Mentan Amran: 102 Tersangka Mafia Pangan, Sejumlah Pejabat Kementan Dicopot
Baca dalam 60 detik
- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan 102 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia pangan, termasuk oknum pejabat eselon di Kementan.
- Penindakan ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo untuk membasmi praktik yang menguntungkan segelintir pihak di atas kesulitan rakyat.
- Wamentan Muhammad Saleh Mustafa menekankan penegakan hukum harus berlandaskan bukti kuat dan dibarengi pembenahan tata kelola pangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum telah menetapkan 102 tersangka dalam kasus mafia pangan. Tidak hanya menjerat pelaku dari luar institusi, penyidikan juga menyeret sejumlah pegawai Kementerian Pertanian (Kementan), termasuk pejabat setingkat direktur. Pernyataan itu disampaikan Amran di kediamannya di Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (9/10).
Amran menuturkan, beberapa oknum di lingkungan Kementan telah dipecat, sementara yang lain diminta diproses hukum. "Dari Kementerian Pertanian beberapa kami pecat. Beberapa kami minta ditersangkakan oleh penegak hukum. Itu ada kelas direktur di penjara sekarang," ujarnya. Ia menegaskan tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang bermain kotor di sektor pangan. Menurut perhitungannya, jika dalam dua tahun masa jabatannya sudah ada 102 tersangka, angka itu berpotensi menembus 250 tersangka dalam lima tahun.
Penindakan ini, kata Amran, merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia diminta membasmi pihak-pihak yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat kecil. "Yang selalu mempermainkan pasti ada. Itu sudah pasti ada karena ingin mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat kecil dan itu perintah Presiden (adalah) basmi!" tegasnya. Amran yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional menegaskan komitmennya untuk terus membersihkan sektor pangan dari praktik curang.
Wakil Menteri Pertanian yang baru, Muhammad Saleh Mustafa, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemberantasan mafia pangan. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang profesional dan akuntabel. "Pemberantasan mafia pangan harus mengedepankan penegakan hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun, penindakan juga harus didasarkan pada bukti yang kuat agar proses hukum berjalan secara tepat dan akuntabel," ujar Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (5/10).
Saleh menambahkan, pembenahan tata kelola pangan harus berjalan seiring dengan peningkatan produksi. Dengan demikian, kedaulatan pangan tidak hanya soal ketersediaan pasokan, tetapi juga menciptakan sistem pangan yang sehat, adil, dan berpihak kepada petani serta konsumen. Menurutnya, sinergi antara penegakan hukum dan perbaikan tata kelola menjadi kunci untuk mencegah praktik mafia pangan terulang.
Kasus mafia pangan ini menyoroti persoalan struktural di sektor pertanian. Praktik curang seperti penyelundupan, pengaturan kuota impor, dan manipulasi distribusi telah lama menjadi momok yang merugikan petani dan konsumen. Penindakan terhadap 102 tersangka menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak main-main. Namun, tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa langkah ini bukan sekadar operasi sesaat. Publik akan menanti apakah penegakan hukum berjalan konsisten dan transparan, terutama ketika melibatkan pejabat di dalam kementerian sendiri.
Ke depan, keberhasilan pemberantasan mafia pangan akan diukur dari dua hal: seberapa jauh praktik curang berkurang, dan apakah kesejahteraan petani serta akses pangan masyarakat membaik. Jika penindakan hanya berhenti pada penangkapan tanpa perbaikan sistem, maka persoalan yang sama berpotensi muncul kembali. Pertanyaannya, mampukah pemerintah membangun tata kelola pangan yang bersih dan berkeadilan, ataukah ini hanya menjadi babak baru dalam siklus yang tak berujung?



