PKB Usul Pansus Ijazah Gibran, Golkar Cukup Panggil KPU
Baca dalam 60 detik
- PKB mendorong pembentukan panitia khusus untuk menyelidiki tidak adanya bukti ijazah Gibran Rakabuming Raka sebagai syarat pencalonan wapres 2024.
- Golkar menilai Komisi II DPR cukup memanggil KPU dan Bawaslu untuk mengklarifikasi proses pencalonan, tanpa perlu pansus atau hak angket.
- MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah Gibran, tetapi menyerahkan tindak lanjut ke lembaga berwenang sesuai UUD 1945.

Usulan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal tidak adanya bukti ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai syarat pencalonan pada Pilpres 2024 mulai bergulir di DPR. Anggota Komisi II dari Fraksi PKB, Eka Widodo, menilai pansus diperlukan untuk mengklarifikasi fakta secara objektif, sementara Fraksi Golkar menolak dan menawarkan langkah yang lebih ringan: memanggil penyelenggara pemilu.
Pernyataan Edo—sapaan Eka—disampaikan menanggapi pertimbangan MK yang menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah setara SMA dari luar negeri. Menurut Edo, lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional harus memastikan pemenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden. Ia menegaskan bahwa usulan itu bukan bentuk pengabaian terhadap putusan MK, melainkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.
"Putusan MK harus kita hormati. Tetapi pertimbangan Mahkamah juga harus dibaca secara utuh. Kalau memang masih ada persoalan faktual yang perlu dipastikan, maka lembaga negara yang memiliki kewenangan harus melakukan verifikasi secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti," kata Edo dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10).
Edo merujuk pada Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran atau tidak lagi memenuhi syarat. Ia menyebut DPR dapat menggunakan instrumen pengawasan, termasuk pansus, untuk menyelidiki secara menyeluruh. Namun, ia menekankan pansus bukan alat untuk menghakimi atau mengambil alih kewenangan lembaga lain, melainkan untuk mengklarifikasi fakta: apakah dokumen pendidikan benar-benar ada, bagaimana proses penyetaraannya, siapa yang memverifikasi, dan apakah prosedurnya sesuai hukum.
Di sisi lain, anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, berpandangan tidak perlu ada pansus, hak angket, atau bentuk penyelidikan lain. Menurutnya, Komisi II cukup memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjelaskan mengapa proses pencalonan Gibran bisa lolos meski MK menyatakan ijazahnya tidak ada.
"Komisi II panggil penyelenggara pemilu ya, panggil penyelenggara pemilu, bertanya kenapa bisa terjadi proses pencalonan kemarin yang akhirnya dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi ternyata ijazahnya enggak ada. Nah ya, jelaskan oleh si siapa, KPU, Bawaslu, dan segala macam gitu loh," kata Doli.
Doli juga menilai wacana pemakzulan sepenuhnya bergantung pada kesepakatan pimpinan partai politik di DPR. Ia menyebut pembahasan pemakzulan sudah masuk wilayah politik, bukan lagi ranah hukum semata. Golkar sendiri merupakan partai pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, dengan Ketua Umum Bahlil Lahadalia yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Putusan MK sendiri berawal dari gugatan yang diajukan sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana, yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran. Dalam persidangan, pemohon menyatakan dokumen yang digunakan hanya surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan, bukan ijazah atau bukti kelulusan. MK akhirnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, dalam pertimbangannya, hakim konstitusi Adies Kadier mengungkapkan bahwa secara faktual Gibran bukan lagi calon wakil presiden, sehingga persoalan ijazah menjadi ranah lembaga lain yang berwenang.
Perbedaan sikap PKB dan Golkar mencerminkan dinamika koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski sama-sama mendukung pemerintah, PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar—mantan rival di Pilpres 2024—memilih mendorong pengawasan lebih dalam, sementara Golkar mengambil posisi lebih konservatif dengan mengandalkan mekanisme yang ada. Langkah DPR ke depan akan menentukan apakah isu ini berhenti di Komisi II atau naik menjadi preseden konstitusional yang lebih besar.
Jika pansus benar-benar dibentuk, publik akan menantikan sejauh mana DPR berani mengusut tuntas tanpa terjebak kepentingan politik praktis. Sebaliknya, jika hanya pemanggilan KPU dan Bawaslu yang dilakukan, akuntabilitas proses pencalonan tetap menjadi pertanyaan terbuka. Bagaimana DPR menyeimbangkan fungsi pengawasan dan stabilitas koalisi akan menjadi ujian bagi kredibilitas parlemen di mata pemilih.



