Komisioner KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke DKPP: Ada Pasal Selundupan di PKPU 19/2023?
Baca dalam 60 detik
- Themis Indonesia Law Firm dan Yayasan Dewi Keadilan mengadukan komisioner KPU-Bawaslu ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik dalam penyusunan PKPU 19/2023.
- Pengadu menuding ada pasal yang tidak muncul dalam uji publik dan RDP, tetapi tiba-tiba masuk saat harmonisasi, membuka jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.
- DKPP kini memegang kunci untuk menilai apakah penyelenggara pemilu melanggar kode etik, sementara MK telah menolak gugatan PHPU terkait pencalonan Gibran.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima aduan terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022โ2027. Laporan yang diajukan Themis Indonesia Law Firm bersama Yayasan Dewi Keadilan pada Jumat (9/10) menyoroti dugaan pelanggaran etik dalam proses pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
PKPU tersebut menjadi instrumen krusial yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024. Pengadu menilai ada kejanggalan prosedural yang tidak sekadar administratif, melainkan berpotensi melanggar prinsip keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggara pemilu.
Associate Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan perbedaan signifikan antara draf yang dibahas dalam uji publik dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan versi final yang diharmonisasi. "Ada pasal yang tidak pernah muncul dalam uji publik maupun RDP, tetapi tiba-tiba ada dalam harmonisasi," ujarnya di kantor DKPP, Jakarta.
Ibnu menegaskan bahwa pihaknya meminta kejujuran dari penyelenggara pemilu. Menurutnya, perbedaan versi aturan yang mengatur syarat pencalonan bukan persoalan teknis semata, melainkan menyangkut integritas proses demokrasi. "Kami meminta kejelasan dan kejujuran dari KPU serta Bawaslu terkait hal ini," tegasnya.
"Dalam proses uji publik, RDP, dan harmonisasi, ada pasal yang tiba-tiba muncul. Ini perlu dijelaskan kepada publik," kata Ibnu Syamsu Hidayat, Associate Themis Indonesia.
Pasal 18 ayat 3 PKPU 19/2023 berbunyi: "Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi." Rumusan ini menjadi dasar hukum bagi Gibran yang menempuh pendidikan menengah di Singapura dan meraih gelar sarjana dari University of Technology Sydney.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10) malam. MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden RI. MK menyerahkan tindak lanjut persoalan ini kepada lembaga terkait, termasuk DKPP.
Para pemohon dalam perkara tersebut antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, serta enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing. Meski gugatan mereka kandas di MK, laporan ke DKPP membuka jalur baru untuk menguji etika penyelenggara pemilu.
Pengaduan ke DKPP ini menjadi ujian bagi kredibilitas KPU dan Bawaslu di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap netralitas penyelenggara pemilu. Jika DKPP menemukan pelanggaran etik, sanksi dapat berupa teguran hingga pemberhentian tetap. Namun, proses ini juga berisiko memperpanjang polemik politik yang telah selesai secara konstitusional.
Publik kini menanti langkah DKPP: akankah lembaga ini membuktikan independensinya dengan memeriksa tudingan pasal selundupan, atau justru menguatkan persepsi bahwa penyelenggara pemilu sulit disentuh? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan seberapa jauh kepercayaan terhadap integritas pemilu 2024 dapat dipertahankan.



