Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholatโ€ฆ

Editorial Hukum

Open AccessOA2023

Operasi siber terhadap infrastruktur kritis di bawah norma perilaku negara yang bertanggung jawab dan hukum internasional

Artikel ini mengkaji norma (f) dari norma perilaku negara yang bertanggung jawab PBB, yang melarang operasi siber yang merusak infrastruktur kritis, dan berargumen bahwa norma tersebut menimbulkan kompleksitas kontraproduktif bagi hukum internasional. Penulis menyerukan kejelasan lebih besar mengenai hubungan antara hukum internasional dan norma siber.
S. Haatajaยท International Journal of Law and Information Technologyยท 2023ยท DOI 10.1093/ijlit/eaad006

Masalah inti

Artikel ini membahas persinggungan antara hukum internasional dan norma perilaku negara yang bertanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa di ruang siber, dengan fokus pada norma (f). Norma (f) melarang operasi siber yang dengan sengaja merusak atau mengganggu infrastruktur kritis (CI). Penulis, S. Haataja, berargumen bahwa meskipun norma (f) bermaksud baik, norma ini menimbulkan kompleksitas yang kontraproduktif terhadap upaya memperjelas operasi siber mana terhadap CI yang dilarang menurut hukum internasional. Tesis utamanya adalah bahwa subjektivitas konsep CI, status hukum norma (f) yang kontradiktif, dan ketidakpastian yang sudah ada dalam penerapan hukum internasional di ruang siber diperparah oleh norma (f), sehingga menghambat kejelasan hukum.

Inovasi

Artikel ini menggunakan analisis hukum doktrinal, dengan mengkaji teks dan konteks norma (f) bersama larangan hukum internasional yang ada terhadap operasi siber berbahaya terhadap CI. Artikel ini secara kritis menilai status hukum norma (f) sebagai norma yang tidak mengikat dan mengeksplorasi bagaimana ketentuannya berinteraksi dengan hukum internasional yang mengikat, termasuk prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan larangan penggunaan kekuatan. Analisis ini bersandar pada diskusi PBB dan praktik negara untuk menyoroti ketidakkonsistenan dan ambiguitas.
Pendahuluan
Artikel ini membahas persinggungan antara hukum internasional dan norma perilaku negara yang bertanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa di ruang siber, dengan fokus pada norma (f). Norma (f) melarang operasi siber yang dengan sengaja merusak atau mengganggu infrastruktur kritis (CI). Penulis, S. Haataja, berargumen bahwa meskipun norma (f) bermaksud baik, norma ini menimbulkan kompleksitas yang kontraproduktif terhadap upaya memperjelas operasi siber mana terhadap CI yang dilarang menurut hukum internasional. Tesis utamanya adalah bahwa subjektivitas konsep CI, status hukum norma (f) yang kontradiktif, dan ketidakpastian yang sudah ada dalam penerapan hukum internasional di ruang siber diperparah oleh norma (f), sehingga menghambat kejelasan hukum.

Mengapa penting

Penulis membahas implikasi temuan ini, dengan berargumen bahwa norma (f) menciptakan kebingungan alih-alih kejelasan. Subjektivitas CI berarti bahwa negara dapat menafsirkan norma (f) secara berbeda, sehingga melemahkan efektivitasnya. Status hukum norma (f) yang kontradiktif mengaburkan batas antara norma sukarela dan hukum yang mengikat, berpotensi melemahkan yang terakhir. Selain itu, ketidakpastian dalam hukum internasional diperparah, karena norma (f) tidak memberikan panduan yang jelas tentang apa yang merupakan operasi siber yang dilarang terhadap CI. Artikel ini menyimpulkan bahwa negara harus mengembangkan kejelasan lebih besar mengenai hubungan antara hukum internasional dan norma perilaku negara yang bertanggung jawab, serta mengenai bagaimana hukum internasional berlaku terhadap operasi siber yang menyasar CI.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten memberโ€ฆ