Editorial Hukum
Open AccessOA2023
Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Melalui Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional
Digest ini mengkaji usulan penundaan Pemilu 2024 untuk memperpanjang masa jabatan presiden, dengan argumen bahwa usulan itu melanggar demokrasi konstitusional dan UUD 1945. Para penulis menganalisis pernyataan seorang menteri dan implikasinya bagi supremasi hukum di Indonesia.
Fatimatuz Zakiya Makmun; Sholahuddin Al-fatihยท Audito Comparative Law Journal (ACLJ)ยท 2023ยท DOI 10.22219/aclj.v4i3.26940
Masalah inti
Makalah ini dibuka dengan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional, yaitu sistem yang menghormati dan menjalankan amanat Konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para penulis mencatat bahwa hukum konstitusi bertujuan menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan berdasarkan hukum yang berlaku. Indonesia menganut sistem presidensial, di mana presiden dan wakil presiden memimpin pemerintahan. Masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 Republik Indonesia, sedangkan mekanisme pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/2017. Pendahuluan menyoroti pernyataan kontroversial Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang menyarankan bahwa penundaan Pemilu 2024 akan memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pernyataan ini, yang didasarkan pada big data media sosial dan bukan pada dasar hukum, telah menimbulkan kegaduhan publik dan dinilai melanggar kode etik menteri sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Para penulis menegaskan bahwa pernyataan tersebut berimplikasi pada penegakan UUD 1945 dan melanggar nilai-nilai demokrasi konstitusional di Indonesia.
Inovasi
Makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis ketentuan konstitusi, undang-undang, dan peraturan yang relevan. Para penulis mengkaji UUD 1945, khususnya Pasal 7 tentang masa jabatan presiden, dan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang pemilihan umum. Mereka juga merujuk Undang-Undang Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk menilai etika seorang menteri. Analisis dibingkai dalam perspektif demokrasi konstitusional, dengan mengevaluasi kesesuaian usulan penundaan pemilu terhadap prinsip-prinsip konstitusi. Studi ini kemungkinan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk membedah persoalan tersebut.
Pendahuluan
Makalah ini dibuka dengan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional, yaitu sistem yang menghormati dan menjalankan amanat Konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para penulis mencatat bahwa hukum konstitusi bertujuan menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan berdasarkan hukum yang berlaku. Indonesia menganut sistem presidensial, di mana presiden dan wakil presiden memimpin pemerintahan. Masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 Republik Indonesia, sedangkan mekanisme pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/2017. Pendahuluan menyoroti pernyataan kontroversial Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang menyarankan bahwa penundaan Pemilu 2024 akan memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pernyataan ini, yang didasarkan pada big data media sosial dan bukan pada dasar hukum, telah menimbulkan kegaduhan publik dan dinilai melanggar kode etik menteri sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Para penulis menegaskan bahwa pernyataan tersebut berimplikasi pada penegakan UUD 1945 dan melanggar nilai-nilai demokrasi konstitusional di Indonesia.
Mengapa penting
Pembahasan berpusat pada implikasi usulan tersebut bagi demokrasi konstitusional di Indonesia. Para penulis berargumen bahwa penundaan pemilu untuk memperpanjang masa jabatan presiden akan melanggar prinsip inti demokrasi konstitusional, yang menuntut ketaatan pada Konstitusi dan undang-undang. Mereka menekankan bahwa UUD 1945 menyediakan kerangka yang jelas untuk masa jabatan presiden dan mekanisme pemilu, dan setiap penyimpangan akan melemahkan supremasi hukum. Pernyataan menteri tersebut dikritik karena didasarkan pada big data media sosial alih-alih penalaran hukum, dan karena melanggar standar etika yang diharapkan dari pejabat publik. Para penulis menyimpulkan bahwa penegakan Konstitusi dan nilai-nilai demokrasi konstitusional sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas sistem demokrasi. Mereka menyerukan ketaatan ketat pada ketentuan konstitusi dan tata kelola yang beretika untuk mencegah usulan inkonstitusional semacam itu memperoleh dukungan.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten memberโฆ