Trump Buka Pintu KTT Putin-Xi, tapi Tinggalkan Zelenskyy: Sinyal Poros Baru yang Mengancam Eropa
Baca dalam 60 detik
- Presiden AS Donald Trump menyatakan siap bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping untuk membahas akhir perang Ukraina, tanpa kehadiran Volodymyr Zelenskyy.
- Pernyataan itu muncul setelah Zelenskyy mengkritik keputusan Trump yang membatalkan sanksi baru terhadap Rusia dan mengeluhkan terganggunya layanan Starlink serta berbagi intelijen AS.
- Pertemuan trilateral berpotensi digelar di sela-sela KTT APEC di Shenzhen pada 18-19 November, membuka babak baru diplomasi yang menempatkan Ukraina di pinggir meja perundingan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin (19/10/2026) menyatakan kesediaannya bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping guna membahas pengakhiran perang di Ukraina. Namun, ia secara tegas mengisyaratkan bahwa pertemuan itu tidak perlu melibatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy—sebuah sikap yang memperlebar retakan antara Washington dan Kyiv.
Berbicara kepada wartawan sebelum meninggalkan Gedung Putih menuju kampanye di Kansas, Trump menegaskan bahwa ia terbuka pada segala format pertemuan. "Apa pun yang bisa saya lakukan untuk mengakhiri perang, apakah seseorang hadir atau tidak," ujarnya, seperti dikutip CNBC. Pernyataan itu merespons laporan The Wall Street Journal bahwa Putin dalam panggilan telepon 9 Oktober lalu mengusulkan pertemuan trilateral dengan Xi pada bulan depan, kemungkinan besar di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen, China, pada 18-19 November.
Trump bahkan sempat menyebut bahwa fokus awal pertemuan bisa mencakup isu denuklirisasi, sebelum menambahkan bahwa Rusia "sejauh ini baik-baik saja di Ukraina" dan "tidak banyak bertindak." Ia juga menyinggung bahwa Rusia dan China, yang dituduh mendukung Iran dalam konfrontasi militer dengan AS, "tidak berbuat banyak" untuk Teheran. Pernyataan ini memperlihatkan pergeseran prioritas Washington: dari mendukung Kyiv secara penuh, menjadi mencari jalan keluar cepat melalui negosiasi langsung dengan kekuatan besar.
Ketegangan antara Trump dan Zelenskyy memuncak setelah pemimpin Ukraina itu mengkritik keputusan Trump membatalkan sanksi baru terhadap Rusia. Zelenskyy juga mengungkapkan bahwa layanan satelit Starlink dan Starshield dari SpaceX milik Elon Musk mengalami degradasi, sementara aliran intelijen dari AS terganggu—membuat Ukraina kehilangan peringatan dini terhadap serangan Rusia. "Tidak ada penjelasan dari pihak Amerika untuk kedua masalah ini," kata Zelenskyy usai bertemu anggota parlemen bipartisan dari DPR dan Senat AS.
Trump merespons dengan nada keras. "Zelenskyy tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia seharusnya sudah menyelesaikan perang ini sejak lama," tegasnya. Ia bahkan menyerukan agar ada pihak lain yang mewakili Ukraina dalam negosiasi—menggemakan seruannya sebelumnya agar Kyiv "mendapatkan presiden baru." Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio membantah AS menyebabkan gangguan Starlink, dan Menteri Keuangan Scott Bessent memperingatkan Zelenskyy agar "sangat berhati-hati dalam membuat pernyataan yang tidak benar." Musk sendiri menyatakan bahwa pemerintah AS dan Trump "pada akhirnya" bertanggung jawab atas segala perlambatan layanan.
"Membiayai mesin perang Rusia, melumpuhkan komunikasi satelit Ukraina, dan melumpuhkan pertahanan udaranya adalah semua penghalang perdamaian. Mencoba menenangkan penjahat seperti Vladimir Putin hanya akan memperpanjang perang ini dan menambah korban," kata Senator Richard Blumenthal (D-Conn.) dan Thom Tillis (R-NC) dalam pernyataan bersama.
Kritik juga datang dari dalam negeri AS. Sebelumnya, Trump sudah menuai kecaman bipartisan setelah mengumumkan kesepakatan yang memungkinkan Rusia memasok diesel ke pasar global meski sanksi masih berlaku. Namun Trump membela diri, dengan alasan ia "tidak ingin memutus negosiasi" dengan Putin terkait Ukraina, Iran, diesel, dan pembebasan sandera.
Konteks Indonesia dan Implikasi Global
Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar tontonan geopolitik. Sebagai negara non-blok yang aktif mendorong perdamaian, Jakarta berkepentingan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik—terutama jika ketegangan AS-China-Rusia meluas ke ranah ekonomi. Ancaman gangguan pasokan energi global, termasuk diesel, dapat memukul perekonomian nasional yang masih bergantung pada impor BBM. Selain itu, posisi Indonesia dalam KTT APEC di Shenzhen nanti bisa menjadi ajang diplomasi untuk memastikan suara negara berkembang tetap didengar di tengah manuver kekuatan besar.
Jika pertemuan trilateral itu benar-benar terwujud tanpa Ukraina, tatanan keamanan Eropa akan menghadapi ujian baru: legitimasi perundingan yang mengecualikan pihak paling terdampak. Sementara itu, Kongres AS yang dikuasai bipartisanship dalam mendukung Kyiv mungkin akan meningkatkan tekanan terhadap Trump. Pertanyaannya, akankah Trump benar-benar melangkah ke meja perundingan dengan Putin dan Xi—dan pada harga apa perdamaian itu dibeli?



