Komdis PSSI Buka Suara soal Tuntutan Pengurangan Poin Persija dan Larangan Awaydays The Jakmania
Baca dalam 60 detik
- Ketua Komdis PSSI Umar Husein menegaskan insiden penyerangan bus Persib U-18 dan penyerangan terhadap suporter The Jakmania Cikampek merupakan tindak pidana umum, bukan pelanggaran disiplin sepak bola.
- Regulasi Kode Disiplin PSSI 2025 Pasal 70 membatasi kewenangan Komdis hanya sampai ring dua stadion, sehingga peristiwa di luar area pertandingan sulit dijerat sanksi klub.
- Tuntutan pengurangan poin Persija dan pelarangan awaydays The Jakmania dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sementara klub tetap menanggung beban finansial atas perilaku oknum suporter.

Ketua Komite Disiplin (Komdis) PSSI, Umar Husein, angkat bicara menanggapi desakan agar Persija Jakarta dijatuhi sanksi pengurangan poin serta pelarangan tur tandang bagi The Jakmania. Desakan itu muncul setelah insiden penyerangan terhadap bus tim Persib Bandung U-18 dan penyerangan yang dialami suporter The Jakmania Cikampek dalam perjalanan pulang dari Bantul, Yogyakarta.
Umar menegaskan bahwa kedua peristiwa tersebut masuk ranah pidana umum, bukan pelanggaran disiplin sepak bola. Menurutnya, Komdis PSSI tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani kejadian yang berlangsung di luar area stadion. "Seharusnya semua yang termasuk dalam football family prihatin," ujarnya saat dihubungi, Rabu (14/10/2026).
Pernyataan itu merespons narasi yang berkembang di media sosial dan sebagian kalangan suporter yang menuntut hukuman berat bagi Persija. Mereka menilai serangan terhadap bus Persib U-18 merupakan bentuk kegagalan pengelolaan suporter yang seharusnya berimplikasi pada sanksi kompetisi. Namun, Umar menilai tuntutan tersebut tidak memahami batas kewenangan Komdis.
Regulasi anyar PSSI memang memberi ruang bagi Komdis untuk menghukum klub atas ulah suporter, tetapi hanya sebatas pelanggaran yang terjadi di dalam atau sekitar stadion. Pasal 70 Poin 4 menegaskan bahwa tingkah laku buruk penonton di luar perimeter stadion dapat dihukum, namun pihak yang bertanggung jawab tidak terbatas pada klub, melainkan juga panitia pelaksana dan penonton itu sendiri. Batas luar perimeter yang dimaksud adalah garis sisi luar ring 1 dan/atau ring 2 hingga pagar terluar stadion.
Karena insiden terjadi dalam perjalanan, Komdis tidak dapat menjangkau kasus ini. Umar lantas menyoroti beban yang ditanggung klub akibat perilaku oknum suporter. "Pemilik klub sudah berdarah-darah mengelola klub, uangnya habis. Terus Anda ingin seenaknya membuang petasan? Yang bayar kan klubnya, bukan si pelempar," tegasnya.
"Orang tidak mengerti, begitu. Mau diapakan? Seharusnya semua yang termasuk dalam football family harus prihatin."
โ Umar Husein, Ketua Komdis PSSI
Pernyataan Umar menyiratkan bahwa sanksi pengurangan poin atau pelarangan awaydays bukan solusi tepat. Ia justru mendorong kesadaran kolektif agar suporter tidak merugikan klub yang telah berinvestasi besar. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi dari Komdis terkait tuntutan tersebut.
Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan disiplin di sepak bola Indonesia. Di satu sisi, publik menuntut akuntabilitas klub atas perilaku suporternya. Di sisi lain, regulasi yang ada membatasi intervensi Komdis pada peristiwa di luar stadion. Ke depan, perlu ada pembaruan aturan yang mampu menjangkau tindakan suporter di luar area pertandingan tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Apakah PSSI akan merevisi Kode Disiplin untuk mengakomodasi tuntutan seperti ini?



