Editorial Hukum
Open AccessOA2024
Analisis Omnibus Law dan Tantangannya di Indonesia: Perspektif Hukum Konstitusi dan Hukum Islam
Studi ini menganalisis Omnibus Law Indonesia melalui kerangka hukum konstitusi dan hukum Islam, dan menemukan bahwa undang-undang itu secara bersyarat tidak sah menurut hukum konstitusi, tetapi berpotensi dapat dibenarkan sebagai siyasah syar'iyah menurut maqāṣid al-sharī'ah. Para penulis menyerukan revisi ketentuan hak cipta agar kepatuhan hukumnya lebih luas.
Sugeng Dwiono; A. Ja'far; Slamet Haryadi· SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam· 2024· DOI 10.22373/sjhk.v8i2.22720
Masalah inti
Omnibus Law di Indonesia menjadi sengketa sengit sejak usulan hingga pengundangannya. Kontroversi muncul ketika pemerintah memperkenalkan usulan tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan berlanjut hingga pengesahannya. Studi ini memakai metodologi hukum normatif, yang ditelaah melalui lensa teori hukum konstitusi dan hukum Islam. Penelitian ini membahas tantangan hukum dan sosial yang ditimbulkan Omnibus Law, khususnya di bidang regulasi hak cipta, serta mengevaluasi legitimasinya dari perspektif hukum konstitusi dan hukum Islam.
Inovasi
Studi ini memakai pendekatan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis bahan hukum primer seperti Omnibus Law itu sendiri, ketentuan konstitusi, dan sumber hukum Islam. Analisis dibingkai oleh teori hukum konstitusi dan fikih Islam, khususnya konsep *siyasah syar'iyah* (kebijakan pemerintah) dan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan hukum Islam). Metodologi ini melibatkan pemeriksaan komparatif dan kritis atas ketentuan undang-undang terhadap kerangka teoretis tersebut untuk menilai validitas dan implikasinya.
Pendahuluan
Omnibus Law di Indonesia menjadi sengketa sengit sejak usulan hingga pengundangannya. Kontroversi muncul ketika pemerintah memperkenalkan usulan tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan berlanjut hingga pengesahannya. Studi ini memakai metodologi hukum normatif, yang ditelaah melalui lensa teori hukum konstitusi dan hukum Islam. Penelitian ini membahas tantangan hukum dan sosial yang ditimbulkan Omnibus Law, khususnya di bidang regulasi hak cipta, serta mengevaluasi legitimasinya dari perspektif hukum konstitusi dan hukum Islam.
Mengapa penting
Analisis ini mengungkap ketegangan antara legitimasi konstitusional Omnibus Law dan penerimaan sosialnya. Ketidaksahan bersyarat menurut hukum konstitusi menunjukkan bahwa undang-undang itu mungkin memerlukan revisi agar sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Perspektif hukum Islam menawarkan pandangan pelengkap, dengan membingkai undang-undang itu sebagai strategi pemerintah yang dapat dibenarkan jika melayani kepentingan publik dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, para penulis berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan undang-undang itu tidak sah bersifat bersyarat dan mendorong perubahan pada undang-undang hak cipta terkait karya kreatif untuk memastikan kepatuhan yang lebih luas terhadap peraturan hukum. Pembahasan ini menyoroti perlunya pendekatan berimbang yang mempertimbangkan norma konstitusi dan tujuan hukum Islam dalam mengevaluasi Omnibus Law.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten member…