Bessent Rekrut Judy Shelton, Ekonom Kontroversial yang Ditolak Senat, sebagai Penasihat Kebijakan Mata Uang
Baca dalam 60 detik
- Menteri Keuangan AS Scott Bessent menunjuk Judy Shelton, yang pernah gagal dikonfirmasi Senat untuk kursi Dewan Gubernur Fed, sebagai penasihat kebijakan mata uang.
- Penunjukan ini tidak memerlukan persetujuan Senat, sehingga Shelton bisa langsung bekerja meski rekam jejaknya menuai kontroversi bipartisan.
- Langkah ini terjadi di tengah gelombang pengunduran diri pejabat senior di Departemen Keuangan AS, memicu pertanyaan tentang arah kebijakan ekonomi Washington.

Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent resmi mengangkat Judy Shelton—ekonom yang pernah ditolak Senat untuk posisi di Federal Reserve—sebagai penasihat kebijakan mata uang. Pengumuman yang dirilis Jumat (9/10/2026) itu menempatkan Shelton pada posisi strategis yang tidak membutuhkan konfirmasi Senat, sehingga ia dapat segera menjalankan tugasnya tanpa hambatan politik.
Dalam pernyataan resminya, Departemen Keuangan menyebut Shelton akan fokus mengevaluasi kondisi keuangan Tiongkok. Penunjukan ini mengejutkan sejumlah pengamat karena Shelton tidak dikenal sebagai pakar Tiongkok. Latar belakang akademiknya lebih banyak berkutat pada moneter internasional, dengan buku Money Meltdown (1988) yang membahas perlunya rezim moneter global terpadu, serta The Coming Soviet Crash setahun berselang. Sebelum bergabung dengan pemerintahan, ia lama berkarier di lembaga pemikir pasar bebas Independent Institute dan Hoover Institution, Stanford University.
Kontroversi menyelimuti Shelton sejak 2019, ketika Presiden Donald Trump mencalonkannya sebagai gubernur Fed. Saat itu, seluruh senator Demokrat dan beberapa Republikan menolak pencalonannya karena pandangannya yang dianggap mengancam independensi bank sentral. Shelton pernah mempertanyakan perlunya Fed, mendukung standar emas, dan meragukan kebijakan moneter konvensional—sikap yang membuatnya sulit diterima di lingkaran kebijakan arus utama.
Penunjukan ini juga terjadi di tengah gejolak internal Departemen Keuangan. Sebuah laporan Wall Street Journal mencatat tujuh pejabat yang telah dikonfirmasi Senat meninggalkan departemen tersebut hingga akhir Agustus, dan baru satu posisi yang terisi. Bessent sebelumnya menunjuk David Zervos, mantan kepala strategi pasar Jeffries, untuk jabatan yang sama sebagai penasihat—juga tanpa melalui konfirmasi Senat. Langkah ini memperkuat kesan bahwa Bessent lebih memilih orang kepercayaannya sendiri ketimbang mengikuti proses birokrasi normal.
Bagi Indonesia, penunjukan ini bisa berdampak pada dinamika nilai tukar rupiah dan arus modal. Kebijakan mata uang AS yang lebih agresif terhadap Tiongkok—mitra dagang utama Indonesia—berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan. Shelton dikenal skeptis terhadap kebijakan moneter longgar dan cenderung mendukung penguatan dolar. Jika ia mendorong pendekatan yang lebih keras terhadap Beijing, tekanan pada mata uang emerging market, termasuk rupiah, bisa meningkat. Pemerintah Indonesia perlu mencermati sinyal kebijakan dari Washington, terutama menjelang pertemuan IMF-World Bank mendatang.
"Sepanjang kariernya, ia mengkhususkan diri pada analisis kondisi moneter dan keuangan internal negara-negara serta dampaknya terhadap nilai tukar," demikian pernyataan Departemen Keuangan AS.
Penunjukan Shelton juga memunculkan pertanyaan tentang independensi kebijakan ekonomi AS. Dengan latar belakang yang kontroversial dan tanpa melalui uji kelayakan Senat, ia memiliki ruang gerak luas untuk memengaruhi keputusan Bessent. Jika pendekatannya yang nonkonvensional diterapkan dalam kebijakan mata uang, pasar global bisa bereaksi keras. Sebaliknya, jika ia mampu beradaptasi dengan realitas ekonomi saat ini, penunjukan ini bisa menjadi langkah cerdas untuk memperkuat posisi AS dalam persaingan dengan Tiongkok.
Ke depan, fokus akan tertuju pada bagaimana Shelton menjalankan perannya, terutama dalam menghadapi tekanan geopolitik dan ekonomi yang semakin kompleks. Apakah ia akan menjadi penasihat yang pragmatis atau justru memperkeruh hubungan AS-Tiongkok? Jawabannya akan segera terlihat dalam beberapa bulan mendatang.



