Editorial Hukum
Open AccessOA2025
Kejahatan Korporasi dan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia: Mengevaluasi Efektivitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Penelitian ini mengkaji bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Indonesia memperkenalkan pertanggungjawaban pidana korporasi, menjatuhkan denda, penghentian kegiatan usaha, dan tindakan perbaikan untuk menjawab tantangan modernisasi ekonomi.
E. Dewi; B. P. Nunna; Maya Shafiraยท Jambe Law Journalยท 2025ยท DOI 10.22437/home.v8i1.525
Masalah inti
Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia telah memunculkan beragam badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, korporasi belum sepenuhnya diakui sebagai subjek hukum pidana. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional secara tegas mengakui korporasi sebagai entitas yang dapat memikul pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menekankan peran penting korporasi dalam perekonomian nasional, risiko yang terkait dengan tindak pidana korporasi, dan sanksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Penelitian ini menjawab kesenjangan dalam kerangka hukum dengan mengevaluasi efektivitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dalam meminta pertanggungjawaban korporasi.
Inovasi
Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Analisis difokuskan pada ketentuan-ketentuan relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan membandingkannya dengan kerangka hukum sebelumnya. Pendekatan peraturan perundang-undangan mencakup penelaahan teks dan struktur peraturan untuk memahami cakupan dan penerapan sanksi pidana korporasi.
Pendahuluan
Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia telah memunculkan beragam badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, korporasi belum sepenuhnya diakui sebagai subjek hukum pidana. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional secara tegas mengakui korporasi sebagai entitas yang dapat memikul pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menekankan peran penting korporasi dalam perekonomian nasional, risiko yang terkait dengan tindak pidana korporasi, dan sanksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Penelitian ini menjawab kesenjangan dalam kerangka hukum dengan mengevaluasi efektivitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dalam meminta pertanggungjawaban korporasi.
Mengapa penting
Pergeseran regulasi ini mencerminkan pembaruan hukum penting untuk menjawab tantangan modernisasi ekonomi. Dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menyediakan kerangka untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana. Sanksi dan tindakan perbaikan tersebut bertujuan mencegah perbuatan menyimpang korporasi dan memastikan bahwa korporasi berkontribusi secara bertanggung jawab terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembaruan tersebut dalam menyelaraskan hukum pidana Indonesia dengan realitas ekonomi kontemporer.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten memberโฆ