Wizards of the Coast Tolak Bagian Settelmen AI, Seluruh Dana Rp24 Triliun untuk Penulis D&D
Baca dalam 60 detik
- Wizards of the Coast memilih menyerahkan porsi settelmen senilai total US$1,5 miliar kepada penulis novel dan modul Dungeons & Dragons, alih-alih mengambil haknya sebagai pemegang hak cipta.
- Keputusan ini menyimpang dari praktik umum penerbit besar yang membagi hasil settelmen 50-50 dengan penulis, dan menuai pujian dari komunitas kreator.
- Langkah tersebut berpotensi menjadi preseden bagi industri penerbitan global dalam memperlakukan hak ekonomi penulis di tengah sengketa pelatihan AI.

Wizards of the Coast, penerbit waralaba Dungeons & Dragons (D&D), memutuskan untuk tidak mengambil bagiannya dari settelmen senilai US$1,5 miliar (sekitar Rp24 triliun) yang dibayarkan Anthropic dalam gugatan class action pelanggaran hak cipta. Seluruh porsi yang menjadi hak Wizards sebagai pemegang hak cipta resmi akan dialihkan kepada para penulis novel, modul, dan cerita D&D. Keputusan ini mencuat sebagai langkah langka di tengah sengketa hukum antara perusahaan AI dan pemilik karya intelektual.
Anthropic, pengembang platform Claude, digugat pada 2025 karena menggunakan perpustakaan bajakan berisi ratusan ribu buku tanpa izin untuk melatih model bahasa besarnya. Pengadilan memutuskan bahwa penggunaan buku yang diperoleh secara sah untuk pelatihan AI diperbolehkan, tetapi pemakaian salinan ilegal dinilai sebagai pelanggaran. Anthropic akhirnya menyetujui settelmen US$1,5 miliar yang didistribusikan kepada penerbit dan penulis dari sekitar setengah juta judul buku.
Dalam praktik yang lazim, penerbit dan penulis membagi hasil settelmen dengan rasio 50-50. Namun, Wizards memilih jalan berbeda. Seperti diungkapkan James Lowder, penulis novel Forgotten Realms dan Ravenloft, penerbit tersebut secara sukarela melepaskan haknya. Surat resmi Wizards kepada para penulis menegaskan bahwa prioritas perusahaan adalah mengakui para kreator yang telah membangun dunia-dunia imajinatif D&D. "Dungeons & Dragons menjadi seperti sekarang karena orang-orang yang menulisnya," demikian bunyi surat tersebut, seperti dikutip Polygon.
Lowder menyambut baik keputusan tersebut. Ia menyoroti bahwa banyak penerbit besar justru berlomba mengklaim bagian settelmen sebanyak mungkin, bahkan cenderung mengabaikan hak penulis. "Di dunia yang seolah dimotori keserakahan korporasi, melihat perusahaan mengutamakan penulis adalah udara segar," ujarnya. Pernyataan ini menggambarkan ketimpangan relasi kuasa antara penerbit dan kreator dalam sengketa hak cipta era AI.
Kasus ini bukan sekadar soal uang. Ia menyentuh fondasi ekosistem kreatif: siapa yang berhak atas nilai ekonomi ketika karya mereka dipakai untuk melatih kecerdasan buatan. Keputusan Wizards dapat menjadi preseden bagi penerbit lain di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, untuk mengevaluasi ulang kebijakan pembagian royalti dan settelmen. Di saat industri penerbitan nasional mulai berhadapan dengan tantangan serupa—penggunaan karya sastra dan konten kreatif untuk pelatihan AI tanpa izin—langkah Wizards menunjukkan bahwa pemegang hak cipta dapat memilih untuk tidak sekadar mengejar keuntungan jangka pendek.
Ke depan, publik akan menantikan apakah penerbit lain mengikuti jejak Wizards atau tetap bertahan pada skema bagi hasil konvensional. Yang jelas, preseden ini memberi tekanan moral bagi perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil porsi terbesar dari settelmen, sementara para penulis menerima bagian yang tidak sebanding dengan kontribusi mereka. Apakah industri hiburan dan penerbitan global siap menempatkan kreator sebagai pihak utama yang berhak atas kompensasi?



