AS Rencanakan Eksekusi Siaran Langsung, Dunia Kecam: 'Barbar' dan 'Abad Pertengahan'
Baca dalam 60 detik
- Pentagon memastikan eksekusi Nidal Malik Hasan, pembunuh 13 orang di Fort Hood 2009, akan disiarkan langsung pada 3 Desember 2026.
- Rencana ini menuai kutukan global dari PBB, politisi, pemimpin agama, dan aktivis HAM yang menilai siaran eksekusi melanggar hukum internasional.
- Kasus ini memicu perdebatan baru tentang hukuman mati di AS dan berpotensi menjadi preseden buruk bagi transparansi peradilan di seluruh dunia.

Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump mengonfirmasi akan mengeksekusi Nidal Malik Hasan, terpidana pembunuhan 13 orang di pangkalan militer Fort Hood, Texas, pada 2009, dengan regu tembak dan menyiarkannya secara langsung melalui platform digital pada 3 Desember 2026. Keputusan ini langsung memicu gelombang kecaman internasional, dengan banyak pihak menyebutnya sebagai langkah biadab yang menempatkan AS sejajar dengan rezim otoriter.
Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan bahwa menyiarkan eksekusi secara terbuka sama dengan melanggar larangan absolut penyiksaan. "Ini bukan hanya soal hukuman mati, tetapi juga tentang memperlakukan manusia sebagai tontonan," tegas juru bicara PBB, seperti dikutip dari Jenewa. Kritik juga datang dari dalam negeri AS, termasuk dari mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton yang menyebut ide tersebut "barbar dan di bawah martabat bangsa".
Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Yassamin Ansari, mengecam keras rencana itu. "Di Amerika Trump, kita sekarang melakukan eksekusi publik. Ini yang terjadi di bawah diktator brutal seperti Iran dan Afghanistan," tulisnya di media sosial. Sementara itu, Menteri Kesetaraan Inggris Bridget Phillipson menyatakan konsep tersebut "cukup mengganggu", meski menegaskan bahwa keputusan itu adalah urusan pemerintah AS.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth, yang mendukung penuh rencana ini, mengatakan bahwa masyarakat perlu menyaksikan konsekuensi serius dari kejahatan tersebut. "Tidak peduli apa pun kontroversinya, kita akan melihatnya pada 3 Desember," ujarnya kepada penyiar konservatif Real America's Voice. Wakil Presiden JD Vance, yang mengaku Katolik praktik, menyatakan tidak akan menonton siaran itu, tetapi enggan mengkritik keputusan administrasi. "Saya harap orang tidak lupa bahwa dia membunuh banyak orang tak berdosa," katanya.
Hasan, yang kini berusia 56 tahun dan menggunakan kursi roda akibat luka tembak saat penangkapan, adalah seorang psikiater tentara yang melepaskan tembakan di fasilitas medis Fort Hood pada 5 November 2009. Aksi itu menewaskan 12 tentara dan seorang warga sipil, serta melukai 30 lainnya. Eksekusinya diprediksi akan menjadi tontonan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena tidak ada negara lain yang diketahui menyiarkan eksekusi resmi secara langsung.
"Menyiarkan eksekusi dengan regu tembak hanya akan menambah kekejaman hukuman mati dan memperpanjang siklus kekerasan yang seharusnya dihentikan," ujar Justin Mazzola dari Amnesty International USA.
Para ahli hukum mempertanyakan apakah siaran langsung ini dapat ditantang secara hukum. Eugene Fidell dari Yale Law School menyebut Hasan berpotensi mengajukan gugatan untuk mencegah penyiaran kematiannya. Sementara Elisabeth Semel dari UC Berkeley menilai pengumuman ini menimbulkan pertanyaan serius tentang martabat terpidana dan motivasi pemerintah. "Ini adalah presiden yang menyukai spektakel, dan itulah pesan yang ingin dia sampaikan," ujarnya kepada Associated Press.
Di sisi lain, sebagian pihak berargumen bahwa akses publik dapat meningkatkan transparansi hukuman mati, terutama setelah eksekusi suntik mati yang gagal terhadap Christa Pike di Tennessee pekan lalu. Deborah Denno dari Fordham University mengatakan siaran langsung bisa membuat prosesnya lebih terbuka. Namun, kritik tetap mendominasi, termasuk dari pemimpin agama seperti Uskup Agung Paul Coakley yang menyebutnya "promosi barbar budaya kematian".
Bagi Indonesia, rencana ini menjadi cermin penting tentang bagaimana negara dengan klaim demokrasi kuat dapat tergelincir ke praktik yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Indonesia sendiri masih menerapkan hukuman mati, tetapi selalu dilakukan tertutup dan jauh dari sorotan publik. Jika AS benar-benar menyiarkan eksekusi, tekanan internasional terhadap negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati bisa meningkat, atau sebaliknya, memberi pembenaran bagi rezim otoriter untuk melakukan hal serupa.
Pertanyaannya kini: apakah siaran langsung ini akan benar-benar terjadi, atau akankah intervensi hukum dan tekanan global membatalkannya? Yang jelas, preseden buruk sedang dipertaruhkan, dan dunia menunggu langkah selanjutnya dari Washington.



