Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholatโ€ฆ

Editorial Hukum

Open AccessOA2024

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Rechtstaat

Studi ini mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden melalui lensa Rechtstaat dan Trias Politica, dengan argumen bahwa putusan tersebut menuntut pendekatan negara hukum untuk mencegah penyimpangan kekuasaan dan intervensi politik.
Hendra Agu Ateยท Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studiesยท 2024ยท DOI 10.35912/jomaps.v2i2.2159

Masalah inti

Studi ini membahas pengujian konstitusional batas usia calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, dengan fokus khusus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Tujuannya adalah menganalisis penerapan konsep kepatuhan terhadap Rule of Law (Rechtstaat) dan konsep Trias Politica dalam konteks putusan ini. Penelitian ini juga menelaah bagaimana implementasi dan prinsip kebebasan individu dalam negara hukum diwujudkan di Indonesia. Persoalan yang mendasarinya adalah potensi penyimpangan dari kekuasaan dan kebutuhan akan hukum yang otonom dari intervensi politik. Studi ini berada dalam bidang hukum, dengan menekankan pentingnya pembatasan kewenangan melalui prinsip-prinsip hukum.

Inovasi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, dikombinasikan dengan pendekatan konseptual. Metodologi ini melibatkan analisis norma dan konsep hukum, khususnya yang berkaitan dengan Rechtstaat dan Trias Politica, untuk memahami penerapannya pada putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan doktrinal memungkinkan pemeriksaan sistematis terhadap teks hukum, putusan pengadilan, dan doktrin terkait. Pendekatan konseptual memfasilitasi penelusuran kerangka teoretis yang mendasari negara hukum dan pemisahan kekuasaan. Tidak ada pengumpulan data empiris atau analisis statistik yang dilakukan; studi ini bersandar pada penalaran dan interpretasi hukum.
Pendahuluan
Studi ini membahas pengujian konstitusional batas usia calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, dengan fokus khusus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Tujuannya adalah menganalisis penerapan konsep kepatuhan terhadap Rule of Law (Rechtstaat) dan konsep Trias Politica dalam konteks putusan ini. Penelitian ini juga menelaah bagaimana implementasi dan prinsip kebebasan individu dalam negara hukum diwujudkan di Indonesia. Persoalan yang mendasarinya adalah potensi penyimpangan dari kekuasaan dan kebutuhan akan hukum yang otonom dari intervensi politik. Studi ini berada dalam bidang hukum, dengan menekankan pentingnya pembatasan kewenangan melalui prinsip-prinsip hukum.

Mengapa penting

Analisis ini menelaah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka Rechtstaat. Konsep Rechtstaat menekankan supremasi hukum dan perlindungan hak individu, yang harus diseimbangkan dengan prinsip Trias Politica tentang pemisahan kekuasaan. Putusan tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden dikaji sebagai kasus ketika lembaga yudikatif memainkan peran krusial dalam menafsirkan konstitusi dan memastikan bahwa kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak melampaui batasnya. Studi ini berargumen bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dipahami sebagai upaya memperkuat negara hukum dan mencegah kepentingan politik melemahkan otonomi hukum. Prinsip kebebasan individu juga dipertimbangkan, karena negara hukum harus melindungi hak warga negara sekaligus menjaga ketertiban. Analisis ini menyimpulkan bahwa penerapan Rechtstaat dan Trias Politica sangat penting untuk menghasilkan ilmu hukum yang berpusat pada hak dan membatasi kewenangan sewenang-wenang. Studi ini juga mencatat batasan penelitian, yang berfokus pada analisis konseptual dan bukan implementasi empiris.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten memberโ€ฆ