Komdigi Minta Seluruh Instansi Perkuat Pertahanan Siber, 1,6 Juta Serangan Terdeteksi dalam Sehari
Baca dalam 60 detik
- Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan tiga surat imbauan kepada pengelola PDN-1, Government Cloud, dan penyelenggara sistem elektronik publik untuk meningkatkan kewaspadaan.
- Data Fortinet menunjukkan 1,6 juta serangan siber berhasil diblokir dalam 24 jam, dengan sektor perbankan menjadi target utama.
- Pemerintah mengimbau masyarakat waspada terhadap phishing dan penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital, serta segera melapor jika menemukan indikasi serangan.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh instansi pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik (PSE) publik menyusul lonjakan serangan siber yang mengancam infrastruktur digital nasional. Dalam 24 jam terakhir, sebanyak 1,6 juta serangan berhasil diblokir, atau sekitar 19 serangan per detik, menurut data Fortinet Threatmap per Senin (9/11) pukul 08.41 WIB. Angka ini melonjak tajam dibandingkan Sabtu (7/11) yang mencatat 350.600 serangan atau rata-rata 4 serangan per detik.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Aries Kusdaryono, menegaskan bahwa potensi risiko tidak bisa diabaikan. "Kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (10/11). Prioritas utama, kata dia, adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah.
Langkah cepat diambil Komdigi dengan menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026, merespons Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang keluar sehari sebelumnya. Surat tersebut ditujukan kepada pengguna Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta seluruh PSE lingkup publik. Imbauan mencakup penguatan pengamanan sistem, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, serta kesiapan koordinasi dan penanganan insiden.
Data Fortinet memperlihatkan bahwa perbankan menjadi sasaran utama dengan sekitar 761.000 ancaman terdeteksi. Sektor teknologi menyusul dengan 386.000 serangan, diikuti pemerintah (121.000), edukasi (48.000), manufaktur (42.000), dan telekomunikasi (18.000). Pola ini mengindikasikan bahwa pelaku tidak hanya menyasar infrastruktur negara, tetapi juga sektor ekonomi vital yang menyimpan data nasabah dan transaksi keuangan.
BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menilai bahwa keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi. Meski demikian, langkah antisipatif tetap diperlukan. Beberapa potensi serangan yang perlu diwaspadai meliputi Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat melumpuhkan akses layanan, defacement atau perubahan tampilan situs, eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, serta phishing dan penyebaran informasi palsu.
"Jangan membuka tautan mencurigakan atau memberikan kata sandi, informasi pribadi, maupun data sensitif melalui kanal yang belum dipastikan keasliannya. Pastikan selalu mengakses layanan pemerintah melalui alamat situs resmi," imbau Aries.
Komdigi juga meminta pengelola sistem elektronik segera memastikan kesiapan tim tanggap insiden, memperkuat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak, meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS, serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan baik. Bagi instansi pengguna PDN-1 dan Government Cloud yang menemukan indikasi gangguan, pelaporan dapat dilakukan melalui kanal resmi PDN-CSIRT di https://csirtpdn.layanan.go.id atau email [email protected].
Masyarakat umum pun diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital. Modusnya berupa email, pesan, atau tautan yang mengatasnamakan instansi pemerintah untuk mencuri data sensitif. Edukasi publik menjadi krusial karena serangan siber tidak hanya menyasar sistem, tetapi juga manusia sebagai titik terlemah.
Dalam konteks lebih luas, lonjakan serangan ini mencerminkan tekanan terhadap keamanan siber nasional seiring percepatan transformasi digital. Ketergantungan pada layanan pemerintah berbasis elektronik membuat infrastruktur menjadi target empuk. Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi keamanan siber tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif melalui deteksi dini dan kolaborasi lintas sektor. Tanpa penguatan berkelanjutan, kepercayaan publik terhadap layanan digital bisa tergerus. Pertanyaannya, apakah imbauan ini akan diikuti dengan peningkatan kapasitas nyata di lapangan?



