Izin Polisi Tak Turun, Persik Kembali 'Ngungsi' ke Gresik untuk Jamu PSIM
Baca dalam 60 detik
- Persik Kediri terpaksa memindahkan laga kandang melawan PSIM Yogyakarta ke Stadion Joko Samudro, Gresik, setelah kepolisian menolak izin keramaian di Stadion Brawijaya.
- Manajemen Persik telah menawarkan opsi tanpa penonton hingga pembatasan tiket berbasis NIK, tetapi aparat keamanan tetap bersikukuh melarang pertandingan digelar di Kediri.
- Kebijakan ini dikhawatirkan memperpanjang jarak komunikasi antarsuporter dan menghilangkan momentum rekonsiliasi yang mulai terbangun antara Persikmania dan Brajamusti.

Persik Kediri harus menerima kenyataan pahit jelang pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027. Laga kandang melawan PSIM Yogyakarta yang semestinya digelar di Stadion Brawijaya pada Sabtu (21/11/2026) dipastikan batal di Kediri setelah kepolisian menolak memberikan izin keramaian. Sebagai gantinya, duel bertajuk Macan Putih versus Laskar Mataram itu akan dihelat di Stadion Joko Samudro, Gresik—venue yang sudah akrab bagi Persik saat harus menjalani laga kandang di luar kota.
Penolakan ini bukan kali pertama. Musim lalu, empat pertandingan kandang Persik—melawan Madura United, PSIM, Arema FC, dan Persebaya Surabaya—harus direlokasi ke Gresik. Bahkan, sebagian laga digelar tanpa kehadiran suporter setia mereka. Kebijakan tersebut meninggalkan luka bagi klub dan pendukung, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana otoritas keamanan boleh mencampuri urusan sepak bola.
Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persik, Tri Widodo, mengungkapkan bahwa manajemen telah mengupayakan berbagai cara agar pertandingan tetap berlangsung di Brawijaya. Salah satu opsi ekstrem yang diajukan adalah menggelar laga tanpa penonton. "Kami siap bermain dengan nol penonton asalkan tetap di Kediri. Namun, usulan itu tetap ditolak," ujarnya.
"Tujuan kami hanya ingin memutus rantai dendam antara Kediri dan Yogyakarta. Jika dibiarkan, seolah-olah kita merawat permusuhan itu." — Tri Widodo, Ketua Panpel Persik
Menurut Tri, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan manajemen PSIM dan kelompok suporter Brajamusti. Keduanya memberi jaminan tidak akan hadir ke Kediri. Bahkan, Persik menawarkan solusi teknis: mengubah sistem penjualan tiket dari barcode daring menjadi gelang fisik dengan pembatasan NIK khusus warga Kediri Raya. Tujuannya jelas—memastikan hanya penonton lokal yang masuk stadion. Namun, aparat keamanan tetap pada pendiriannya.
Keputusan ini memunculkan dilema. Di satu sisi, polisi memiliki kewenangan penuh untuk menilai risiko keamanan. Di sisi lain, sepak bola Indonesia sedang gencar membangun citra baru: kompetisi yang profesional, aman, dan bebas dari kekerasan suporter. Relokasi venue secara terus-menerus justru kontraproduktif karena memindahkan potensi konflik ke daerah lain, sekaligus menghilangkan kesempatan untuk mendidik suporter melalui pertandingan berisiko rendah.
Yang lebih ironis, Tri Widodo menyebut hubungan antara Persikmania dan Brajamusti justru kian membaik. Pada musim sebelumnya, sejumlah pendukung Persik yang berkunjung ke Yogyakarta mendapat sambutan hangat. Momentum positif itu kini terancam pudar karena pertemuan kedua kubu kembali dicegah. "Kami ingin memotong dendam kesumat ini. Jangan biarkan permusuhan terus dirawat," tegasnya.
Bagi Persik, dampak relokasi tidak hanya soal kehilangan dukungan langsung. Klub kehilangan potensi pendapatan tiket, sementara para pemain harus beradaptasi dengan atmosfer netral. Dalam jangka panjang, kebijakan seperti ini bisa menciptakan preseden buruk: klub-klub lain mungkin menghadapi perlakuan serupa tanpa ada mekanisme banding yang jelas. Regulasi izin keramaian seharusnya transparan dan berbasis evaluasi risiko yang terukur, bukan sekadar ketakutan terhadap potensi keributan.
Ke depan, penyelesaian persoalan ini tidak cukup hanya dengan memindahkan venue. Diperlukan dialog terbuka antara klub, kepolisian, dan perwakilan suporter untuk merumuskan protokol keamanan yang proporsional. Jika tidak, sepak bola Indonesia akan terus terjebak dalam siklus pengungsian kandang yang merugikan semua pihak—terutama klub dan penggemar yang setia. Pertanyaannya, sampai kapan Brawijaya harus menjadi stadion tanpa pertandingan berisiko?



