Senator Blumenthal Desak Cantor Fitzgerald Buka Keterkaitan dengan Tether
Baca dalam 60 detik
- Richard Blumenthal mengirim surat kepada CEO Cantor Fitzgerald, Brandon Lutnick, menuntut transparansi soal hubungan perusahaan dengan penerbit stablecoin Tether.
- Blumenthal menyoroti potensi pelanggaran sanksi dan pencucian uang melalui USDT, serta peran Cantor sebagai kustodian cadangan Tether di AS.
- Jika Demokrat memenangkan mayoritas Senat pada pemilu November, penyelidikan terhadap industri kripto berpotensi meningkat drastis dengan kewenangan subpoena.

Anggota Partai Demokrat terkemuka di Subkomite Investigasi Permanen Senat Amerika Serikat, Richard Blumenthal, secara resmi meminta penjelasan dari Cantor Fitzgerald mengenai hubungan bisnisnya dengan Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia. Langkah ini menandai babak baru pengawasan kongres terhadap industri aset digital yang selama ini beroperasi di zona abu-abu regulasi.
Surat yang dikirim pada Kamis (8/10/2026) itu dialamatkan langsung kepada Brandon Lutnick, CEO Cantor Fitzgerald sekaligus putra Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick. Blumenthal menilai kemitraan antara Cantor dan Tether tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berpotensi menyeret perusahaan ke pusaran pelanggaran sanksi internasional. Dalam suratnya, ia menanyakan langkah-langkah pengamanan apa yang telah diambil Cantor untuk mencegah penyalahgunaan stablecoin USDT dalam skema pendanaan terlarang.
“Sebagaimana Tether meraup keuntungan luar biasa dari stablecoin yang digunakan dalam aktivitas ilegal, Cantor Fitzgerald juga menikmati laba dari hubungannya dengan Tether,” tulis Blumenthal, seperti dikutip dari surat tersebut. Ia secara spesifik menyoroti peran Cantor sebagai kustodian mayoritas aset Tether yang disimpan di Amerika Serikat, meskipun Tether mengklaim beroperasi dari El Salvador. Menurut Blumenthal, fakta ini menjadikan Cantor sebagai pihak yang memiliki wawasan mendalam tentang operasional industri stablecoin—wawasan yang sangat dibutuhkan Kongres saat merancang regulasi aset digital.
Dalam suratnya, Blumenthal mengajukan sejumlah pertanyaan kritis, termasuk permintaan agar Cantor memaparkan seluruh upaya investigasi internal terkait tuduhan bahwa USDT digunakan dalam jaringan perbankan bayangan Iran dan untuk menghindari sanksi Rusia. Hingga berita ini diturunkan, baik Cantor Fitzgerald maupun Tether belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar dari media.
Blumenthal selama ini dikenal sebagai salah satu pengkritik keras industri kripto di Kongres, bersama Senator Elizabeth Warren. Namun, sebagai anggota partai minoritas, kewenangan mereka untuk memaksa perusahaan memberikan informasi masih terbatas. Situasi ini bisa berubah drastis jika Demokrat berhasil merebut mayoritas Senat pada pemilu November mendatang. Dengan posisi mayoritas, mereka akan memimpin komite-komite kunci dan memiliki kewenangan subpoena untuk memaksa saksi dan dokumen hadir.
Pasar prediksi saat ini menunjukkan momentum Demokrat yang semakin kuat. Kalshi menempatkan peluang Demokrat menguasai Senat pada angka 61%, sementara Polymarket di 64%. Beberapa pekan lalu, angka tersebut masih berkisar 50-50. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat, kedua platform bahkan menunjukkan probabilitas perubahan mayoritas di atas 90%. Jika proyeksi ini terwujud, lanskap pengawasan terhadap industri kripto di AS akan mengalami pergeseran signifikan.
“Sementara Tether mengklaim beroperasi dari El Salvador, sebagian besar asetnya berada di Amerika Serikat di bawah pengawasan Anda. Saat Kongres mempertimbangkan regulasi aset digital, kemitraan Anda dengan Tether akan memberikan wawasan penting tentang cara kerja industri ini.” — Richard Blumenthal
Bagi Indonesia, perkembangan ini patut dicermati. Tether (USDT) merupakan salah satu stablecoin yang diperdagangkan di bursa kripto domestik, meskipun tidak sepopuler Bitcoin atau Ethereum. Namun, jika regulator AS memperketat pengawasan terhadap Tether dan mitra-mitranya, efek riaknya bisa terasa hingga ke pasar Asia Tenggara, termasuk potensi peningkatan due diligence bagi platform lokal yang menyediakan USDT. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia selama ini menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan anti-pencucian uang di sektor aset kripto. Tekanan dari AS dapat mempercepat adopsi standar global yang lebih ketat.
Di sisi lain, hubungan antara Cantor Fitzgerald dan Tether juga menyoroti bagaimana kepentingan bisnis dan politik dapat saling terkait. Howard Lutnick, ayah Brandon, adalah tokoh yang menyerahkan kendali perusahaan saat bergabung dengan pemerintahan Trump. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan di tingkat tertinggi pemerintahan AS. Blumenthal dalam suratnya juga menanyakan riwayat keterlibatan Howard Lutnick dengan Tether sebelum ia masuk kabinet.
Ke depan, penyelidikan ini bisa menjadi ujian bagi ketahanan Tether sebagai pemimpin pasar stablecoin. Jika Kongres AS memberikan kewenangan lebih besar kepada Demokrat, tekanan terhadap Tether dan mitranya diprediksi meningkat. Pertanyaannya, akankah industri kripto global, termasuk di Indonesia, bersiap menghadapi era regulasi yang lebih ketat, atau justru memanfaatkan celah yurisdiksi yang masih longgar?



