Editorial Humaniora
Open AccessOA2025
Keadilan Administratif dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam: Studi Komparatif Legitimasi Etis dan Rasionalitas Birokratis
Studi ini membandingkan ketergantungan hukum administrasi modern pada rasionalitas birokratis Weberian dengan penekanan filsafat hukum Islam pada legitimasi etis dan maqāṣid al-sharī‘ah. Studi ini berargumen bahwa legalitas prosedural semata tidak dapat menghasilkan keadilan substantif tanpa fondasi moral-spiritual.
S. Surahman; Abdurrahim Abdurrahim; Widyatmi Anandy; Fathul Hamdani; U. Nnawulezi· Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan· 2025· DOI 10.29300/mzn.v12i2.8269
Masalah inti
Perdebatan tentang keadilan dalam sistem hukum dan administrasi publik melampaui aspek normatif-prosedural hingga mencakup dimensi moral, etis, dan spiritual praktik pemerintahan. Dalam konteks modern, hukum administrasi berkembang berdasarkan rasionalitas birokratis sebagaimana dirumuskan oleh Max Weber, yang menekankan legalitas prosedural, efisiensi, dan hierarki kelembagaan sebagai sumber legitimasi tindakan negara. Dalam paradigma ini, keadilan administratif diukur melalui kepatuhan pada aturan tertulis, kejelasan prosedur, dan mekanisme akuntabilitas administratif yang impersonal. Namun, meskipun menjamin ketertiban dan efisiensi, sistem ini sering dikritik karena kecenderungannya mengabaikan substansi moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti keadilan itu sendiri. Sebaliknya, dalam filsafat hukum Islam, keadilan memiliki status yang lebih tinggi dan transendental. Keadilan bukan sekadar hasil prosedur hukum, melainkan manifestasi kehendak ilahi ('adl) dan bagian integral dari tujuan hukum Islam (maqāṣid al-sharī‘ah). Dalam kerangka ini, tindakan birokratis—baik legislatif, eksekutif, maupun administratif—tidak dapat dinilai adil semata-mata karena sesuai dengan aturan; tindakan tersebut harus mencerminkan legitimasi etis, yaitu kesesuaian dengan prinsip moral, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan orientasi pada kebaikan publik (maṣlaḥah ʿāmmah). Dengan demikian, legitimasi dalam hukum Islam bersifat moral-spiritual, bukan sekadar legal-formal. Kesenjangan antara kedua paradigma ini memunculkan pertanyaan fundamental dalam studi filsafat hukum: apakah rasionalitas birokratis modern mampu menghasilkan keadilan substantif, ataukah ia memerlukan fondasi etis yang lebih mendalam sebagaimana ditawarkan filsafat hukum Islam? Dalam konteks administrasi publik di negara-negara Muslim, pertanyaan ini semakin relevan mengingat tuntutan untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan prinsip-prinsip tata kelola modern yang efisien dan transparan. Melalui studi komparatif ini, penelitian bertujuan mengeksplorasi bagaimana filsafat hukum Islam menafsirkan keadilan administratif dan legitimasi birokratis dari perspektif etis dan teologis, serta mengidentifikasi perbedaan fundamental antara legitimasi etis dalam hukum Islam dan rasionalitas birokratis dalam hukum administrasi modern. Pendekatan ini diharapkan memberikan dasar filosofis bagi pembentukan sistem hukum dan birokrasi yang tidak hanya rasional secara struktural tetapi juga adil secara moral dan spiritual.
Inovasi
Studi ini menggunakan pendekatan filosofis komparatif, dengan menganalisis teks-teks primer filsafat hukum Islam dan teori hukum administrasi modern. Studi ini menelaah fondasi konseptual rasionalitas birokratis Weberian dan legitimasi etis Islam, dengan bersandar pada prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī‘ah dan konsep 'adl. Metode komparatif digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan fundamental dan titik-titik integrasi potensial antara kedua paradigma. Analisis berfokus pada dimensi etis dan teologis keadilan administratif, menilai bagaimana masing-masing tradisi membenarkan tindakan birokratis dan akuntabilitas. Penelitian ini juga mempertimbangkan implikasinya bagi administrasi publik di negara-negara Muslim, tempat tuntutan kepatuhan syariah bersinggungan dengan kebutuhan akan tata kelola yang efisien dan transparan.
