Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholatโ€ฆ

Editorial Hukum

Open AccessOA2025

Implikasi Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap Kebebasan Berekspresi dan Pencemaran Nama Baik di Indonesia

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang membatasi pencemaran nama baik dalam UU ITE hanya pada orang perseorangan dan mensyaratkan kerugian nyata bagi pertanggungjawaban terkait hoaks, sehingga memperkuat asas legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Penelitian ini berargumen perlunya harmonisasi UU ITE dengan KUHP baru untuk mencegah kriminalisasi sewenang-wenang terhadap ekspresi publik.
Pipit Somefotorono Majid; Besse Sari Angraeniยท Constitutional Law Reviewยท 2025ยท DOI 10.30863/clr.v4i2.5951

Masalah inti

Penelitian ini mengkaji implikasi konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap sistem hukum pidana digital Indonesia, dengan fokus pada penafsiran ketentuan pencemaran nama baik dan hoaks dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini membahas urgensi harmonisasi UU ITE dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk melindungi kebebasan berekspresi. Masalah utamanya adalah potensi kriminalisasi sewenang-wenang terhadap ekspresi publik melalui istilah ambigu seperti "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 UU ITE, serta asas delik materiil dalam Pasal 28 mengenai penyebaran informasi bohong ("hoaks"). Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran Mahkamah dan implikasinya bagi asas legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum, serta merumuskan kerangka hukum pidana digital yang menyeimbangkan perlindungan reputasi individu dengan kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi.

Inovasi

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis bersumber pada norma hukum positif, putusan pengadilan, literatur akademik, dan laporan organisasi pemantau hak digital. Fokusnya adalah penafsiran Mahkamah Konstitusi atas istilah "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 UU ITE serta asas delik materiil dalam penyebaran informasi bohong menurut Pasal 28 UU ITE. Pendekatan doktrinal mencakup analisis sistematis atas teks hukum dan penafsirannya oleh Mahkamah, dilengkapi yurisprudensi dan komentar akademik. Penyertaan laporan organisasi pemantau hak digital memberikan konteks empiris mengenai dampak ketentuan tersebut terhadap kebebasan berekspresi.
Pendahuluan
Penelitian ini mengkaji implikasi konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap sistem hukum pidana digital Indonesia, dengan fokus pada penafsiran ketentuan pencemaran nama baik dan hoaks dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini membahas urgensi harmonisasi UU ITE dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk melindungi kebebasan berekspresi. Masalah utamanya adalah potensi kriminalisasi sewenang-wenang terhadap ekspresi publik melalui istilah ambigu seperti "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 UU ITE, serta asas delik materiil dalam Pasal 28 mengenai penyebaran informasi bohong ("hoaks"). Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran Mahkamah dan implikasinya bagi asas legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum, serta merumuskan kerangka hukum pidana digital yang menyeimbangkan perlindungan reputasi individu dengan kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi.

Mengapa penting

Penelitian ini menegaskan keharusan harmonisasi UU ITE dengan KUHP baru dan peraturan pidana lainnya untuk mencegah kriminalisasi sewenang-wenang terhadap ekspresi publik. Penafsiran Mahkamah atas "orang lain" sebagai terbatas pada orang perseorangan mencerminkan komitmen terhadap kepastian hukum dan proporsionalitas, memastikan hukum pencemaran nama baik tidak digunakan untuk membungkam kritik atau debat yang sah. Syarat kerugian nyata bagi pertanggungjawaban terkait hoaks menghadirkan asas delik materiil yang selaras dengan penekanan KUHP pada kerugian aktual, bukan sekadar penyebaran. Pendekatan ini menyeimbangkan perlindungan reputasi individu dengan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi. Kontribusi akademiknya terletak pada perumusan kerangka hukum pidana digital yang mengintegrasikan asas-asas tersebut, memberikan perspektif analitis tentang mekanisme penafsiran konstitusional dalam menghadapi tantangan regulasi digital. Penelitian ini juga menyoroti peran organisasi pemantau hak digital dalam mendokumentasikan dampak ketentuan pidana terhadap ekspresi publik, sehingga reformasi legislatif ke depan sebaiknya memasukkan wawasan empiris tersebut agar hukum digital efektif sekaligus menghormati hak.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten memberโ€ฆ