Burnham Tolak Desentralisasi Penuh ke Wales, Perdana Menteri Dituding Pilih Kasih
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menolak permintaan First Minister Wales Rhun ap Iorwerth untuk melimpahkan kewenangan kepolisian, peradilan, Crown Estate, dan infrastruktur kereta ke Cardiff.
- Penolakan ini memicu tuduhan bahwa Burnham hanya mendorong desentralisasi untuk wilayah Inggris, sementara Wales dianggap bukan bangsa setara.
- Posisi Burnham juga bersejarah dengan sikap Partai Buruh Wales, menandakan perpecahan internal menjelang pemilu berikutnya.

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham secara tegas menolak permintaan lama dari First Minister Wales, Rhun ap Iorwerth, untuk mentransfer sejumlah kewenangan dari Westminster ke Cardiff. Dalam surat balasan yang diperoleh BBC Wales, Burnham menyatakan tidak yakin dengan argumen pelimpahan tanggung jawab di bidang kepolisian, peradilan, Crown Estate, dan infrastruktur kereta api. Penolakan ini langsung memicu kemarahan pemerintah Wales yang menuduh Burnham telah "membelakangi desentralisasi" dan tidak memandang Wales sebagai "bangsa yang setara".
Surat tersebut terbit hanya beberapa pekan setelah pertemuan yang disebut positif antara Burnham dan ap Iorwerth di Glasgow. Saat itu, ap Iorwerth bahkan sempat menyatakan keyakinannya bahwa secara instingtif Burnham mendukung gagasan desentralisasi kepolisian. Burnham sendiri sebelumnya pernah menyatakan terbuka terhadap ide tersebut. Namun, dalam suratnya Jumat lalu, ia berbalik arah dengan alasan bahwa sistem kepolisian terpadu Inggris-Wales sangat penting untuk menjaga interoperabilitas dan kerja sama lintas batas.
"Sistem kepolisian terpadu Inggris dan Wales esensial untuk mempertahankan interoperabilitas, memungkinkan kerja sama lintas batas yang mulus, dan memastikan kepolisian di Wales dapat memanfaatkan kapabilitas nasional dan spesialis," tulis Burnham dalam suratnya. Ia menambahkan bahwa kerangka terpadu itu membantu kepolisian Wales merespons ancaman secara efektif. Untuk bidang peradilan, Burnham menegaskan keyakinannya bahwa pengaturan desentralisasi saat ini sudah memungkinkan Wales memperoleh manfaat dari sumber daya, keahlian, dan ketahanan sistem peradilan bersama.
"Kata-kata hangatnya tentang desentralisasi kini terdengar kosong dan tidak ada keraguan lagi bahwa ketika ia berbicara tentang mendorong kekuasaan keluar dari Whitehall, ia hanya berarti untuk wilayah-wilayah di Inggris," kata juru bicara First Minister.
Penolakan Burnham juga berseberangan dengan sikap pemimpin Partai Buruh Wales, Ken Skates, yang akhir pekan lalu menegaskan kembali posisinya bahwa kepolisian dan Crown Estate seharusnya diserahkan ke Wales. Perbedaan ini menunjukkan retakan di tubuh partai yang berkuasa, terutama menjelang pemilu berikutnya. Sebelumnya, Burnham bahkan menyinggung bahwa Partai Buruh Wales mungkin telah kehilangan pandangan terhadap prinsip-prinsip desentralisasi sebelum kekalahan elektoral bersejarah mereka.
Isu Crown Estate menjadi sorotan karena mencakup dasar laut di lepas pantai Wales yang kaya akan potensi energi terbarukan. Pendapatan dari portofolio properti tersebut selama ini mengalir langsung ke Kas Negara Inggris, bukan ke pemerintah Wales. Baik pemerintahan Partai Buruh Wales sebelumnya maupun administrasi Plaid Cymru saat ini telah lama menyerukan agar pengelolaan Crown Estate diserahkan ke Cardiff. Namun, Burnham berpendapat bahwa model saat ini adalah cara terbaik untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial bagi Wales, dan pemerintah Inggris tidak yakin dengan argumen untuk mempersiapkan transfer di masa depan.
Untuk infrastruktur kereta api, Burnham menegaskan bahwa pendanaan dan pengiriman proyek sebaiknya dilakukan oleh Great British Railways yang baru, bekerja sama dengan Transport for Wales dan pemerintah Wales. Ia menilai desentralisasi penuh justru akan memecah sistem yang ada dan memengaruhi layanan publik pada jaringan lintas batas yang sangat terintegrasi. Sikap ini mempertegas bahwa Burnham ingin mempertahankan kendali pusat atas infrastruktur strategis, meskipun Wales memiliki kebutuhan transportasi yang berbeda.
Bagi Indonesia, polemik desentralisasi di Inggris ini menjadi cermin bagaimana negara kesatuan menghadapi tuntutan otonomi daerah yang semakin kompleks. Indonesia sendiri tengah menghadapi tantangan serupa, terutama terkait pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur. Jika Inggris masih ragu melepaskan kendali atas Crown Estate yang kaya akan energi laut, Indonesia pun bergulat dengan isu bagi hasil migas dan mineral yang sering menjadi sumber ketegangan antara Jakarta dan daerah penghasil. Pelajaran yang bisa diambil adalah perlunya dialog yang setara dan transparan agar kebijakan desentralisasi tidak menjadi alat politik semata.
Ke depan, tekanan terhadap Burnham diperkirakan akan meningkat, terutama dari Partai Buruh Wales yang kini terbelah. Apakah Burnham akan mempertahankan sikap konservatifnya terhadap desentralisasi, atau justru melunak menjelang pemilu? Sementara itu, pemerintah Wales di bawah Plaid Cymru diperkirakan akan terus menggalang dukungan publik untuk menuntut kewenangan yang lebih besar. Publik Wales akan menilai apakah janji-janji desentralisasi Burnham hanya retorika belaka atau benar-benar diwujudkan.



