Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholat…

Editorial Hukum

Open AccessOA2023

Due Process of Law: Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme praperadilan yang berlaku saat ini belum mencerminkan due process of law sehingga menuntut pembaruan. Usulan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam RKUHAP menawarkan kewenangan yang lebih besar untuk melindungi hak tersangka, sehingga berpotensi mewujudkan tujuan hukum acara pidana, yaitu due process of law (behoorlijk procesrecht).
Fitriah Faisal· Scholars International Journal of Law Crime and Justice· 2023· DOI 10.36348/sijlcj.2023.v06i03.003

Masalah inti

Penelitian ini membahas pertanyaan apakah lembaga praperadilan dalam hukum acara pidana Indonesia telah mewujudkan due process of law sebagaimana dicita-citakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini juga menelaah apakah lembaga pembaruan yang diusulkan dalam RKUHAP—Hakim Pemeriksaan Pendahuluan—dapat lebih mencerminkan due process of law. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyelaraskan hukum acara pidana dengan prinsip dasar due process, atau behoorlijk procesrecht, yang bertujuan mencari kebenaran materiil dan melindungi hak asasi manusia tersangka dan terdakwa.

Inovasi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan, dan data dianalisis dengan metode kualitatif, diuraikan secara sistematis atau preskriptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengevaluasi kerangka hukum yang berlaku dan usulan pembaruan terhadap standar due process of law.
Pendahuluan
Penelitian ini membahas pertanyaan apakah lembaga praperadilan dalam hukum acara pidana Indonesia telah mewujudkan due process of law sebagaimana dicita-citakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini juga menelaah apakah lembaga pembaruan yang diusulkan dalam RKUHAP—Hakim Pemeriksaan Pendahuluan—dapat lebih mencerminkan due process of law. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyelaraskan hukum acara pidana dengan prinsip dasar due process, atau behoorlijk procesrecht, yang bertujuan mencari kebenaran materiil dan melindungi hak asasi manusia tersangka dan terdakwa.

Mengapa penting

Analisis berpusat pada kesenjangan antara lembaga praperadilan yang berlaku saat ini dan cita-cita due process of law. Mekanisme praperadilan sebagaimana adanya gagal melindungi hak tersangka secara memadai, sehingga menuntut pembaruan. Hakim Pemeriksaan Pendahuluan, sebagaimana diusulkan dalam RKUHAP, dirancang untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan memberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengawasi proses praperadilan. Pembaruan ini berpijak pada prinsip behoorlijk procesrecht, yang menekankan prosedur yang adil dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan merupakan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan hukum acara pidana, yaitu kebenaran materiil dan perlindungan hak asasi manusia.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten member…