Editorial Hukum
Sidang Elektronik di Pengadilan Pidana Indonesia: Persoalan dan Urgensi Pembaruan Hukum
Masalah inti
Inovasi
Mengapa penting
Penelitian ini berargumen bahwa Indonesia harus memberlakukan undang-undang khusus tentang peradilan elektronik dan merevisi KUHAP untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi persidangan elektronik. CARES Act Amerika Serikat menjadi model, dengan ketentuan rinci tentang standar teknis, hak-hak peserta, dan perlindungan prosedural. Para penulis mengusulkan kerangka yang mencakup:
- **Pembaruan Legislatif**: Pemberlakuan undang-undang yang mengatur peradilan elektronik dan amandemen KUHAP untuk memasukkan mekanisme persidangan elektronik.
- **Standardisasi**: Pengembangan standar teknis dan protokol untuk persidangan elektronik, yang menjamin keadilan dan proses hukum yang semestinya.
- **Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya**: Investasi dalam teknologi dan pelatihan bagi personel pengadilan, hakim, jaksa, dan penasihat hukum untuk memastikan partisipasi yang efektif.
Analisis menekankan bahwa tanpa pembaruan tersebut, transformasi digital peradilan pidana akan tetap tidak lengkap dan berpotensi merongrong hak atas persidangan yang adil. Penelitian ini ditutup dengan seruan untuk tindakan mendesak guna menyelaraskan kerangka hukum Indonesia dengan kemajuan teknologi dan praktik terbaik internasional.
Siapa yang sebaiknya membaca
Membuka konten memberโฆ