Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholatโ€ฆ

Editorial Hukum

Open AccessOA2023

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Lingkungan: Indonesia dan Australia

Makalah ini mengkaji rezim pertanggungjawaban pidana korporasi Indonesia atas pelanggaran hukum lingkungan, menelusuri doktrin yang mendasarinya, perbuatan yang memicu pertanggungjawaban, mekanisme atribusi, dan prosedur persidangan, dengan rujukan komparatif ke Australia.
Muhammad Aditya Wijaya; Alif Imam Dzakiยท Mulawarman law reviewยท 2023ยท DOI 10.30872/mulrev.v8i2.1306

Masalah inti

Kerusakan lingkungan merupakan persoalan mendesak di Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas korporasi besar. Untuk mengatasinya, pertanggungjawaban pidana korporasi diadopsi sebagai langkah untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas pelanggaran hukum lingkungan. Makalah karya Muhammad Aditya Wijaya dan Alif Imam Dzaki, yang diterbitkan di Mulawarman Law Review, bertujuan membahas dan menganalisis sistem pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Makalah ini menelusuri hakikat pertanggungjawaban pidana korporasi, doktrin yang mendasarinya, perbuatan yang memicu pertanggungjawaban, atribusi pertanggungjawaban kepada korporasi, dan prosedur persidangan dalam sistem peradilan Indonesia. Makalah ini juga membuat rujukan komparatif ke Australia, memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana yurisdiksi yang berbeda menangani kejahatan lingkungan oleh korporasi.

Inovasi

Makalah ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, menganalisis sumber hukum primer seperti undang-undang dan peraturan, serta sumber sekunder termasuk doktrin hukum dan bahan hukum komparatif. Fokusnya adalah pada kerangka hukum Indonesia, dengan wawasan komparatif yang diambil dari hukum Australia untuk menyoroti persamaan dan perbedaan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas pelanggaran lingkungan. Analisis disusun sekitar aspek-aspek kunci: landasan doktrinal pertanggungjawaban pidana korporasi, jenis perbuatan yang memicu pertanggungjawaban, mekanisme atribusi pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, dan aspek prosedural dalam mengadili korporasi di pengadilan.
Pendahuluan
Kerusakan lingkungan merupakan persoalan mendesak di Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas korporasi besar. Untuk mengatasinya, pertanggungjawaban pidana korporasi diadopsi sebagai langkah untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas pelanggaran hukum lingkungan. Makalah karya Muhammad Aditya Wijaya dan Alif Imam Dzaki, yang diterbitkan di Mulawarman Law Review, bertujuan membahas dan menganalisis sistem pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Makalah ini menelusuri hakikat pertanggungjawaban pidana korporasi, doktrin yang mendasarinya, perbuatan yang memicu pertanggungjawaban, atribusi pertanggungjawaban kepada korporasi, dan prosedur persidangan dalam sistem peradilan Indonesia. Makalah ini juga membuat rujukan komparatif ke Australia, memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana yurisdiksi yang berbeda menangani kejahatan lingkungan oleh korporasi.

Mengapa penting

Makalah ini membahas efektivitas rezim pertanggungjawaban pidana korporasi Indonesia dalam mencegah pelanggaran lingkungan. Makalah ini mencatat bahwa meskipun kerangka hukum telah ada, penegakan tetap menantang karena keterbatasan sumber daya, korupsi, dan pengawasan yang lemah. Penulis berargumen bahwa penguatan doktrin identifikasi dan pengenalan persyaratan uji tuntas yang lebih jelas dapat meningkatkan akuntabilitas. Perbandingan dengan Australia menunjukkan bahwa Indonesia dapat memperoleh manfaat dari adopsi praktik penegakan yang lebih kuat dan penyediaan panduan yang lebih jelas bagi korporasi untuk mematuhi hukum lingkungan. Pembahasan juga menyoroti pentingnya kapasitas peradilan dan kebutuhan akan pengadilan lingkungan khusus untuk menangani kasus korporasi yang kompleks. Secara keseluruhan, makalah ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dapat menjadi alat perlindungan lingkungan, dengan menekankan perlunya reformasi hukum yang berkelanjutan dan implementasi yang efektif.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten memberโ€ฆ