Pendahuluan
Perdebatan tentang keadilan dalam sistem hukum dan administrasi publik melampaui aspek normatif-prosedural hingga mencakup dimensi moral, etis, dan spiritual praktik pemerintahan. Dalam konteks modern, hukum administrasi berkembang berdasarkan rasionalitas birokratis sebagaimana dirumuskan oleh Max Weber, yang menekankan legalitas prosedural, efisiensi, dan hierarki kelembagaan sebagai sumber legitimasi tindakan negara. Dalam paradigma ini, keadilan administratif diukur melalui kepatuhan pada aturan tertulis, kejelasan prosedur, dan mekanisme akuntabilitas administratif yang impersonal. Namun, meskipun menjamin ketertiban dan efisiensi, sistem ini sering dikritik karena kecenderungannya mengabaikan substansi moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti keadilan itu sendiri. Sebaliknya, dalam filsafat hukum Islam, keadilan memiliki status yang lebih tinggi dan transendental. Keadilan bukan sekadar hasil prosedur hukum, melainkan manifestasi kehendak ilahi ('adl) dan bagian integral dari tujuan hukum Islam (maqāṣid al-sharī‘ah). Dalam kerangka ini, tindakan birokratis—baik legislatif, eksekutif, maupun administratif—tidak dapat dinilai adil semata-mata karena sesuai dengan aturan; tindakan tersebut harus mencerminkan legitimasi etis, yaitu kesesuaian dengan prinsip moral, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan orientasi pada kebaikan publik (maṣlaḥah ʿāmmah). Dengan demikian, legitimasi dalam hukum Islam bersifat moral-spiritual, bukan sekadar legal-formal. Kesenjangan antara kedua paradigma ini memunculkan pertanyaan fundamental dalam studi filsafat hukum: apakah rasionalitas birokratis modern mampu menghasilkan keadilan substantif, ataukah ia memerlukan fondasi etis yang lebih mendalam sebagaimana ditawarkan filsafat hukum Islam? Dalam konteks administrasi publik di negara-negara Muslim, pertanyaan ini semakin relevan mengingat tuntutan untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan prinsip-prinsip tata kelola modern yang efisien dan transparan. Melalui studi komparatif ini, penelitian bertujuan mengeksplorasi bagaimana filsafat hukum Islam menafsirkan keadilan administratif dan legitimasi birokratis dari perspektif etis dan teologis, serta mengidentifikasi perbedaan fundamental antara legitimasi etis dalam hukum Islam dan rasionalitas birokratis dalam hukum administrasi modern. Pendekatan ini diharapkan memberikan dasar filosofis bagi pembentukan sistem hukum dan birokrasi yang tidak hanya rasional secara struktural tetapi juga adil secara moral dan spiritual.
Mengapa penting
Temuan menunjukkan bahwa rasionalitas birokratis modern semata tidak cukup untuk mencapai keadilan substantif, karena ia cenderung mereduksi keadilan menjadi kepatuhan pada aturan dan efisiensi. Keterbatasan ini sangat problematik di negara-negara Muslim, tempat tuntutan untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan prinsip-prinsip tata kelola modern semakin meningkat. Filsafat hukum Islam menawarkan kerangka etis yang kokoh yang dapat melengkapi rasionalitas birokratis dengan menyuntikkan pertimbangan moral dan spiritual ke dalam proses administratif. Konsep maṣlaḥah ʿāmmah, misalnya, menyediakan kriteria untuk mengevaluasi tindakan birokratis melampaui legalitas semata, memastikan bahwa tindakan tersebut melayani kepentingan publik dan menjunjung martabat manusia. Namun, integrasi paradigma-paradigma ini tidak lepas dari tantangan. Hal ini memerlukan reorientasi etika administratif untuk memasukkan nilai-nilai teologis dan moral, serta reinterpretasi rasionalitas birokratis untuk mengakomodasi legitimasi etis. Studi ini berargumen bahwa sintesis rasionalitas Weberian dan legitimasi etis Islam dapat menghasilkan model keadilan administratif yang lebih holistik—model yang rasional secara struktural sekaligus adil secara moral. Model ini akan sangat relevan bagi reformasi hukum dan birokrasi di masyarakat Muslim, tempat seruan kepatuhan syariah harus diseimbangkan dengan tuntutan tata kelola yang efisien dan transparan. Penelitian ini diakhiri dengan mengusulkan dasar filosofis bagi sintesis tersebut, dengan menekankan perlunya fondasi etis yang lebih mendalam dalam hukum administrasi.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten member…