Editorial Hukum
Open AccessOA2024
Menelusuri Pelecehan Seksual Child Grooming melalui Teori Asosiasi Diferensial: Kajian Kriminologis dan Hukum dengan Implikasi Konstitusional
Studi ini mengkaji child grooming di Indonesia melalui teori asosiasi diferensial, menyoroti belum adanya peraturan perundang-undangan khusus dan kebutuhan akan kerangka hukum yang didedikasikan untuk melindungi anak di bawah umur.
I. Utari; R. Arifin; D. Ramadaยท Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusiยท 2024ยท DOI 10.24090/volksgeist.v7i1.9564
Masalah inti
Perkembangan teknologi yang pesat, terutama kehadiran internet yang makin meluas, telah membawa perubahan sosial yang signifikan. Kemajuan teknologi memang mendatangkan banyak manfaat, tetapi juga memunculkan tantangan dan risiko baru. Di antara tantangan tersebut adalah meningkatnya child grooming, salah satu bentuk pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang difasilitasi oleh lingkungan daring. Di Indonesia, insiden child grooming makin marak, dengan sejumlah kasus yang dilaporkan menegaskan kemunculannya sebagai persoalan sosial yang mendesak. Namun, tidak adanya kerangka hukum khusus yang mengatur kejahatan ini menimbulkan tantangan signifikan bagi aparat penegak hukum yang bertugas mencegah dan menuntutnya. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang didedikasikan untuk child grooming menegaskan perlunya respons hukum yang komprehensif agar bentuk eksploitasi ini dapat ditanggulangi secara efektif. Saat ini, aparat penegak hukum mengandalkan diskresi karena tidak adanya ketentuan hukum khusus, sehingga penanganan kasus-kasus tersebut bersifat ad-hoc.
Inovasi
Makalah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan The Statute Approach untuk mengkaji lanskap hukum seputar child grooming di Indonesia. Dengan menyintesis literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada, studi ini bertujuan menjelaskan kompleksitas hukum yang melekat dalam upaya menanggulangi kejahatan yang tengah berkembang ini.
Pendahuluan
Perkembangan teknologi yang pesat, terutama kehadiran internet yang makin meluas, telah membawa perubahan sosial yang signifikan. Kemajuan teknologi memang mendatangkan banyak manfaat, tetapi juga memunculkan tantangan dan risiko baru. Di antara tantangan tersebut adalah meningkatnya child grooming, salah satu bentuk pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang difasilitasi oleh lingkungan daring. Di Indonesia, insiden child grooming makin marak, dengan sejumlah kasus yang dilaporkan menegaskan kemunculannya sebagai persoalan sosial yang mendesak. Namun, tidak adanya kerangka hukum khusus yang mengatur kejahatan ini menimbulkan tantangan signifikan bagi aparat penegak hukum yang bertugas mencegah dan menuntutnya. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang didedikasikan untuk child grooming menegaskan perlunya respons hukum yang komprehensif agar bentuk eksploitasi ini dapat ditanggulangi secara efektif. Saat ini, aparat penegak hukum mengandalkan diskresi karena tidak adanya ketentuan hukum khusus, sehingga penanganan kasus-kasus tersebut bersifat ad-hoc.
Mengapa penting
Makalah ini mengintegrasikan teori asosiasi diferensial untuk menjelaskan bagaimana anak di bawah umur dapat digrooming menuju pelecehan seksual melalui interaksi daring. Makalah ini berargumen bahwa tanpa hukum khusus, penegak hukum tidak memiliki perangkat yang diperlukan untuk menangani grooming secara efektif. Pembahasan menyoroti implikasi konstitusional dengan menekankan kewajiban negara untuk melindungi anak. Para penulis menyimpulkan bahwa pengesahan undang-undang dan kebijakan yang didedikasikan sangat penting untuk membekali lembaga penegak hukum dengan perangkat yang diperlukan guna menangani dan mengurangi prevalensi child grooming secara efektif, sekaligus menjamin perlindungan dan kesejahteraan generasi muda bangsa.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten memberโฆ