AS Jatuhkan Sanksi Baru ke ICC, Rubio: Kami Tidak Butuh Pengadilan Itu
Baca dalam 60 detik
- Pemerintahan Trump memperluas sanksi finansial terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC), membekukan aset dan melarang transaksi dengan entitas yang terafiliasi.
- ICC menilai langkah ini sebagai upaya menghalangi proses hukum dan serangan terhadap fondasi tatanan hukum global.
- Sanksi memberi tenggat enam bulan bagi perusahaan atau individu AS untuk menghentikan kerja sama dengan ICC, sementara beberapa transaksi dikecualikan.

Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali meningkatkan tekanan terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan menjatuhkan sanksi finansial baru. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pernyataan video di platform X menegaskan bahwa Washington tidak akan membiarkan pengadilan tersebut mengusut warga Amerika. “Kami akan melarang transaksi dengan pengadilan nakal ini, memutus sumber dayanya, dan melumpuhkan kemampuannya beroperasi melawan kami,” ujar Rubio. Ia menambahkan, “Kami tidak membutuhkan pengadilan itu dan kami tidak menginginkannya.”
Langkah ini memicu reaksi keras dari ICC. Dalam pernyataan resmi, mahkamah yang berbasis di Den Haag itu menyebut sanksi sebagai “upaya menghalangi jalannya keadilan” dan “serangan terhadap supremasi hukum serta fondasi tatanan hukum internasional.” ICC juga memperingatkan bahwa “sejarah akan menilai momen ini” dan mendesak negara-negara anggotanya untuk memastikan kelangsungan fungsi lembaga tersebut.
Sejak kembali menjabat pada 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menjatuhkan sanksi terhadap ICC sebagai respons atas penyelidikan terhadap pejabat Israel dan personel militer AS. Pemerintahan sebelumnya di bawah Joe Biden sempat mencabut sanksi serupa. Eskalasi terbaru ini menambah daftar panjang tindakan AS terhadap ICC, termasuk sanksi terhadap hakim, jaksa, dan Presiden ICC Tomoko Akane pada Agustus lalu.
“Ini adalah upaya menghalangi proses hukum dan mencegah Pengadilan melakukan apa yang menjadi mandatnya. Ini adalah serangan terhadap aturan hukum dan fondasi tatanan hukum internasional.” — Pernyataan ICC
Bagi Indonesia, langkah AS ini menghadirkan dilema diplomatik. Sebagai negara yang tidak menjadi pihak dalam Statuta Roma, Indonesia secara historis bersikap hati-hati terhadap ICC. Namun, tekanan AS terhadap lembaga multilateral dapat memperkuat argumen bahwa negara-negara berkembang perlu memperkuat arsitektur hukum internasional yang independen. Dampak ekonominya juga tidak bisa diabaikan: perusahaan-perusahaan Indonesia yang memiliki hubungan bisnis dengan entitas Eropa yang terafiliasi ICC mungkin perlu meninjau kembali kepatuhan mereka terhadap sanksi AS, terutama dalam transaksi keuangan lintas batas.
Pengamat hukum internasional menilai langkah Washington ini sebagai preseden berbahaya. Menurut analis, sanksi terhadap lembaga peradilan internasional dapat melemahkan prinsip akuntabilitas global dan mendorong negara-negara lain untuk mengabaikan putusan ICC. Meskipun kasus penyelidikan terhadap tentara AS di Afghanistan telah ditutup, ICC masih menyelidiki situasi di Palestina yang melibatkan pejabat Israel—salah satu pemicu utama kemarahan AS.
Ke depan, apakah ICC mampu bertahan di bawah tekanan finansial AS, atau justru semakin terisolasi? Negara-negara anggota ICC, terutama di Eropa, kini dihadapkan pada pilihan sulit: mempertahankan komitmen terhadap keadilan internasional atau menghindari konfrontasi dengan Washington. Sementara itu, bagi Indonesia dan negara non-anggota lainnya, momen ini bisa menjadi peluang untuk memperjuangkan reformasi tata kelola hukum global yang lebih inklusif.



