Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholatโ€ฆ

Editorial Hukum

Open AccessOA2024

Kebijakan kriminal dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran narkotika di era digital

Studi ini mengkaji kebijakan kriminal dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran narkotika di Kota Medan, Indonesia, pada era digital. Studi ini menemukan bahwa budaya hukum merupakan faktor yang paling berpengaruh dan kebijakan penal yang berlaku saat ini belum memadai, sehingga merekomendasikan pemanfaatan bukti elektronik yang lebih baik berdasarkan UU ITE.
Ronny Nicolas Sidabutar; E. Danil; Edi Yunara; M. Mulyadiยท KnE Social Sciencesยท 2024ยท DOI 10.18502/kss.v8i21.14775

Masalah inti

Studi ini membahas tantangan pembuktian perkara peredaran narkotika di era digital dengan menekankan pentingnya due process of law. Studi ini mencatat bahwa cacat hukum dalam proses pembuktian membuat alat bukti tidak dapat diterima. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kebijakan kriminal penegakan hukum peredaran narkotika di Kota Medan, dengan fokus pada faktor-faktor yang berpengaruh dan kebijakan penal yang ada. Studi ini berlatarbelakang modus peredaran narkotika yang berkembang pesat akibat kemajuan teknologi.

Inovasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis deskriptif dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, serta analisis dilakukan secara kualitatif. Studi ini berfokus pada yurisdiksi Kota Medan, Indonesia.
Pendahuluan
Studi ini membahas tantangan pembuktian perkara peredaran narkotika di era digital dengan menekankan pentingnya due process of law. Studi ini mencatat bahwa cacat hukum dalam proses pembuktian membuat alat bukti tidak dapat diterima. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kebijakan kriminal penegakan hukum peredaran narkotika di Kota Medan, dengan fokus pada faktor-faktor yang berpengaruh dan kebijakan penal yang ada. Studi ini berlatarbelakang modus peredaran narkotika yang berkembang pesat akibat kemajuan teknologi.

Mengapa penting

Studi ini menyarankan agar aparat penegak hukum memanfaatkan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) mengenai alat bukti elektronik untuk mengungkap perkara pidana dan memudahkan pembuktian. Hal ini krusial karena perkembangan teknologi telah menyebabkan modus peredaran narkotika tumbuh pesat. Analisis ini menyoroti perlunya peningkatan budaya hukum dan pemanfaatan instrumen digital yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten memberโ€ฆ