KPAI Desak Batas Usia Pemilih Jadi 18 Tahun, Minta Status Kawin Tak Lagi Jadi Syarat
Baca dalam 60 detik
- KPAI mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Adminduk untuk menaikkan ambang usia pemilih dari 17 menjadi 18 tahun.
- Lembaga itu menilai aturan yang membolehkan anak yang sudah menikah memilih membuka celah eksploitasi politik terhadap anak.
- Dorongan ini muncul saat Komisi II DPR membahas revisi kedua undang-undang, dengan risiko tarik-menarik kepentingan politik praktis.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah dan DPR menaikkan batas usia pemilih pemula dari 17 menjadi 18 tahun dalam revisi Undang-Undang Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan (Adminduk). Usulan ini muncul ketika kedua regulasi sedang dibahas di Komisi II DPR, sehingga menjadi momen krusial untuk mengunci norma perlindungan anak dalam sistem kepemiluan.
Anggota KPAI Sylvana Apituley menyatakan integrasi norma perlindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Adminduk tidak bisa ditunda. Menurut dia, kedua aturan itu menentukan siapa yang diakui sebagai pemilih dan kapan seseorang wajib memiliki KTP elektronik. Selama ini, ambang yang dipakai masih 17 tahun, bahkan memberi ruang bagi anak yang sudah atau pernah menikah untuk masuk daftar pemilih tanpa memandang usia.
โKeduanya menentukan siapa yang disebut pemilih dan kapan warga wajib memiliki KTP-el, dan batas yang ditetapkan masih 17 tahun, bahkan membuka pintu bagi anak yang โsudah atau pernah kawinโ berapa pun usianya,โ kata Sylvana saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (21/11), seperti dikutip dari pernyataannya.
Dalil KPAI merujuk pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Karena itu, menurut Sylvana, penyelarasan batas usia pemilih dan penghapusan status perkawinan sebagai syarat pemilih merupakan bentuk perlindungan dari hulu. Tujuannya agar anak tidak mudah dimobilisasi dan dijadikan komoditas suara untuk kepentingan politik orang dewasa.
Bagi KPAI, persoalan ini bukan insiden tunggal. Sylvana menilai eksploitasi anak dalam politik berulang di berbagai momentum, dari Pilkada, pemilu, hingga pembahasan rancangan undang-undang yang menuai kontroversi. Pola itu, katanya, kian berbahaya ketika anak diseret ke jalanan, karena berisiko merenggut hak hidup dan rasa aman mereka.
Catatan KPAI memperlihatkan betapa nyata ancaman tersebut. Selain 15 bentuk eksploitasi yang teridentifikasi, lembaga itu menerima sejumlah pengaduan pada tahap awal kampanye Pemilu 2024. Bawaslu juga mencatat 82 temuan pelibatan anak dalam kampanye. Angka-angka ini menunjukkan bahwa tanpa pagar aturan yang tegas, anak-anak tetap menjadi sasaran empuk mobilisasi politik.
Usulan KPAI sejalan dengan semangat perlindungan anak yang sudah lama menjadi agenda global, tetapi implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan. Revisi UU Pemilu dan UU Adminduk berada di ranah Komisi II DPR, tempat berbagai kepentingan politik bertemu. Menaikkan ambang usia pemilih berpotensi mengubah peta daftar pemilih, sementara menghapus syarat status perkawinan dapat memperkuat prinsip bahwa hak memilih melekat pada kedewasaan, bukan pada status pernikahan.
Jika usulan ini diterima, dampaknya tidak hanya pada angka partisipasi, tetapi juga pada cara partai politik dan penyelenggara pemilu memperlakukan kelompok muda. Perlindungan anak akan menjadi prasyarat yang mengikat, bukan sekadar imbauan moral. Sebaliknya, penolakan terhadap usulan ini akan mempertahankan celah hukum yang selama ini dimanfaatkan untuk melibatkan anak dalam kontestasi politik.
Pertanyaannya, akankah DPR dan pemerintah menjadikan perlindungan anak sebagai pertimbangan utama dalam revisi dua undang-undang tersebut, atau kepentingan elektoral kembali mendahului hak anak? Publik akan menunggu arah pembahasan di Komisi II dalam bulan-bulan mendatang.



