali merasa diabaikan oleh negara.



