Editorial Hukum
Open AccessOA2022
Kesepakatan Pembentukan Komisi Negara-Negara Pulau Kecil tentang Perubahan Iklim dan Hukum Internasional (COSIS)
Kesepakatan COSIS, yang awalnya ditandatangani oleh Antigua dan Barbuda serta Tuvalu, membentuk sebuah komisi yang berwenang meminta opini nasihat dari ITLOS tentang perubahan iklim dan hukum internasional. Inisiatif pelengkap yang dipimpin Vanuatu mengupayakan opini nasihat dari ICJ melalui Majelis Umum PBB.
D. Freestone; R. Barnes; Payam Akhavanยท The International Journal of Marine and Coastal Lawยท 2022ยท DOI 10.1163/15718085-bja10087
Masalah inti
Kesepakatan Pembentukan Komisi Negara-Negara Pulau Kecil tentang Perubahan Iklim dan Hukum Internasional (COSIS) adalah instrumen hukum baru yang dirancang untuk menangani dampak perubahan iklim yang tidak proporsional terhadap negara-negara pulau kecil. Ditandatangani awalnya oleh Antigua dan Barbuda serta Tuvalu, kesepakatan ini membentuk sebuah komisi yang dapat meminta opini nasihat dari International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) mengenai isu-isu dalam yurisdiksinya yang berkaitan dengan hukum internasional dan perubahan iklim. Inisiatif ini dilengkapi oleh upaya Vanuatu untuk mengupayakan opini nasihat dari International Court of Justice (ICJ) melalui Majelis Umum PBB. Teks kesepakatan dilampirkan pada artikel, memberikan gambaran menyeluruh tentang ketentuan-ketentuannya.
Inovasi
Para penulis, D. Freestone, R. Barnes, dan Payam Akhavan, menggunakan analisis hukum doktrinal untuk mengkaji kesepakatan COSIS. Mereka menguraikan struktur kesepakatan, ketentuan-ketentuan utamanya, dan mekanisme yang dibentuknya untuk meminta opini nasihat. Analisis ini menempatkan kesepakatan dalam konteks yang lebih luas dari hukum perubahan iklim internasional dan hukum laut, menyoroti penggunaan inovatif prosedur opini nasihat untuk memperjelas kewajiban hukum. Metodologi ini mencakup pembahasan komparatif atas inisiatif Vanuatu yang berjalan paralel, dengan merujuk pada sumber-sumber primer seperti teks kesepakatan dan instrumen hukum internasional yang relevan.
Pendahuluan
Kesepakatan Pembentukan Komisi Negara-Negara Pulau Kecil tentang Perubahan Iklim dan Hukum Internasional (COSIS) adalah instrumen hukum baru yang dirancang untuk menangani dampak perubahan iklim yang tidak proporsional terhadap negara-negara pulau kecil. Ditandatangani awalnya oleh Antigua dan Barbuda serta Tuvalu, kesepakatan ini membentuk sebuah komisi yang dapat meminta opini nasihat dari International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) mengenai isu-isu dalam yurisdiksinya yang berkaitan dengan hukum internasional dan perubahan iklim. Inisiatif ini dilengkapi oleh upaya Vanuatu untuk mengupayakan opini nasihat dari International Court of Justice (ICJ) melalui Majelis Umum PBB. Teks kesepakatan dilampirkan pada artikel, memberikan gambaran menyeluruh tentang ketentuan-ketentuannya.
Mengapa penting
Para penulis menganalisis potensi dampak kesepakatan COSIS dan inisiatif Vanuatu terhadap perkembangan hukum perubahan iklim internasional. Mereka berargumen bahwa opini nasihat dari ITLOS dan ICJ dapat memperjelas tanggung jawab hukum negara berdasarkan hukum internasional, khususnya dalam kaitannya dengan UN Framework Convention on Climate Change dan Paris Agreement. Pembahasan ini menyoroti penggunaan strategis prosiding opini nasihat untuk mengatasi keterbatasan kasus kontensius, yang memerlukan persetujuan. Para penulis juga mempertimbangkan tantangan, termasuk sifat opini nasihat yang tidak mengikat dan resistensi politik dari negara-negara penghasil emisi besar. Meskipun demikian, mereka menyimpulkan bahwa inisiatif-inisiatif ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam perjuangan hukum melawan perubahan iklim, memberdayakan negara-negara pulau kecil untuk meminta pertanggungjawaban negara-negara yang lebih besar.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten memberโฆ