Korea Selatan Pangkas Defisit demi AI: Anggaran Rekor Rp9.000 Triliun, 4,7 Triliun Won untuk Model Kedaulatan
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Korea Selatan mengajukan belanja negara 2027 sebesar 820,9 triliun won, naik 12,8% dari tahun sebelumnya, dengan alokasi hampir dua kali lipat untuk semikonduktor dan AI.
- Presiden Lee Jae Myung menargetkan model AI kedaulatan berperforma tertinggi dunia lewat suntikan 4,7 triliun won, sekaligus melatih 2.000 spesialis desain chip.
- Surplus dagang Oktober yang melonjak dan ekspor chip yang tembus rekor menjadi bantalan fiskal, tetapi ketergantungan pada satu sektor tetap menjadi risiko jangka panjang.

Pemerintah Korea Selatan resmi mengajukan rancangan anggaran 2027 senilai 820,9 triliun won (sekitar Rp9.000 triliun), lonjakan 12,8% dari tahun sebelumnya, dengan penekanan besar pada semikonduktor, kecerdasan buatan fisik, dan pusat data AI. Presiden Lee Jae Myung menyampaikan usulan itu langsung di depan Majelis Nasional, menandai belanja negara terbesar dalam sejarah Korea Selatan.
Dari total tersebut, 21,3 triliun won dialokasikan untuk tiga sektor teknologi utama, hampir dua kali lipat pagu 2026. Angka itu belum termasuk pos terpisah 4,7 triliun won untuk mengembangkan model AI kedaulatan yang oleh Lee disebut akan memiliki “kinerja tertinggi di dunia”. Pemerintah juga berencana mencetak 2.000 tenaga ahli di bidang desain semikonduktor dan industri chip regional, serta memperluas pendidikan AI bagi pelajar, pencari kerja, dan pekerja aktif.
Langkah ini diambil saat perekonomian Korea Selatan sedang berada di jalur ekspansi cepat. Dana Moneter Internasional memproyeksikan pertumbuhan 3,3% pada 2026, tercepat sejak pemulihan pascapandemi 2021. Motor utamanya adalah ekspor semikonduktor yang melesat seiring meningkatnya permintaan daya komputasi global untuk AI. Data Bea Cukai Korea menunjukkan ekspor Oktober mencapai rekor US$115,3 miliar, sedangkan total pengiriman Januari–Oktober 2026 menembus US$930 miliar untuk pertama kalinya. Surplus dagang bulanan tercatat US$42,5 miliar.
Meski belanja membengkak, Lee menegaskan tidak akan ada kenaikan utang pemerintah secara neto karena obligasi baru dipakai untuk membayar utang lama. Ia juga menaikkan anggaran pertahanan 8,2% menjadi 73,3 triliun won, dengan fokus pada sistem tempur hibrida yang menggabungkan manusia, robot, dan drone berbasis AI. “Kami akan bertransformasi cepat menjadi militer yang cerdas, elit, dan kuat,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, pemerintah memperluas skema “departemen kontrak” di universitas. Mahasiswa dapat mengambil gelar yang dirancang bersama perusahaan seperti Samsung Electronics dan SK Hynix, dengan jalur kerja sebelum kelulusan. Perusahaan ikut menyusun kurikulum, memberi dukungan finansial, dan merekrut lulusan yang memenuhi kualifikasi. Model ini dinilai sebagai upaya menjembatani kesenjangan keterampilan di industri chip yang semakin kompetitif.
Bagi Indonesia, gebrakan fiskal Korea Selatan ini menjadi cermin sekaligus peringatan. Korea membuktikan bahwa lompatan teknologi tidak cukup hanya dengan insentif, tetapi menuntut belanja negara yang terarah dan terukur. Indonesia memiliki ambisi serupa lewat pengembangan ekosistem semikonduktor dan AI, namun porsi anggaran riset masih jauh di bawah 1% PDB. Ketergantungan Korea pada ekspor chip juga menyiratkan risiko: bila siklus permintaan global melemah, penerimaan negara bisa tergerus. Diversifikasi ekonomi tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Pasar akan mencermati apakah rancangan ini lolos parlemen tanpa pemangkasan berarti. Jika disetujui, Korea Selatan berpotensi menjadi laboratorium kebijakan AI kedaulatan pertama di Asia yang membuktikan bahwa belanja besar tidak selalu berarti defisit melebar. Pertanyaannya, mampukah negara lain meniru tanpa memiliki basis industri chip sekuat Korea?



